Satgas Gakkumdu Usut 17 Kasus Tindak Pidana Pemilu, Ada Politik Uang
Total 75 laporan hasil dari penyidikan Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Total 75 laporan hasil dari penyidikan Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Polri lewat Satgas Satgas Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu ternyata telah mendapatkan informasi adanya 17 kasus terkait tindak pidana pemilu 2024 yang telah dihimpun hingga hari ini.
"Terdapat 17 tindak pidana pemilu yang ditangani sampai periode 10 Januari 2024," kata Kepala Satuan Tugas Gakkumdu Polri, Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro dalam keteranganya, Rabu (10/1).
Adapun 17 dugaan tindak pidana itu didapat berdasarkan total 75 laporan hasil dari penyidikan Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi selama tahapan pendaftaran 10 pelanggaran dan tahap kampanye 7 pelanggaran.
“Dan itu semua yang tangani adalah Bawaslu Kabupaten/Kota dan bawaslu Provinsi,” kata dia.
Dengan rincian 5 perihal politik uang atau money politic, 7 lainnya soal pemalsuan, 2 tentang kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, 1 terkait kampanye di tempat ibadah atau pendidikan, 1 perkara terkait pihak yang dilarang sebagai pelaksana tim kampanye, dan 1 terkait perusakan alat peraga kampanye atau APK.
Dengan hasil tindak lanjut dari 17 perkara tindak pidana pemilu itu, sudah ada 5 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan. Sementara, 2 perkara dihentikan atau SP3 karena tidak cukup bukti.
"Sepuluh masih tahap penyidikan," katanya lagi.
Sementata untuk tingkat Bawaslu RI, kata Djuhandani, belum ada laporan terkait tindak pidana yang dikoordinasikan atau diteruskan kepada Bareskrim Polri.
"Sementara sampai hari ini Bawaslu RI belum ada kasus pidana yang diteruskan ke Bareskrim," ujar Djuhandani yang juga menjabat Dirtipidum Bareskrim Polri.
Sekedar informasi jika Satgas Gakkumdu adalah gabungan dari Lembaga Bawaslu serta Instisusi Polri dan TNI, untuk menjamin proses Pemilu berjalan dengan baik. Agar mencegah terjadinya ganguan netralitas aparat sampai praktik kecurangan pidana dalam pemilu.
Polri memastikan untuk stok beras di beberapa daerah masih aman.
Baca SelengkapnyaKeputusan itu diambil setelah dilakukan rapat pleno yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Garut.
Baca SelengkapnyaDi Dapil DKI misalnya, jumlah perolehan suara Caleg melebihi DPT total penduduk ibu kota
Baca SelengkapnyaKontak tembak TNI-Polri dengan KKB Papua terjadi di pos tower Tigamajigi, Sugapa, Intan Jaya
Baca SelengkapnyaSaksi tolak perhitungan suara hasil rekapitulasi di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Gianyar, Karangasem, dan Badung
Baca SelengkapnyaSementara, terkait sanksi bagi caleg yang tidak melaporkan atau menyerahkan dana kampanyenya tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih jika dia menang.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Baca SelengkapnyaHasto yakin Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan memenangkan Pilpres 2024 meski dibayangi politik uang atau money politic paslon lain.
Baca SelengkapnyaRapat pleno penghitungan suara tingkat kabupaten/kota akan dilakukan hingga 5 Maret 2024
Baca Selengkapnya