PKS Minta MenPAN-RB 'Bisiki' Prabowo soal Pemindahan ASN ke IKN: Akan Muncul Perselingkuhan Dimana-mana

Pemerintah tegaskan komitmen pemindahan ASN ke IKN, menargetkan Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028 sesuai Perpres 79/2025, sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur sosial dan keberlanjutan fiskal.

Selain soal struktur, infrastruktur di IKN juga belum sepenuhnya siap.

Kementerian PAN-RB belum dapat memastikan sampai kapan pemindahan ASN ke IKN akan ditunda.

Proses pemindahan PNS perlu dilakukan koordinasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur ditandai dengan terbitnya UU IKN pada 15 Februari 2022.

PNS tahap awal yang hijrah ke ibu kota baru nantinya akan disesuaikan berdasarkan statusnya, masih lajang atau sudah berkeluarga.

Presiden meminta Kementerian PANRB untuk membuat regulasi yang rigid dan detail terkait pemerintahan ASN ke IKN.

Secara intensif Kementerian PAN-RB tengah mempersiapkan proses pemindahan ASN/PNS ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) kini menjadi ULM Mitra Strategis IKN, berkolaborasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mengembangkan Nusantara sebagai pusat inovasi dan peradaban baru Indonesia.

Ibu Kota Nusantara (IKN) berkomitmen menjadi **IKN Kota Hutan Dunia** melalui rehabilitasi lahan, penanaman jutaan pohon, dan pelibatan masyarakat, demi ekosistem lestari dan berkelanjutan.

Program peningkatan literasi dan numerasi di IKN terus berlanjut, membentuk sumber daya manusia unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan. Inisiatif ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi penting bagi generasi penerus bangsa.

Otorita IKN serius tangani prevalensi stunting yang mencapai 18% di wilayah Ibu Kota Nusantara. Upaya penguatan kader posyandu menjadi kunci utama program ini untuk menyiapkan generasi penerus pembangunan.

Putusan MK No. 71/PUU-XXIV/2026 menegaskan pemindahan ibu kota ke IKN bergantung pada Keputusan Presiden, memperkuat komitmen keberlanjutan IKN di bawah Presiden Prabowo.

Otorita IKN bersama Perbanas menggalakkan Penanaman Pohon IKN dengan menanam 1.153 pohon di RTH Embung H KIPP IKN, menegaskan komitmen pembangunan ibu kota yang selaras alam.

Pengamat politik senior Boni Hargens menilai pelibatan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam jabatan sipil merupakan keniscayaan yang wajar dan sah, menekankan pada aspek kompetensi dan kebutuhan nyata instansi.

Indeks Reformasi Birokrasi Sumbar terus menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 89,32 dengan predikat A- pada 2025. Capaian ini menunjukkan komitmen Pemprov Sumbar dalam pelayanan publik.

Ke depan, TASPEN menargetkan SIMGAJI menjadi platform nasional standar dalam pengelolaan gaji ASN di seluruh Indonesia.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan Jenjang Karier ASN Kabupaten Bogor terbuka luas bagi semua, setelah menindak tegas dugaan kasus jual beli jabatan untuk tata kelola pemerintahan bersih dan bebas KKN.

Pemerintah Kabupaten Nabire serius membenahi manajemen ASN Nabire untuk mencegah berbagai persoalan administrasi kepegawaian dan meningkatkan profesionalisme birokrasi, memastikan tata kelola yang efektif dan akuntabel.

Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Bali setiap Jumat, yang baru diterapkan, menunjukkan efektivitas tinggi. BKPSDM Bali memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal dan tugas kedinasan terselesaikan dengan baik.