VIDEO: Rieke Semprot Jajaran Pertamina, Tegas Cabut Aturan Larangan Ojol Beli BBM Subsidi

Rieke menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Kementerian Sosial yang telah menandatangani reaktivasi kepesertaan tersebut.

Rieke menyinggung angka kemiskinan yang menurut perhitungannya mencapai 50,31 persen dari total penduduk Indonesia, setara dengan sekitar 147 juta jiwa.

PT Pertamina Patra Niaga telah memberikan peringatan kepada enam SPBU di Kalimantan Barat sepanjang 2025 karena penyaluran BBM subsidi yang tidak sesuai prosedur, memicu pertanyaan tentang efektivitas pengawasan dan urgensi pembaruan regulasi.

Tim gabungan di Palangka Raya melakukan sidak BBM Subsidi dan menemukan ketidaksesuaian data barcode MyPertamina dengan nomor kendaraan, menimbulkan kekhawatiran penyimpangan distribusi.

Salah satu sorotan tajam disampaikan oleh Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka atau Oneng.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka menyoroti, struktur penghasilan Pertamina.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyoroti subsidi Pertamina untuk fakir miskin yang tidak tepat sasaran

Stok beras cadangan pemerintah (SBCP) di gudang BULOG saat ini mencapai 3,9 juta ton.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka soroti masalah subsidi listrik dan BBM di depan petinggi BUMN.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan pengemudi Ojol tidak menerima BBM subsidi, dan akan digantikan dengan bantuan langsung tunai.

Mufti Anam memprotes kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, soal larangan ojek online (ojol) menggunakan BBM subsidi Pertalite.

Ojek online akan dilarang untuk membeli BBM subsidi jenis pertalite maupun solar.

Di balik suasana peternakan yang tertata rapi dan modern, Mila Arlinda hadir membuktikan bahwa usaha peternakan tak lagi identik dengan pekerjaan laki-laki.

Selama satu bulan, aparat berhasil membongkar 140 perkara kriminalitas dengan total 212 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, AKBP Ridwan JM Hutagaol, mengatakan ketujuh tersangka merupakan satu kelompok.

Tetapi juga menjadi cerminan nilai, etika, serta cara masyarakat membangun hubungan dan saling menghormati di tengah perubahan zaman.

Berdasarkan hasil pengungkapan kasus, peristiwa tersebut diduga terjadi dalam kurun waktu 2023 hingga 2025 dan berlangsung di sejumlah lokasi.

Seluruh proses hukum harus berjalan berdasarkan prinsip negara hukum tanpa perlakuan khusus.

Menurut Rieke, kematian dr. Icha tidak boleh dipandang semata sebagai peristiwa meninggalnya seorang tenaga kesehatan.

Menurut Rieke, kasus tersebut merupakan bentuk nyata intimate femicide.

Ia mengingatkan bahwa posisi resmi Iran juga menunjukkan bahwa proses menuju kesepakatan permanen masih panjang.

Rieke menyampaikan bahwa fungsi pengawasan tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurutnya, kasus ini melanggar hak asasi manusia dan kejahatan luar biasa yang tidak boleh dianggap remeh oleh siapapun.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Imigrasi.