VIDEO: Petugas Imigrasi Soetta Dipecat Buntut Peras WN China, DPR: Bukti Era Prabowo Tak Bisa Main-Main!

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) tengah menindaklanjuti dugaan pungli WNA di Batam, Kepri, dengan mencopot dua pejabat terkait untuk pemeriksaan internal. Dugaan Pungli Imigrasi Batam ini menjadi sorotan s

Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap WNA harus tetap dilakukan dengan mengedepankan pelayanan publik yang humanis dan solutif.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto angkat bicara soal dua petugas imigrasi Bali yang ditangkap Polda Bali.

Mantan Wakapolri Jenderal (Purn) itu tak habis pikir anak buahnya bekingi bule kriminal.

Dari pemeriksaan yang dilakukan, terungkap bahwa modus pungli pada WN China dengan meminta tip.

Menteri Agus juga menjelaskan ada peristiwa pungli terhadap 60 WNA Tiongkok, dan sudah dilakukan pengembalian

Menteri Agus juga menjelaskan ada peristiwa pungli terhadap 60 WNA Tiongkok, dan sudah dilakukan pengembalian

Pencopotan sejumlah pejabat Imigrasi Soekarno-Hatta merupakan bentuk evaluasi internal kementerian terhadap para pegawainya.

Agus berjanji petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta terlibat pemerasan WNA China akan ditindak sesuai dengan klarifikasi bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam surat tertulis uang pungli sebanyak Rp32.750.000 dan baru saja dikembalikan kepada 60 warga China.

Menteri Agus Andrianto berterima kasih atas surat yang disampaikan oleh Kedutaan Besar China tersebut.

TB Hasanuddin mengatakan, praktik suap di pintu imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta sangat membahayakan keamanan negara.

MKMK telah menerima aduan Constitutional and Administrative Law Society (CALS) terhadap Adies atas dugaan pelanggaran etik.

Anggota DPR RI Rudianto Lallo menekankan pentingnya MKMK menjaga Batas Prinsip Konstitusionalisme sesuai filosofi pembentukannya, demi menghindari pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri.

Perdebatan mengenai pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) masih berlangsung dan menjadi perhatian publik.

Anggota DPR RI Soedison Tandra membantah tudingan pelanggaran prosedur dalam pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK, menegaskan seluruh proses telah transparan dan sesuai aturan, meskipun Adies Kadir Hakim MK dilaporkan ke MKMK.

Soedeson menegaskan bahwa kewenangan DPR dalam mengusulkan hakim konstitusi dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.

Hari ini, Adies langsung memulai profesi barunya. Dia bertindak sebagai hakim anggota dalam sidang panel tiga permohonan pengujian undang-undang.