Center for Digital Society (CfDS) UGM mengusulkan pembentukan Satgas Penipuan Digital khusus untuk memberantas sindikat kejahatan siber yang kian marak, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah dan modus yang semakin canggih.
Romy menilai, putusan MK tersebut justru memberikan ruang yang lebih sehat & realistis bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi secara bertahap.
Anggota DPR RI mendorong Kabupaten Siak menjadi wajah wisata budaya Melayu di Indonesia, menyoroti kekuatan sejarah dan peradaban Melayu yang unik untuk penguatan branding pariwisata nasional.
Diskominfotik Provinsi Gorontalo menyusun rancangan proses bisnis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan By Name By Address (BNBA) untuk memperkuat implementasi Satu Data Indonesia dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Diskominfo Jayawijaya berkomitmen penuh menyukseskan program Satu Data Indonesia, memastikan integrasi dan ketersediaan data pemerintah daerah melalui sosialisasi dan pengembangan Komincenter.
Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan RUU Satu Data Indonesia krusial untuk kedaulatan data nasional. Regulasi ini akan mengintegrasikan data pemerintah, menjadi fondasi kebijakan terpadu.
Pemkab Bangka Barat perkuat tata kelola data pemerintah lewat rakor lintas OPD, memastikan akurasi data sebagai fondasi perencanaan pembangunan dan mendukung program Satu Data Indonesia.
Imigrasi Agam memperkenalkan Layanan Data Keimigrasian (LDK) digital, inovasi terbaru yang menjamin kecepatan, efisiensi, dan keamanan data. Penasaran bagaimana instansi pemerintah bisa mengaksesnya?