VIDEO: MenkumHAM Blak blakan Teman Baik Yasonna Laoly, Prabowo Tak Hadir Reshuffle Kabinet

Yasonna memang lebih baik diberhentikan atau diganti secepatnya

Calon Ketum Golkar itu juga tampak kaget ketika bertemu Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan hingga memberi hormat

Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet di ujung masa jabatannya.

Presiden Jokowi merombak kabinet, Senin (19/8). Sejumlah posisi menteri kembali diganti. Bahlil Lahadalia kini menjabat sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin

Pelantikan ini bagian dari reshuffle kabinet yang bertujuan untuk mendukung transisi pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto.

Yasonna yang hampir dua periode menjadi Menteri Hukum dan HAM kini digantikan oleh Supratman Andi Agtas yang berasal dari Partai Gerindra.

Supratman ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Posisi Yasonna H Laoly yang juga politikus PDIP kini digantikan Supratman Andi Agtas yang tak lain adalah kader Partai Gerindra.

Salah satunya Menkumkam Yasonna Laoly yang digantikan oleh Supratman Andi Atgas, politisi Partai Gerindra.

Supratman adalah politikus Gerindra. Supratman merupakan anggota dewan yang berasal dari dapil Sulawesi Tengah

Pelantikan menteri dan kepala badan akan dilangsungkan di Istana Negara pagi ini pukul 09.30 Wib.

Hasto Kristiyanto mengaku, partai tak mempermasalahkan bila mana kadernya terkena reshuffle kabinet.

Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Seskab meminta publik menunggu.

Pemerintah hingga saat ini masih bekerja menekan dan meringankan beban masyarakat yang kurang mampu, salah satunya dengan memberikan stimulus ekonomi.

Konsolidasi internal koalisi perlu terus dijaga agar agenda pemerintahan berjalan optimal.

Ia juga menegaskan tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri, meski belakangan namanya disebut-sebut bakal terdampak reshuffle.

Isu reshuffle kabinet semakin mencuat, namun Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa perombakan jajaran menteri adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang didasari evaluasi kinerja.

Fraksi PKB DPR RI menegaskan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden dan menyatakan menghormati seluruh keputusan yang diambil.