Percepatan Pembangunan Mapolda Papua Tengah: Pemprov Hibahkan Lahan 43 Hektare

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menghibahkan lahan seluas 43 hektare di Nabire untuk percepatan Pembangunan Mapolda Papua Tengah, diharapkan mampu memperkuat keamanan wilayah yang kompleks.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menghibahkan lahan. Lahan seluas 43 hektare di Kaladiri, Kabupaten Nabire, diserahkan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah untuk pembangunan markas kepolisian yang baru. Langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat infrastruktur kepolisian di wilayah yang memiliki dinamika kamtibmas cukup kompleks.

Hibah lahan ini menjadi fondasi penting bagi percepatan Pembangunan Mapolda Papua Tengah, yang nantinya akan menjadi pusat komando dan operasional kepolisian di delapan kabupaten. Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jeremias Rontini, menyatakan bahwa proses balik nama sertifikat lahan dari pemilik sebelumnya sedang diurus. Setelah rampung, usulan pembangunan akan diajukan ke Markas Besar (Mabes) Polri untuk alokasi anggaran.

Pembangunan Mapolda Papua Tengah sangat mendesak mengingat beban tugas serta kebutuhan penambahan personel untuk pelayanan kamtibmas yang optimal. Wilayah Papua Tengah dikenal dengan tantangan keamanan yang signifikan, termasuk potensi konflik sosial dan tingginya aktivitas demonstrasi. Kehadiran Mapolda yang representatif diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.

Proses Hibah Lahan dan Rencana Pembangunan Mapolda Papua Tengah

Pemprov Papua Tengah secara resmi menyerahkan lahan seluas 43 hektare yang berlokasi di Kaladiri, Kabupaten Nabire, kepada Polda Papua Tengah. Lokasi lahan ini sangat strategis karena berdekatan dengan Bandara Douw Aturure Nabire, memudahkan aksesibilitas dan mobilitas. Kapolda Jeremias Rontini menjelaskan bahwa saat ini jajarannya fokus menyelesaikan proses balik nama sertifikat lahan tersebut.

Setelah legalitas lahan terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mengajukan usulan anggaran pembangunan Mapolda Papua Tengah kepada Mabes Polri. Kesiapan perencanaan pembangunan juga telah matang, termasuk desain gambar Mako Polda Papua Tengah yang sudah disiapkan. Kapolda berharap dukungan penuh dari Komisi III DPR RI untuk mendorong percepatan realisasi pembangunan ini.

Meskipun jadwal pasti pembangunan belum dapat dipastikan, Kapolda Rontini menekankan pentingnya proses ini sebagai dasar pengajuan. "Itu jadi dasar kita untuk mengajukan usulan ke Mabes Polri. Soal kapan dibangun, kami belum tahu," kata Jeremias. Komitmen Pemprov Papua Tengah melalui hibah lahan ini menjadi sinyal positif bagi masa depan keamanan wilayah.

Urgensi Pembangunan Mapolda untuk Stabilitas Keamanan

Pembangunan Mapolda Papua Tengah menjadi prioritas utama mengingat kondisi geografis dan sosial wilayah tersebut. Papua Tengah mencakup delapan kabupaten, di mana enam di antaranya merupakan wilayah rawan konflik. Situasi ini memerlukan kehadiran kepolisian yang kuat, baik dari segi sumber daya manusia maupun logistik, untuk menjaga stabilitas dan ketertiban.

Selain potensi konflik sosial, wilayah Papua Tengah juga menghadapi tantangan tingginya aktivitas demonstrasi. Dinamika kamtibmas yang kompleks ini menuntut penguatan personel Polri secara signifikan. Kapolda Rontini menegaskan perlunya penambahan personel melalui rekrutmen sebanyak-banyaknya guna mengimbangi situasi keamanan yang ada.

"Papua Tengah itu ada delapan kabupaten, di mana enam di antaranya merupakan wilayah konflik. Ini tentu membutuhkan perhatian pemerintah pusat bagaimana membangun kepolisian daerah yang kuat, baik dari sisi sumber daya manusia, dukungan logistik dan lain lain," jelas mantan Irwasda Polda Papua itu. Keberadaan Mapolda yang baru akan mendukung upaya ini secara komprehensif.

Dukungan Pembangunan Markas Polres Intan Jaya

Selain fokus pada Pembangunan Mapolda Papua Tengah, Kapolda Jeremias Rontini juga menyoroti kebutuhan mendesak untuk pembangunan Markas Polres Intan Jaya. Selama delapan tahun beroperasi, Polres Intan Jaya masih menggunakan bangunan Polsek Sugapa dan fasilitas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Kondisi ini tentu menghambat efektivitas operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolda berharap Pemkab Intan Jaya dapat memberikan dukungan penuh untuk merealisasikan pembangunan markas Polres yang mandiri. Kolaborasi antara kepolisian dan pemerintah daerah sangat krusial untuk mencapai tujuan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Tantangan logistik di Intan Jaya juga sangat besar, mengingat wilayah ini hanya dapat dijangkau melalui jalur udara.

Biaya mobilisasi peralatan dan personel ke Intan Jaya sangat mahal dan rumit. "Sekarang mau kirim mobil truk ke Intan Jaya itu harus potong jadi 32 bagian supaya bisa diangkut dengan pesawat. Kami tidak punya anggaran untuk memfasilitasi pengiriman kendaraan, padahal kendaraan itu kita butuhkan untuk operasional anggota, melayani masyarakat," ungkap Rontini. Oleh karena itu, dukungan Pemda setempat sangat diharapkan untuk mengatasi kendala ini.

Sumber: AntaraNews