LIVE

Ini Keuntungan Indonesia Gabung BRICS, Bakal Ganggu Aksesi OECD?

Menlu menjelaskan, BRICS dan OECD adalah dua kelompok negara yang berbeda dalam tujuan, latar belakang, dan karakteristik anggotanya.

brics
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di kantor Kementerian Perekonomian, di Jakarta, Rabu (29/5/2024). Menko Airlangga bercerita mengenai tambahan PSN baru salah satunya BSD. (Tira/Liputan6.com)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di kantor Kementerian Perekonomian, di Jakarta, Rabu (29/5/2024). Menko Airlangga bercerita mengenai tambahan PSN baru salah satunya BSD. (Tira/Liputan6.com) (@ 2024 merdeka.com)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan pengajuan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS (Brasil, Russia, India, China, dan South Africa) tidak akan mengganggu proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.

"Tidak, kan kita negara non-blok dan itu sudah dipahami oleh seluruh anggota OECD," kata Airlangga usai menghadiri ISEF ke-11 tahun 2024, di JCC, Jakarta, Rabu (30/10).

Pernyataan Airlangga tersebut mengacu pada pernyataan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono sebelumnya, bahwa Indonesia tengah menjajaki keanggotaan bersama kelompok BRICS. Hal itu berbeda arah dengan Indonesia yang akan menjadi anggota OECD.

Menlu menjelaskan, BRICS dan OECD adalah dua kelompok negara yang berbeda dalam tujuan, latar belakang, dan karakteristik anggotanya. Sugiono menjelaskan, bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif.

Bergabung dengan BRICS atau OECD membawa berbagai keuntungan bagi negara anggotanya, terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan pembangunan sosial.

Keuntungan Kerja Sama BRICS

Keuntungan dari sisi kerja sama ekonomi dan investasi. BRICS menyediakan platform bagi negara anggotanya untuk mengembangkan kerja sama ekonomi, termasuk perdagangan, investasi, dan proyek pembangunan.

Melalui lembaga seperti New Development Bank (NDB), negara anggota dapat mengakses pendanaan untuk proyek infrastruktur dan pembangunan tanpa ketergantungan pada institusi keuangan barat seperti Bank Dunia atau IMF.

Selanjutnya, keuntungan di sisi penguatan posisi di arena internasional. Negara-negara BRICS dapat memanfaatkan kekuatan kolektif mereka untuk menyeimbangkan pengaruh negara-negara maju dalam politik global dan keuangan internasional.

Misalnya, BRICS sering mendorong reformasi dalam institusi seperti IMF agar lebih inklusif terhadap kepentingan negara berkembang.

Keuntungan lainnya, adalah inovasi dan teknologi. Negara-negara BRICS sering bekerja sama dalam bidang riset dan inovasi. Misalnya, kerja sama dalam proyek kesehatan, teknologi, dan energi dapat memberikan akses pada pengetahuan dan teknologi baru yang mungkin tidak tersedia secara lokal.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
T
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kronologi Lansia Tertabrak Kereta di Bogor

{{caption}}
KPK Buka Peluang Panggil Menteri Kehutanan di Kasus Bupati Kuansing

{{caption}}
Harus Bersiap, Sederet Ancaman Serius El Nino

{{caption}}
Kasus Penyekapan Karyawan Padel, Korban Dilaporkan Terkait Pencurian

{{caption}}
Jakarta Alami Penurunan Kualitas Udara Kamis Pagi

{{caption}}
Said Iqbal Ajak Korban Penyekapan Kerja di Kantornya, Segini Gajinya

Topik Terkait
{{caption}}
Indonesia Resmi Gabung BRICS, Benarkah Jadi Tandingan dari Negara Barat-AS?

BRICS adalah organisasi antar pemerintah yang beranggotakan negara berkembang.

Prabowo
{{caption}}
Tegaskan Nonblok, Prabowo Ingin Indonesia Gabung ke Sejumlah Organisasi Internasional

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan Indonesia ingin bergabung ke sejumlah organisasi internasional.

Presiden Prabowo
{{caption}}
Prabowo Tekankan Indonesia Tak Gabung Blok Pertahanan Manapun

Indonesia saat ini sedang mendaftar untuk menjadi anggota kelompok ekonomi BRICS.

Presiden Prabowo Subianto
{{caption}}
Beda BRICS dan OECD, Apa Untung dan Ruginya untuk Indonesia?

OECD merupakan organisasi ekonomi yang dibentuk negara-negara barat. Sedangkan BRICS organisasi ekonomi yang dibentuk untuk melawan kekuatan negara barat.

Berita Analisis
{{caption}}
Indonesia Manfaatkan BRICS untuk Akselerasi Modernisasi Pertanian Nasional

Indonesia secara aktif memanfaatkan keanggotaan BRICS untuk mempercepat Modernisasi Pertanian nasional, menarik investasi teknologi, dan mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

brics
{{caption}}
Indonesia Manfaatkan BRICS untuk Genjot Modernisasi Pertanian Nasional

Indonesia aktif memanfaatkan kerja sama BRICS guna mempercepat modernisasi pertanian nasional, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan produktivitas demi swasembada pangan.

ali jamil
{{caption}}
Kemenperin Perkuat Akses Pasar Industri Indonesia ke Eurasia Lewat Kolaborasi dengan Tajikistan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya memperkuat akses pasar industri Indonesia ke kawasan Eurasia, salah satunya melalui peningkatan kerja sama dengan Tajikistan yang berpotensi membuka gerbang strategis ke pasar CIS.

akses pasar
{{caption}}
Negara BRICS Desak Gencatan Senjata Total Tanpa Syarat di Gaza

Sejak dimulainya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023, lebih dari 70.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 170.000 terluka.

berita update
{{caption}}
Indonesia Tegaskan Pentingnya Peran BRICS dalam Menjaga Perdamaian dan Stabilitas Global

"Nilai terbesar BRICS terletak pada penguatan suara negara-negara berkembang dalam membentuk tatanan global masa depan," ujar Sugiono.

bakom ri
{{caption}}
Komisi I DPR Usul Kemenlu Bentuk Unit Khusus Perjelas Posisi Diplomasi Indonesia di Kancah Global

Komisi I DPR RI mengusulkan Kementerian Luar Negeri membentuk unit khusus untuk memperjelas posisi Diplomasi Indonesia di mata dunia, terutama terkait isu bergabungnya Indonesia ke BRICS yang memicu pertanyaan internasional.

brics
{{caption}}
Indonesia Berpotensi Raih 18 Pengecualian Tarif AS, Dorong Daya Saing Ekspor Nasional

Indonesia berpeluang besar mendapatkan 18 pengecualian tarif AS, sebuah langkah strategis yang akan menstimulus ekonomi dan meningkatkan daya saing ekspor komoditas unggulan di pasar Amerika Serikat.

daya saing ekspor
{{caption}}
Menuju Standar OECD, Prabowo Minta Pangkas Regulasi yang Menghambat Investasi

Rosan mengungkapkan bahwa Presiden mengarahkan agar setiap investasi yang masuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

berita update
{{caption}}
Implementasi KUHP dan KUHAP Baru: Tantangan BUMN dalam Menjalankan Bisnis

Kehadiran KUHP dan KUHAP baru menciptakan tantangan signifikan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan operasional bisnisnya, menuntut adaptasi pada standar kepatuhan internasional.

business judgment rule
{{caption}}
Pemerintah Dorong E-Government untuk Tingkatkan Produktivitas Nasional di Tengah Tantangan Global

Pemerintah Indonesia serius mendorong penerapan e-Government sebagai strategi kunci untuk meningkatkan produktivitas nasional, menghadapi dinamika global yang penuh tantangan, dan memperkuat kerja sama internasional.

airlangga hartarto
{{caption}}
Yusril Dorong Penguatan Pengawasan Layanan Publik Cegah Malaadministrasi dan Penuhi Standar Global

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya penguatan pengawasan layanan publik untuk mencegah praktik malaadministrasi, menyoroti peran strategis Ombudsman RI.

hak asasi manusia
{{caption}}
Komisi III DPR Dukung Revisi UU Tipikor untuk Aksesi OECD, KPK Ungkap Urgensi Perubahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dukungan Komisi III DPR RI terhadap revisi UU Tipikor, langkah krusial bagi Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD.

anti korupsi