Pramono Anung Duga Ada Dalang di Balik Marak Tawuran Manggarai

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan menoleransi segala bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat, khususnya melibatkan pelajar.

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk mengevaluasi bahkan mencabut bansos bagi keluarga pelaku tawuran, sebuah langkah tegas untuk meredam kekerasan yang terus berulang di ibu kota.

Peristiwa tawuran di Manggarai pada awal tahun 2026 ini menambah daftar panjang bentrokan serupa yang terjadi di Jakarta dalam dua hari terakhir.

Acara ini justru menjadi pintu masuk untuk mengurangi kejadian yang kerap meresahkan masyarakat.

Pemprov Jakarta mencari solusi untuk mengatasi masalah tawuran tersebut.

Polres Metro Jakarta Selatan juga akan memberi perhatian serius terhadap aksi tawuran yang terjadi di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan (Jaksel).

Kapolda mengatakan, selama bulan April kasus tawuran antar remaja mengalami peningkatan di Jakarta.

Pramono juga mendapat laporan, mereka yang terlibat tawuran dalam keadaan setengah sadar. Baik dalam pengaruh alkohol atau pun obat terlarang.

Menurut Pramono, aksi tawuran dilakukan tidak sepenuhnya dalam keadaan sadar. Sehingga dibutuhkan operasi untuk mencegah aksi tawuran.

Menurut Pramono, energi berlebihan dari anak muda yang tawuran itu tidak tersalurkan dengan baik.

Brimob Polda Metro Jaya melakukan pemantauan ketat di Terowongan Manggarai usai insiden tawuran antarwarga, memastikan situasi tetap kondusif dan memberikan rasa aman.

Kepolisian berhasil mengamankan situasi pasca-tawuran di Manggarai, Jakarta Selatan, yang melibatkan dua kelompok warga, memastikan kondisi kembali kondusif setelah insiden Tawuran Manggarai.

Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan tawuran di Manggarai yang melibatkan dua kelompok warga, demi menciptakan situasi kondusif dan memastikan keamanan pengguna jalan serta perjalanan KAI Commuter.

Murodih menyebut, tawuran ini tak memiliki alasan yang jelas dan lebih didorong oleh dendam lama antarwarga yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Untuk BBM bersubsidi, Kementerian ESDM mematok adanya kenaikan volume hingga mencapai sekitar 391 ribu kiloliter (KL).

Massa aksi membubarkan diri setelah menyampaikan pernyataan sikap dan ultimatum kepada DPR RI.

Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa peserta aksi di kawasan Patung Kuda diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, hingga isu dwifungsi TNI dan Polri.

Keinginan pribadi Purbaya itu terungkap saat acara penyerahan hasil pemulihan aset negara.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah industri teknologi tinggi yang terus berkembang di Jerman.