Program Penguatan Pemerintahan Desa, Kemendagri Gelar Pelatihan P3PD

Sebanyak 1.166 pengurus Kopdes Merah Putih di NTB akan mengikuti diklat nasional pada Oktober 2024. Pelatihan ini bertujuan memperkuat manajemen dan bisnis koperasi, dibiayai APBN dan menjanjikan peningkatan ekonomi desa.

Kementerian Dalam Negeri berkomitmen penuh pada Penguatan Tata Kelola Desa melalui berbagai program strategis. Penasaran bagaimana desa bisa lebih mandiri?

Ia berharap, mereka terus belajar mengasah pengetahuan melalui sistem pembelajaran online (Learning Management System/LMS).

Menurut La Ode, program pembangunan dari bawah ini sesuai dengan Asta Cita dari kepemimpinan lima tahun ke depan di bawah Prabowo Subianto dan Gibran.

Dengan pelatihan ini, Kemendagri berharap setiap desa dapat menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Pada kesempatan itu, ia berpesan agar aparat desa mengikuti kegiatan tersebut dengan serius.

Peserta pelatihan terdiri dari Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pengurus Posyandu.

Pemerintah Kota Ambon resmi meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) daring. Inisiatif ini bertujuan memperkuat transparansi keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat program penegasan batas desa di Sulawesi Tenggara, krusial untuk legalitas wilayah dan pemerataan ekonomi desa. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah membangun dari desa.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mendorong perluasan Layanan Adminduk Kota Bogor untuk mempermudah akses masyarakat, mengapresiasi inovasi Pemkot Bogor dalam mendekatkan pelayanan.

Kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga oleh karakter yang kuat.

Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, dirinya meyakini perhelatan olahraga tersebut bakal menggerakkan perekonomian.

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga etika kepemiluan, Mendagri berharap DKPP dapat terus berperan aktif dalam upaya pencegahan pelanggaran.