Tegas, Hakim Ketua MK Ingatkan Peserta Sidang Kedepatan Main HP Dikeluarkan!

Total ada 310 perkara sengketa hasil Pilkada 2024, dengan rincian 23 perkara terkait pemilihan gubernur, 238 pemilihan bupati, dan 49 pemilihan wali kota.

Dia tidak akan membiarkan hakim diiming-imingi sesuatu untuk mempengaruhi putusan.

Sidang ini sudah dimulai dari 6 Juni, lalu 7 Juni dan akan dituntaskan hari ini, 10 Juni 2024.

Sisanya, akan dijadwalkan pada 7 Juni dan 10 Juni 2024.

Pengucapan putusan pada hakikatnya adalah penyampaian pernyataan dan pendapat hakim yang harus dihormati.

Pengucapan putusan akan digelar terbuka dan disiarkan melalui Youtube resmi MK.

Berdasarkan jadwal yang tercantum pada laman resmi MK, sebanyak 37 perkara akan disidangkan dalam sidang pengucapan putusan PHPU Pileg 2024 pada Kamis (6/6).

Sidang akan berlangsung secara maraton selama sepekan ke depan atau tepatnya 3 Juni 2024.

Perkara yang dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi, hanya perkara yang dinilai membutuhkan pembuktian.

Pembacaan putusan sengketa dilakukan tepatnya pada 21-22 Mei 2024.

Pada sengketa Pileg 2024, MK menerima 297 permohonan.

Sidang sedianya dimulai pukul 08.00 WIB, namun ada beberapa pihak yang diketahui datang sedikit terlambat.

MK memberikan waktu 15 hari kepada KPU sejak putusan ini diucapkan untuk melaksanakan penghitungan ulang.

Pemilihan Suara Ulang di dua TPS disebabkan ketidaksesuaian data.

Partai Golkar sebelumnya meminta MK membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang perolehan suara DPR RI dapil Papua Selatan 3.

Gugatan sengketa Pileg itu diajukan Partai Amanat Nasional.

Putusan tersebut tercatat dalam nomor perkara 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

MK menilai pemohon tidak bisa membuktikan pelanggaran Pileg 2024 di Dapil Papua Tengah.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pingsan saat mengikuti prosesi wisuda purnabakti di Gedung MK Jakarta pada Senin 13 April 2026.

MK diminta melarang keluarga sedarah dari presiden atau wakil presiden menjabat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan/atau wakil presiden.

Arief mengatakan, selama 13 tahun mengabdi di MK, telah melewati berbagai dinamika.

Putusan MK tersebut menegaskan tindakan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya

Selain itu, terkait putusan pemisahan pemilu nasional dan regional, Dasco memastikan akan masuk dalam daftar pembahasan pada RUU Pemilu.

Uji materi pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM).