VIDEO: Pembicaraan Hangat Menhan Prabowo dengan Menko Airlangga dan Sekjen OECD

Pemerintah semakin serius menunjukkan komitmennya dalam upaya transformasi menuju negara maju.

Pertemuan ini membahas soal proses aksesi Indonesia masuk menjadi anggota OECD.

Menko Airlangga menyebut Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun mendatang

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekjen OECD

Pertemuan Jokowi dan Cormann membahas proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD.

Menko Airlangga mengatakan, pertemuan ini membahas tentang aksesi Indonesia

Seperti diketahui, Indonesia telah masuk dalam daftar aksesi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi

Saat ini terdapat sejumlah negara yang statusnya sama seperti Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi tuan rumah jamuan makan malam bagi 28 perwakilan negara anggota OECD di Indonesia

Rosan mengungkapkan bahwa Presiden mengarahkan agar setiap investasi yang masuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Komisi I DPR RI mengusulkan Kementerian Luar Negeri membentuk unit khusus untuk memperjelas posisi Diplomasi Indonesia di mata dunia, terutama terkait isu bergabungnya Indonesia ke BRICS yang memicu pertanyaan internasional.

Kehadiran KUHP dan KUHAP baru menciptakan tantangan signifikan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan operasional bisnisnya, menuntut adaptasi pada standar kepatuhan internasional.

Pemerintah Indonesia serius mendorong penerapan e-Government sebagai strategi kunci untuk meningkatkan produktivitas nasional, menghadapi dinamika global yang penuh tantangan, dan memperkuat kerja sama internasional.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya penguatan pengawasan layanan publik untuk mencegah praktik malaadministrasi, menyoroti peran strategis Ombudsman RI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dukungan Komisi III DPR RI terhadap revisi UU Tipikor, langkah krusial bagi Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD.

OECD dibentuk untuk mengelola bantuan Amerika dan Kanada di bawah Marshall Plan.

Menlu menjelaskan, BRICS dan OECD adalah dua kelompok negara yang berbeda dalam tujuan, latar belakang, dan karakteristik anggotanya.

Kebijakan OECD yang menjadi rujukan berbagai negara maju bisa menjadi dorongan bagi Indonesia untuk menaikkan standar.