Profil Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP Dikabarkan Jadi Tersangka KPK Kasus Suap Harun Masiku

Dalam surat itu, KPK juga menyebutkan Hasto bekerja sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap bersama dengan Harun Masiku yang sudah lima tahun menjadi buron.

Dalam surat beredar menyebutkan, KPK sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Hasto bersama Harun Masiku dan kawan-kawan.

Dugaan korupsi itu berupa pemberian suap kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode 2017-2022.

Dalam surat itu, KPK juga menyebutkan Hasto bekerja sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024.

"Identitas tersangka sebagai berikut, nama lengkap Hasto Kristiyanto" bunyi surat tersebut.

Pada surat yang sama, KPK menyebutkan kasus yang menyeret Hasto itu masuk dalam laporan pengembangan penyidikan : LPP- 24/DIK. 02.01/22/12/2024 tanggal 18 Desember 2024-e. Setelah itu, tercantum Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/ 153 /DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.

Lebih lanjut, begini profil Hasto Kristiyanto dirangkum Merdeka.com.

Profil Hasto Kristiyanto

Hasto Kristiyanto lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966 dari pasangan Antonius Krido Pardjono dan Yohana Sutami. Saat duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), Hasto sangat tertarik dengan cerita-cerita wayang, alam budaya Jawa sangat berpengaruh dalam dirinya. Kisah yang paling ia sukai adalah Mahabharata, sebuah adegan konflik kekuasaan antara kebenaran dan kebatilan.

Sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), politikus PDIP ini sudah menunjukkan minatnya di dunia politik. Selama bersekolah di SMA Kolese de Britto Yogyakarta, ia sering membaca buku-buku politik. Kegemarannya di dunia politik ditunjukkan dengan mengikuti organisasi. Ia banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa kebudayaan di Yogyakarta, juga perkembangan dinamika politik yang sangat keras yang mempengaruhi dirinya dalam mengembangkan keterampilan berorganisasi.

Setelah lulus dari bangku SMA, pada tahun 1985 Hasto melanjutkan studi di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Pada tahun 1991, Hasto meraih gelar insinyur. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif dalam organisasi dan pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Pengalaman ini semakin menguatkan tekadnya untuk terjun ke dunia politik.

Dalam aktivitasnya di organisasi kemahasiswaan, Hasto banyak membaca tentang berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat. Pada masa itu, situasi represi rezim Orde Baru mencapai puncaknya, yang membuatnya semakin peka terhadap isu-isu sosial. Antara tahun 1986 dan 1987, kebangkitan PDI yang mengangkat nama Megawati Soekarnoputri turut menghidupkan kembali kenangan masyarakat mengenai Bung Karno. Kebangkitan PDI dan pengingat akan sosok Bung Karno ini menginspirasi Hasto untuk memikirkan secara mendalam tentang masa depan Indonesia dan tantangan yang dihadapi bangsa.

Hasto juga mengakui bahwa keputusannya untuk berpolitik banyak dipengaruhi oleh gereja, yang berperan dalam pembentukan dirinya melalui kaderisasi dan bimbingan seorang pastor. Hingga kini, Hasto masih menerima bimbingan rohani dari Pastor Herman Joseph Suhardiyanto SJ.

Setelah lulus pada tahun 1991, Hasto kemudian Hasto memulai karir di BUMN PT Rekayasa Industri, di awal karir ia menempati jabatan UOA Pre Commissioning/Commissioning Engineer untuk menjalankan pabrik di instrument air dryer, Water Treatment, Gas Turbine Generator dan Pabrik Ammonia dengan supervisi dari M.W Kellogg, USA.

Meski menjadi profesional di dunia bisnis, ketertarikan Hasto masih tetap pada dunia politik. Pada tahun 1999 Hasto mulai masuk ke dalam struktur Partai dan bekerja sebagai 'tukang ketik' di situ ia mendapatkan banyak pelajaran dan pengertian-pengertian baru tentang semangat Partai.

Pendidikan Hasto

Setelah menamatkan Pendidikan Strata-2 nya tahun 2000 di Prasetya Mulya, Hasto memutuskan total masuk ke Partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Hasto memulai karir politiknya di PDIP pada 2002 sebagai Wakil Ketua Bidang Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Karir politiknya terus menanjak.

Pada tahun 2004, Hasto Kristiyanto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan dan Trenggalek, Jawa Timur. Dia kemudian masuk di komisi VI yang menaungi bidang perdagangan, perindustrian, investasi, dan koperasi.

Ia memahami bahwa sebagian besar konstituennya berasal dari pedesaan. Selama menjabat, Hasto menolak beberapa RUU, termasuk RUU Kawasan Perdagangan Bebas Kawasan Batam, yang menurutnya menguntungkan perusahaan besar. Meski demikian, RUU tersebut tetap diproses hingga menjadi Undang-Undang.

Ia juga pernah ditawari tanah, uang, dan jabatan untuk mendukung kebijakan tertentu, seperti dalam pembahasan RUU penanaman modal dan isu impor beras. Sayangnya, masa jabatannya di DPR RI berakhir pada tahun 2009 setelah gagal dalam pemilihan umum.

Bagi Hasto, menjadi seorang politikus adalah jalan pengorbanan. Ia berperan sebagai pengajar dan motivator di internal partai, menghabiskan lima hari dalam seminggu untuk partai, satu hari untuk keluarga, dan sisanya bersama teman-teman. Menurut Hasto, seorang politikus diukur dari keputusan yang diambil, yang harus berpihak pada mereka yang terpinggirkan oleh sistem yang tidak adil.

Di internal partai sendiri, setelah menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP. Lalu atas amanah kongres 2010 ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Kesekretariatan yang diputuskan pada Kongres PDI Perjuangan.

Pada tahun 2014 saat Sekjen PDI Perjuangan saat itu Tjahjo Kumolo diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri, Hasto Kristiyanto kemudian ditunjuk untuk menggantikannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan.

Pada Kongres IV PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristiyanto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015-2020. Selama menjabat Sekjen pada periode 2015-2020 atas amanah kongres IV PDIP 2015, Hasto melakukan restrukturisasi administrasi dan perubahan yang mendasar terhadap sistem manajemen Partai.

Selama menjabat Hasto banyak memberikan prestasi bagi PDIP, salah satunya Pada tahun 2017, atas mutu layanan manajemen Partai, maka PDI Perjuangan mendapatkan sertifikat International Organization for Standardization (ISO) 9001:2015 setelah dilakukan audit berkala oleh Lembaga Sertifikasi International Certification Services (ICSM).

Restrukturisasi Manajemen Partai yang dikembangkan oleh Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP membuahkan hasil. Antara tahun 2015 sampai dengan 2019, PDIP mendominasi kemenangan Pilkada dan pada tahun 2019 kemenangan caleg DPR dan DPRD di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2019 Kongres ke V Partai PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto kembali diangkat menjadi Sekjen PDI Perjuangan, menjadikannya sebagai Sekjen PDI Perjuangan pertama yang diangkat dua periode berturut-turut.

Reporter Magang: Maria Hermina Kristin