Profil Lengkap Lima Menteri dan Wakil Menteri yang Baru di Kabinet Merah Putih

Kemarin Presiden Prabowo Subianto melaksanakan reshuffle terhadap Kabinet Merah Putih, yang mengakibatkan beberapa menteri mengalami perubahan.

Presiden Prabowo Subianto melaksanakan perombakan Kabinet Merah Putih pada hari Senin, 8 September 2025. Dalam perombakan ini, beberapa menteri mengalami perubahan, dan sejumlah nama baru diangkat untuk mengisi posisi dalam kabinet. Presiden Prabowo secara langsung melantik para menteri baru tersebut di Istana Kepresidenan Jakarta pada tanggal yang sama. Di antara mereka yang dilantik adalah Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi.

Selain itu, terdapat juga pelantikan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Azar Simajuntak. Siapa sebenarnya sosok-sosok yang menduduki jabatan penting ini? Presiden Prabowo secara resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan untuk menggantikan Sri Mulyani. Purbaya, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menggantikan Sri Mulyani yang telah memegang posisi tersebut sejak era kepemimpinan Presiden Jokowi.

Purbaya memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni, dengan gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB), serta gelar Master of Science (MSc) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.

Selanjutnya, Mochamad Irfan Yusuf, yang akrab dipanggil Gus Irfan, dilantik menjadi Menteri Haji dan Umrah. Ia merupakan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama dan menjadi menteri pertama yang menjabat di kementerian baru ini. Gus Irfan lahir di Jombang, Jawa Timur, dan merupakan keturunan dari KH Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Ayahnya, KH Yusuf Hasyim, juga merupakan tokoh besar di pesantren Tebuireng.

Selain itu, Dahnil Anzar Simanjuntak juga dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Kementerian ini baru dibentuk setelah UU Haji disahkan pada Agustus 2025. Sebelumnya, Dahnil menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Pelantikannya sebagai Wamen ini melengkapi perjalanan panjangnya sebagai akademisi yang beralih ke dunia organisasi Islam, aktivisme, dan politik nasional.

Berikut adalah profil lengkap jajaran menteri dan wakil menteri dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025:

Purbaya Yudhi Sadewa diangkat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani

Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani. Pelantikan ini merupakan reshuffle kabinet pertama yang dilakukan oleh presiden menjelang satu tahun masa kepemimpinannya. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara pada sore hari, 8 September 2025. Sebelumnya, reshuffle kabinet ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Purbaya Yudhi Sadewa, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mengambil alih posisi yang ditinggalkan oleh Sri Mulyani, yang telah menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak era pemerintahan Presiden Jokowi.

Purbaya adalah lulusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan meraih gelar Master of Science (MSc) serta gelar Doktor dalam bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Ia diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 pada 3 September 2020. Sebelum menjabat di LPS, Purbaya memiliki berbagai pengalaman penting di pemerintahan, termasuk:

1. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Mei 2018-September 2020)
2. Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016 -- Mei 2018)
3. Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015-Juli 2016)
4. Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (April 2015-September 2015)
5. Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010-2014)
6. Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2014)
7. Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang dikenal dengan "Pokja IV", di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016-sekarang)
8. Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (2016-sekarang)
9. Anggota Indonesia Economic Forum (2015-sekarang).
10. Sebelum bergabung dengan pemerintahan, Purbaya memulai karirnya sebagai:
11. Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989-1994)
12. Senior Economist di Danareksa Research Institute (Oktober 2000-Juli 2005)
13. Direktur Utama PT Danareksa Securities (April 2006-Oktober 2008)
14. Chief Economist di Danareksa Research Institute (Juli 2005-Maret 2013)
15. Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (Maret 2013-April 2015).

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin

Mukhtarudin resmi dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada hari Senin, 8 Agustus 2025. Ia menggantikan posisi Abdul Kadir Karding yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri P2MI. Menurut informasi yang dikutip dari laman mukhtarudin.com, Mukhtarudin adalah tokoh asli Kalimantan Tengah yang lahir di Pangkalan Bun pada 6 September 1964, sebagai anak kelima dari pasangan H. Djuhari Djarni dan Hj. Marhumah.

Pendidikan Mukhtarudin dimulai di Pangkalan Bun, di mana ia menyelesaikan SD di SDN-2 Pangkalan Bun pada tahun 1977, SMP di SMP-1 Pangkalan Bun pada tahun 1981, dan SMA di SMA-1 Pangkalan Bun pada tahun 1984. Ia kemudian melanjutkan studi S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) jurusan Administrasi Negara di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dengan pengalaman yang luas di bidang eksekutif, legislatif, dan pengabdian masyarakat, Mukhtarudin pernah menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara, yang kini dikenal sebagai Universitas Antakusuma Pangkalan Bun, serta menjadi salah satu pendiri universitas tersebut dan anggota Yayasan Kotawaringin.

Kariernya di Lembaga Eksekutif dimulai sebagai Aparatur Sipil Negara sejak tahun 1990, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bidang Promosi di Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Setelah 12 tahun berkarier di ASN, pada tahun 2002 ia memutuskan untuk mengundurkan diri dan terjun ke dunia politik serta berbisnis, menjadi Anggota DPR RI periode 2004-2009 setelah terpilih dalam pemilu legislatif 2004 dari Partai Golkar. Sejak saat itu, Mukhtarudin aktif berperan di Partai Golkar dengan berbagai jabatan penting.

1. 1998-1999: Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Kotawaringin Barat,
2. 2003-2008: Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Kotawaringin Barat,
3. 2008: Wakil Ketua Sub Divisi Evakuasi dan Perencanaan BAPPILU DPP Partai Golkar, serta Wakil Koordinator Provinsi Kalimantan Tengah Bappilu DPP Partai Golkar,
4. 2005-2009: Wakil Ketua POKJA Kehutanan dan LH DPP Partai Golkar,
5. 2009-2014: Anggota Departemen PP Wilayah Kalimantan DPP Partai Golkar,
6. 2018: Wakil Ketua KORBID Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan.

Pada Pemilu Legislatif 2019, Mukhtarudin terpilih kembali sebagai anggota DPR RI untuk periode 2019-2024. Selama periode ini, ia menjabat di Komisi VI yang membidangi Perdagangan, Koperasi UKM, BUMN, Investasi, dan Standarisasi Nasional, sebelum pindah ke Komisi VII yang membidangi Energi, Riset dan Teknologi, serta Perindustrian pada tahun 2021-2024. Ia juga menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI dan menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Perindustrian dan Pembangunan (INBANG) di Fraksi Partai Golkar. Di DPP Partai Golkar, ia menjabat sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial serta Koordinator Wilayah Kalimantan Tengah di Badan Pengendalian dan Pemenangan Pemilu (BAPPILU) DPP Partai Golkar.

Kemudian, pada Pemilu Legislatif 2024, Mukhtarudin berhasil terpilih kembali dengan perolehan suara sebanyak 92.192 dari masyarakat Kalimantan Tengah. Saat ini, ia menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI bersama M. Sarmuji sebagai Ketua dan Sari Yuliati sebagai Bendahara.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, menggantikan Maman Abdurahman. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara pada hari Senin, 8 September 2025. Dalam acara tersebut, Prabowo memimpin pembacaan sumpah jabatan para menteri. "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ungkap Prabowo.

Ferry adalah seorang politikus yang menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Padjajaran Bandung (Unpad). Ia kemudian melanjutkan studi di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2006, mengambil Program Pasca Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan spesialisasi Studi Hubungan Internasional dan Ekonomi Politik Internasional. Selain berkiprah dalam politik sebagai anggota Partai Gerindra, Ferry dikenal luas sebagai aktivis yang aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama melalui demonstrasi. Salah satu tantangan yang pernah dihadapinya adalah penahanan pada tahun 2008 sebagai tahanan politik (Tapol) akibat memimpin aksi protes terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Ferry memiliki keterlibatan yang signifikan dalam organisasi petani, nelayan, buruh, dan agraria. Sejak tahun 2005 hingga saat ini, ia dipercaya menjabat sebagai ketua umum Pimpinan Pusat Dewan Tani Indonesia. Selain itu, Ferry juga menjabat sebagai wakil direktur pelaksana Induk Koperasi Tani Nelayan (Inkoptan). Di samping itu, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Baru-baru ini, Ferry masuk dalam daftar 100 tokoh koperasi Indonesia yang diabadikan dalam buku "Apa dan Siapa 100 Orang Koperasi Indonesia" karya Irsyad Muchtar, yang mengakui kontribusinya dalam memperkuat koperasi dan ekonomi rakyat. Dia berperan aktif sebagai pengurus organisasi koperasi, menjabat di berbagai posisi strategis, termasuk Sekretaris Dewan Pembina Induk KUD (Inkud) dan Ketua Dekopinwil DKI Jakarta.

Ferry memulai karier politiknya dengan bergabung ke Partai Demokrat pada tahun 2010. Kemudian, ia pindah ke Partai Gerindra dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Setelah itu, Prabowo menunjuk Ferry sebagai Wakil Menteri Koperasi dalam Kabinet Merah Putih. Belum genap satu tahun menjabat, Ferry dipercaya untuk menggantikan Maman Abdurahman sebagai Menteri Koperasi dalam reshuffle kabinet pertama Presiden Prabowo.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf

Mochamad Irfan Yusuf, yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Irfan, baru saja dilantik sebagai Menteri Haji dan Umrah. Ia menjadi menteri pertama yang menjabat di kementerian baru ini. Gus Irfan lahir di Jombang, Jawa Timur, dan merupakan cucu dari KH Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Ayahnya, KH Yusuf Hasyim, adalah tokoh penting di pesantren Tebuireng. Dengan latar belakang keluarga ini, Gus Irfan memiliki kedekatan yang kuat dengan lingkungan pesantren dan keluarga besar NU, termasuk dengan almarhum Presiden Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur.

Pendidikan formal Gus Irfan dimulai di SMPP Jombang, yang kini dikenal sebagai SMAN 2 Jombang. Ia melanjutkan pendidikan tinggi hingga meraih gelar sarjana dan magister di Universitas Brawijaya, Malang, dan menyelesaikan program doktoralnya di bidang Manajemen Pendidikan Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Februari 2025. Selain terlibat dalam dunia akademik, Gus Irfan juga pernah menjadi pengajar di AKPER Widyagama Malang dan aktif dalam pengembangan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan pesantren. Dari tahun 1989 hingga 2006, ia menjabat sebagai Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng, lalu dipercaya sebagai Komisaris Utama PT BPR Tebuireng dari tahun 1996 hingga 2016. Sejak 2006, ia mengasuh Pesantren Al-Farros.

Di dalam organisasi NU, Gus Irfan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Perekonomian NU (LPNU) dan saat ini tercatat sebagai pengurus Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) NU Jawa Timur untuk periode 2024 hingga 2027. Selain itu, Gus Irfan juga aktif dalam dunia politik. Pada Pemilu 2019, ia berperan sebagai salah satu juru bicara untuk pasangan Prabowo-Sandiaga. Karier politiknya berlanjut ketika ia maju dalam Pileg 2024 dan terpilih sebagai Anggota DPR RI dari Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Timur VIII dengan perolehan 77 ribu suara. Namun, ia harus mengakhiri masa jabatannya lebih cepat setelah ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Kepala BP Haji.

Pada tanggal 22 Oktober 2024, Presiden Prabowo melantik Gus Irfan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah melalui Keputusan Presiden Nomor 144/P Tahun 2024. Lembaga baru ini dibentuk untuk memisahkan urusan haji dan umrah dari Kementerian Agama agar pengelolaannya lebih fokus dan profesional. Kini, setelah DPR mengesahkan revisi UU Nomor 8 Tahun 2019, BP Haji resmi diubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, secara terbuka menyebut Gus Irfan sebagai sosok yang akan memimpin kementerian tersebut. "Tentu nanti Gus Irfan ya, tidak lagi Kepala Badan, menjadi Menteri Haji," ungkap Marwan. Sinyal serupa juga disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang menguatkan kemungkinan pelantikan Gus Irfan sebagai Menteri Haji dalam waktu dekat. Dengan latar belakang yang kuat dalam pesantren, pengalaman di organisasi keumatan, serta kiprahnya di dunia politik, Gus Irfan dianggap memiliki modal besar untuk memimpin kementerian baru ini.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak

Dahnil Anzar Simanjuntak baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin, 8 September 2025. Kementerian ini baru saja dibentuk setelah disahkannya UU Haji pada Agustus 2025. Sebelumnya, Dahnil menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Pelantikannya sebagai Wamen menandai perjalanan panjang seorang akademisi yang merambah ke dunia organisasi Islam, aktivisme, dan politik nasional.

Dahnil lahir di Desa Salahaji, Langkat, Sumatera Utara, pada 10 April 1982. Ia menghabiskan masa kecilnya di Kuala Simpang, Aceh Tamiang, sebelum keluarganya pindah ke Sibolga dan akhirnya menetap di Tangerang. Meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi, hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk menempuh pendidikan. Sejak remaja, ia terbiasa bekerja serabutan dan bahkan pernah menjadi juru parkir. Bersama teman-temannya, Dahnil mendirikan kursus bahasa Inggris yang bernama Garis English Center Club untuk menambah penghasilan sekaligus membuka akses belajar bagi orang lain.

Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Dahnil melanjutkan kuliah di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, di mana ia meraih gelar sarjana di bidang Akuntansi Publik. Ketertarikan terhadap isu kebijakan publik membawanya melanjutkan studi magister di Universitas Indonesia dengan konsentrasi pada Perencanaan dan Kebijakan Publik, yang berfokus pada desentralisasi keuangan pusat dan daerah. Ia tidak berhenti di situ, melainkan melanjutkan pendidikan doktoral di Universitas Diponegoro dan berhasil meraih gelar doktor dalam bidang ekonomi pada tahun 2018.

Setelah menyelesaikan studi, Dahnil memutuskan untuk mengabdikan diri sebagai dosen. Ia pernah mengajar di Universitas Muhammadiyah Tangerang sebelum akhirnya menjadi dosen PNS di Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Di kampus, ia dikenal aktif dalam mengangkat isu sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Nama Dahnil semakin dikenal ketika terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah pada Muktamar XVI di Padang pada tahun 2014. Dari posisinya ini, ia menjadi salah satu tokoh muda Muhammadiyah yang vokal, membawa isu-isu kebangsaan, keumatan, dan peran pemuda dalam menjaga nilai-nilai Islam moderat.

Selain itu, ia juga dipercaya untuk memimpin Religion for Peace Asia and Pacific Youth Interfaith Network (RfP-APYIN), sebuah forum lintas agama yang memperkuat perannya di tingkat internasional. Langkah Dahnil memasuki dunia politik nasional dimulai pada tahun 2018 ketika ia ditunjuk sebagai Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019. Penunjukan ini memaksanya untuk meninggalkan dunia akademik yang telah ia tekuni selama bertahun-tahun. Setelah Pilpres, Dahnil resmi bergabung dengan Partai Gerindra dan dipercaya sebagai juru bicara utama Prabowo Subianto.

Ketika Prabowo ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan, Dahnil ikut bergabung dalam kementerian sebagai Staf Khusus Menhan yang menangani komunikasi publik, hubungan antar lembaga, serta isu sosial-ekonomi pertahanan. Dengan pengalaman akademis yang solid, rekam jejak di Muhammadiyah, dan keterlibatannya dalam politik praktis, diyakini bahwa ia memiliki bekal yang penting untuk mengemban amanah besar dalam penyelenggaraan ibadah haji, sebuah tugas yang berkaitan dengan pelayanan bagi jutaan umat Islam di Indonesia setiap tahunnya.