Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, Indonesia berhak mengusir mereka
Menurut Mahfud, Indonesia berhak mengusir mereka. Sebab, Indonesia tidak meratifikasi perjanjian pengungsi. Namun, Indonesia menganut sistem politik diplomasi.
"Tindakan membangun tenda dan menginap di depan Kantor UNHCR merupakan pelanggaran Peraturan Daerah terkait Ketertiban Umum,” kata Kemenlu.
Mahfud mengatakan jumlah pengungsi etnis Rohingya terus bertambah karena adanya jaringan mafia tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
JK mencontohkan konflik yang terjadi di Ambon dan Papua yang membuat warga mengungsi.
Pemerintah akan mempelajari mengapa para pengungsi bisa berakhir di Indonesia yang semula bukan negara tujuan atau transit.
Menko Mahfud MD buka suara soal pengungsi Rohingya. Menurutnya, Indonesia berhak mengusir mereka.
UNHCR mengatakan, lebih dari 1.200 orang Rohingya telah mendarat di Indonesia sejak November 2023.
Jokowi memastikan bantuan tersebut akan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.
Jokowi menyebut, pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO.
Pemerintah Indonesia adalah negosiasi dengan pemerintah Myanmar soal pengungsi Rohingya.
Wapres Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang.
Jika pemerintah terlambat mengambil kebijakan bisa jadi pekerjaan rumah yang sulit untuk diselesaikan di kemudian hari.
Mahfud MD sedang mencari jalan keluar mengenai pengungsi Rohingya yang terus bertambah datang ke Indonesia
"Nanti itu (minta ganti rugi Rp 5 miliar) akan dilakukan pendalaman," kata Ade
"Kami kecewa Menteri Budi Arie belum pernah menjelaskan sedikit pun tentang Koperasi Merah Putih," jelasnya
"Ini diduga adalah anggota ormas dari ormas berinisial GJ," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam
Menko Airlangga Hartarto mengingatkan bahwa tugas Letjen Djaka ini tidaklah mudah
Mufti menyebut kritiknya merupakan bentuk perintah dari Ketum Megawati Soekarnoputri untuk menyawal pemerintahan Presiden Prabowo
Oknum ormas berinisial PP ribut perkara lahan parkir di Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Tangerang Selatan.
Mahfud menyebut, jebakan korupsi harus dibicarakan agar kepala daerah tidak terkena kasus.
Mahfud MD habiskan waktu lebaran bersama keluarga dan cucunya.
Mahfud menyebut segala seseuatu yang berurusan dengan polisi harus membayar ialah sebuah realita yang sudah diketahui umum.
Mahfud mengatakan seharusnya Band Sukatani tidak meminta maaf dan menarik lagu tersebut.
Menurut dia, meski ada yang perlu dikritisi, bukan berarti semua kebijakan pemerintah buruk.
Perguruan tinggi harus berani bersuara ketika pemerintah pusat merancang kebijakan yang salah.