Pensiun jadi Gubernur, Edy Rahmayadi Masih Istikharah soal Pilkada Sumut 2024

Edy menjelaskan wakilnya dalam kontestasi Pilkada Sumut itu tak sempat mengurus pindah domisili ke Kota Medan.

Edy yang berpasangan dengan Hasan Basri Sagala didukung enam partai politik yakni PDIP, Hanura, Partai Ummat, Partai Gelora, Partai Buruh, dan PKN.

Mereka kompak menggunakan kemeja putih serta memakai peci warna hitam.

Edy yang berstatus petahana diperkirakan bakal diusung oleh PDIP dan PKS untuk bersaing dengan Bobby Nasution di Pilkada Sumut.

Edy mengatakan kedatangannya ke PKB sebagai bentuk optimistisme melawan Bobby di Pilgub Sumut.

Edy mengaku siap melawan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution dalam Pilgub Sumut 2024.

Edy mengatakan dirinya tak memiliki persiapan khusus untuk mengikuti fit and proper test.

Ijeck juga mengakui jika Bobby mendapat penugasan dari DPP Partai Golkar.

Edy Rahmayadi merupakan bakal calon gubernur pertama yang telah mengambil formulir pendaftaran Pilkada 2024 di PKB Sumut.

Mantan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengakui jika dirinya melirik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk maju di Pilkada Sumut 2024.

Aswan juga menjelaskan sejauh ini komunikasi politik Edy dengan PDIP berjalan begitu baik.

Bobby dikabarkan sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi untuk berlaga di Pilgub 2024 mendatang.

Yance Aswin, Kuasa Hukum pasangan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala (Edy-Hasan) menyebut banyak kecurangan dalam Pilkada Sumut

Dalam materi gugatan yang disampaikan BW, disebutkan proses pilkada yang terjadi di Sumut seperti momen pilpres.

Kalangan warganet menilai, paras hingga perawakan sang jenderal begitu mirip dengan eks Pangkostrad Edy Rahmayadi.

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Edy Rahmayadi mendadak mendapat kabar tak terduga di hari pemungutan suara.

Dua Calon Gubernur (cagub) Sumatera Utara (sumut) terlibat aksi saling sindir saat debat terbuka.

Sementara itu Bobby membantah telah melakukan cawe-cawe.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.