LIVE

Ini Keuntungan Indonesia Gabung BRICS, Bakal Ganggu Aksesi OECD?

Menlu menjelaskan, BRICS dan OECD adalah dua kelompok negara yang berbeda dalam tujuan, latar belakang, dan karakteristik anggotanya.

brics
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di kantor Kementerian Perekonomian, di Jakarta, Rabu (29/5/2024). Menko Airlangga bercerita mengenai tambahan PSN baru salah satunya BSD. (Tira/Liputan6.com)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di kantor Kementerian Perekonomian, di Jakarta, Rabu (29/5/2024). Menko Airlangga bercerita mengenai tambahan PSN baru salah satunya BSD. (Tira/Liputan6.com) (@ 2024 merdeka.com)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan pengajuan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS (Brasil, Russia, India, China, dan South Africa) tidak akan mengganggu proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.

"Tidak, kan kita negara non-blok dan itu sudah dipahami oleh seluruh anggota OECD," kata Airlangga usai menghadiri ISEF ke-11 tahun 2024, di JCC, Jakarta, Rabu (30/10).

Pernyataan Airlangga tersebut mengacu pada pernyataan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono sebelumnya, bahwa Indonesia tengah menjajaki keanggotaan bersama kelompok BRICS. Hal itu berbeda arah dengan Indonesia yang akan menjadi anggota OECD.

Menlu menjelaskan, BRICS dan OECD adalah dua kelompok negara yang berbeda dalam tujuan, latar belakang, dan karakteristik anggotanya. Sugiono menjelaskan, bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif.

Bergabung dengan BRICS atau OECD membawa berbagai keuntungan bagi negara anggotanya, terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan pembangunan sosial.

Keuntungan Kerja Sama BRICS

Keuntungan dari sisi kerja sama ekonomi dan investasi. BRICS menyediakan platform bagi negara anggotanya untuk mengembangkan kerja sama ekonomi, termasuk perdagangan, investasi, dan proyek pembangunan.

Melalui lembaga seperti New Development Bank (NDB), negara anggota dapat mengakses pendanaan untuk proyek infrastruktur dan pembangunan tanpa ketergantungan pada institusi keuangan barat seperti Bank Dunia atau IMF.

Selanjutnya, keuntungan di sisi penguatan posisi di arena internasional. Negara-negara BRICS dapat memanfaatkan kekuatan kolektif mereka untuk menyeimbangkan pengaruh negara-negara maju dalam politik global dan keuangan internasional.

Misalnya, BRICS sering mendorong reformasi dalam institusi seperti IMF agar lebih inklusif terhadap kepentingan negara berkembang.

Keuntungan lainnya, adalah inovasi dan teknologi. Negara-negara BRICS sering bekerja sama dalam bidang riset dan inovasi. Misalnya, kerja sama dalam proyek kesehatan, teknologi, dan energi dapat memberikan akses pada pengetahuan dan teknologi baru yang mungkin tidak tersedia secara lokal.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
T
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Minta Pindad Buat Mobil Presiden dengan Desain Khusus

{{caption}}
Spesifikasi MacBook Neo, Laptop Rp 10 Juta Apple dengan Chip Sekelas iPhone 16 Pro

{{caption}}
Ada Digiland Run 2026 di GBK Jakarta, Simak Rekayasa Lalu Lintasnya

{{caption}}
Prabowo Ungkap Banyak Menterinya yang Masuk Rumah Sakit

{{caption}}
Modal Rp 300 Ribu, Rena Bangun Maminom Snack hingga Bisa Beli Rumah dan Tanah

{{caption}}
Digiland Run 2026 Digelar Hari Ini, Sejumlah Jalan di Jakarta Ditutup

Topik Terkait
{{caption}}
Indonesia Resmi Gabung BRICS, Benarkah Jadi Tandingan dari Negara Barat-AS?

BRICS adalah organisasi antar pemerintah yang beranggotakan negara berkembang.

Prabowo
{{caption}}
Tegaskan Nonblok, Prabowo Ingin Indonesia Gabung ke Sejumlah Organisasi Internasional

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan Indonesia ingin bergabung ke sejumlah organisasi internasional.

Presiden Prabowo
{{caption}}
Prabowo Tekankan Indonesia Tak Gabung Blok Pertahanan Manapun

Indonesia saat ini sedang mendaftar untuk menjadi anggota kelompok ekonomi BRICS.

Presiden Prabowo Subianto
{{caption}}
Beda BRICS dan OECD, Apa Untung dan Ruginya untuk Indonesia?

OECD merupakan organisasi ekonomi yang dibentuk negara-negara barat. Sedangkan BRICS organisasi ekonomi yang dibentuk untuk melawan kekuatan negara barat.

Berita Analisis
{{caption}}
Negara BRICS Desak Gencatan Senjata Total Tanpa Syarat di Gaza

Sejak dimulainya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023, lebih dari 70.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 170.000 terluka.

berita update
{{caption}}
Indonesia Tegaskan Pentingnya Peran BRICS dalam Menjaga Perdamaian dan Stabilitas Global

"Nilai terbesar BRICS terletak pada penguatan suara negara-negara berkembang dalam membentuk tatanan global masa depan," ujar Sugiono.

bakom ri
{{caption}}
Komisi I DPR Usul Kemenlu Bentuk Unit Khusus Perjelas Posisi Diplomasi Indonesia di Kancah Global

Komisi I DPR RI mengusulkan Kementerian Luar Negeri membentuk unit khusus untuk memperjelas posisi Diplomasi Indonesia di mata dunia, terutama terkait isu bergabungnya Indonesia ke BRICS yang memicu pertanyaan internasional.

brics
{{caption}}
Prabowo Putin Bertemu di Kremlin, Sepakati Peningkatan Kerja Sama Ekonomi hingga Antariksa

Presiden Prabowo Putin bertemu di Istana Kremlin, membahas peningkatan kerja sama bilateral di berbagai sektor vital, dari ekonomi hingga antariksa, membuka babak baru hubungan kedua negara.

antariksa
{{caption}}
Praktisi Soroti Pentingnya Penguatan Hubungan Indonesia Iran di Tengah Gejolak Geopolitik

Direktur Eksekutif Synergy Policies Dinna Prapto Raharja menyoroti urgensi penguatan Hubungan Indonesia Iran serta solidaritas global di tengah gejolak geopolitik akibat serangan di Timur Tengah.

brics
{{caption}}
Prabowo Tegaskan Awasi Langsung Percepatan Hubungan Moneter Indonesia-Rusia

Presiden Prabowo Subianto akan secara pribadi mengawasi percepatan Hubungan Moneter Indonesia-Rusia, menandai komitmen serius untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral. Simak detailnya!

brics
{{caption}}
Menuju Standar OECD, Prabowo Minta Pangkas Regulasi yang Menghambat Investasi

Rosan mengungkapkan bahwa Presiden mengarahkan agar setiap investasi yang masuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

berita update
{{caption}}
Implementasi KUHP dan KUHAP Baru: Tantangan BUMN dalam Menjalankan Bisnis

Kehadiran KUHP dan KUHAP baru menciptakan tantangan signifikan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan operasional bisnisnya, menuntut adaptasi pada standar kepatuhan internasional.

business judgment rule
{{caption}}
Pemerintah Dorong E-Government untuk Tingkatkan Produktivitas Nasional di Tengah Tantangan Global

Pemerintah Indonesia serius mendorong penerapan e-Government sebagai strategi kunci untuk meningkatkan produktivitas nasional, menghadapi dinamika global yang penuh tantangan, dan memperkuat kerja sama internasional.

airlangga hartarto
{{caption}}
Yusril Dorong Penguatan Pengawasan Layanan Publik Cegah Malaadministrasi dan Penuhi Standar Global

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya penguatan pengawasan layanan publik untuk mencegah praktik malaadministrasi, menyoroti peran strategis Ombudsman RI.

hak asasi manusia
{{caption}}
Komisi III DPR Dukung Revisi UU Tipikor untuk Aksesi OECD, KPK Ungkap Urgensi Perubahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dukungan Komisi III DPR RI terhadap revisi UU Tipikor, langkah krusial bagi Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD.

anti korupsi
{{caption}}
KPK Usulkan Pengaturan Tiga Delik Korupsi Baru dalam Revisi UU Tipikor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi tiga delik korupsi baru yang belum tercover dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), mendorong revisi untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

delik korupsi baru