VIDEO: Saldi Isra Langsung Tegur Advokat Pemohon di MK "Bisa Tidak Ikuti Aturan?"

Bahkan terlihat Saldi Isra sampai menunjuk-nunjuk pemohon yang berada di depannya dari meja hakim.

Saldi Isra menegaskan, permohonan yang disampaikan oleh advokat tersebut membingungkan

Pengajuan renvoi diajukan Kuasa Hukum KPU kala Hakim Isra akan mengesahkan bukti para pihak usai mendengarkan jawaban Termohon

Sidang sedianya dimulai pukul 08.00 WIB, namun ada beberapa pihak yang diketahui datang sedikit terlambat.

Saldi memberikan teguran dengan bilang tak elok jika Kuasa Hukum Pemohon sering datang terlambat hadir ke sidang sengketa Pileg di MK.

Mendengar kata 'siap', Saldi Isra merasa seperti sedang tatihan tantara

Berikut suara lantang hakim MK Saldi Isra atas gugatan batas usia Cawapres hingga sengketa Pilpres.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menegur tim kuasa hukum Ganjar-Mahfud atau dalam hal ini pemohon 02

Saldi meledek kuasa hukum KPU tidak pernah bertanya di persidangan.

Ketua MK Suhartoyo sampai meminta Hasyim untuk semangat.

Wakil Ketua Umum Advokat Lingkar Nusantara Ahmad Fatoni menyebut sosok Hakim MK Saldi Isra melakukan kesalahan besar

Pemeriksaan tertutup MKMK terhadap Wakil Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra berlangsung selama kurang lebih satu jam.

Dalam persidangan yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (16/4), Saldi bahkan membawa langsung bukti fisik berupa kartu perdana.

"Kalau enggak ada pajak, tidak bisa makan nanti. Hakim-hakim enggak gajian juga," kata Saldi

Sempat berdebat antara Saldi Isra dengan pemohon tersebut, hingga Saldi Isra menyudahi debat.

Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dengan nada tegas menanyakan alasan pengajuan revisi kembali, terkait RUU Kepolisian tersebut.

Awalnya, Hakim Saldi menyampaikan kepada pemerintah, yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk turut menyertakan kajian akademis

Menurut Saldi, iming-iming tersebut hanyalah spekulasi yang bertujuan memeras para pihak bersengketa.

Dengan sudah adanya keputusan dari MK. Pihaknya pun akan menindaklanjuti putusan tersebut.

PPP menilai MK tidak melakukan pemeriksaan secara komprehensif sehingga keputusan diberikan tak mengakomodir keadilan rakyat memilih PPP.

Curhat Caleg Gerindra Tak Mampu Sewa Pengacara Tapi 3 Kali Nyaleg.