Penindakan Haji Ilegal Diperketat, 80 Calon Jemaah Dicegah Berangkat

Dahnil menduga terdapat sejumlah pihak yang terlibat dalam upaya pemberangkatan jemaah haji ilegal tersebut.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan pihaknya telah menggagalkan keberangkatan 80 calon jemaah haji nonprosedural atau ilegal di 14 bandara internasional. Pernyataan itu disampaikan saat meninjau fasilitas dan pelayanan di Asrama Haji Sudiang Makassar, Rabu (13/5).

"Sampai saat ini yang sudah dicegah itu ada 80 orang. Kebanyakan itu di (Bandara) Soetta (Soekarno-Hatta). Bahkan ada yang melalui Singapura itu juga dicegah," ujarnya kepada wartawan.

Dahnil menduga terdapat sejumlah pihak yang terlibat dalam upaya pemberangkatan jemaah haji ilegal tersebut. Karena itu, ia meminta aparat kepolisian bertindak tegas dan tidak ragu memproses hukum pihak-pihak yang terlibat.

"Ada keterlibatan beberapa pihak itu yang sedang kami tangani. Kami sudah sampaikan kepada pihak kepolisian, jangan ragu untuk dipidanakan," tegasnya.

Menurut Dahnil, praktik pemberangkatan haji nonprosedural merupakan bentuk penipuan yang sangat merugikan masyarakat. Banyak calon jemaah, kata dia, tidak mengetahui bahwa visa yang digunakan ternyata ilegal meski sebelumnya dijanjikan menggunakan dokumen resmi.

"Mereka bisa ditipu Rp300 juta dan jamaah ini tidak tahu-menahu apakah dia pakai visa ilegal. Tapi misalnya dijanjikan menggunakan visa legal, tapi ternyata ilegal," kata dia.

"Oleh sebab itu penipuan-penipuan ini kami sampaikan kepada pihak imigrasi untuk dicegah. Kemudian kepada pihak kepolisian segera ditangkap, dipidanakan saja, tidak usah khawatir," imbuhnya.

KBIH Diingatkan Jangan Jadikan Haji Ajang Bisnis

Selain menyoroti haji ilegal, Dahnil juga mengingatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) agar tidak menjadikan penyelenggaraan ibadah haji sebagai ladang bisnis. Ia menegaskan pemerintah tidak akan segan menutup KBIH yang terbukti melakukan pungutan tidak semestinya kepada jemaah.

"Jangan jadi kelompok bisnis. Oleh sebab itu, kami akan langsung tutup KBIH yang ditemukan misalnya mengkomoditifikasi jemaah atau menjadikan jemaah komoditas. Misalnya memungut pungutan yang tidak semestinya, yang tidak harus bayar kemudian dipungut dibayar," kata dia.

Dahnil juga meminta KBIH tidak lagi mengadakan kegiatan city tour selama pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya, jemaah harus difokuskan untuk menjalankan ibadah dan menjaga kondisi kesehatan.

"Nah, oleh sebab itu tidak boleh lagi City Tour. Fokus ibadah di hotel nanti ada ibadah umrah wajib," ucapnya.

Dalam kunjungannya, Dahnil turut mengapresiasi pelayanan jemaah haji di Embarkasi Makassar yang selama tiga tahun berturut-turut mendapat predikat terbaik. Ia menilai kualitas pelayanan tahun ini mengalami peningkatan signifikan meski menjadi kali pertama pelaksanaan haji langsung ditangani Kementerian Haji dan Umrah.

"Tahun ini adalah kali pertama (pelaksanaan haji) langsung ditangani oleh Kementerian Haji dan Umrah. Alhamdulillahnya justru ada peningkatan yang sangat signifikan," pungkasnya.

DPR Soroti Kesiapan Fasilitas dan Layanan Jemaah

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Sri Wulan, menjelaskan kedatangannya ke Asrama Haji Sudiang Makassar untuk memastikan kesiapan penerimaan jemaah calon haji (JCH) serta kesiapan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

"Tadi kita lihat bersama, terus kemudian bagaimana kita juga sudah mengecek untuk kamar-kamar dan fasilitas lainnya. Seperti fasilitas kesehatan, oke. Kemudian kamar juga, oke," ujarnya.

Politikus Partai NasDem itu mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan di Embarkasi Makassar. Bahkan, menurutnya, sejumlah jemaah memberikan penilaian tinggi terhadap fasilitas yang tersedia.

"Alhamdulillah tidak ada kendala. Jadi ini termasuk embarkasi nilainya delapan," kata dia.

Asrama Haji Harus Setara Hotel Bintang Tiga

Wulan menilai fasilitas di Asrama Haji Sudiang Makassar layak dijadikan contoh bagi embarkasi lainnya di Indonesia. Ia menekankan pelayanan kepada jemaah haji harus terus ditingkatkan, termasuk standar kenyamanan penginapan.

"Nah, ini memang yang harus dijadikan contoh bahwa pelayanan jemaah haji harus maksimal. Di mana embarkasi-embarkasi itu harus minimal setara dengan hotel bintang tiga," tegasnya.

"Jadi jemaah juga merasakan bagaimana mereka bisa istirahat, karena waktu yang sangat lama jarak tempuh dari kabupaten masing-masing ke embarkasi ini," imbuhnya.

Menurut Wulan, perhatian khusus juga harus diberikan kepada jemaah lanjut usia (lansia), termasuk dalam penyediaan makanan dan layanan kesehatan.

"Kita lihat tadi juga beberapa makanan disampaikan tadi ada untuk lansia tersendiri, kemudian yang biasa juga sendiri. Terus kemudian ada tiga kali dapat makan. Nah, ini yang harus juga kita ketahui bahwa terjaminnya makanan di embarkasi," ucapnya.

Meski menilai pelayanan di Asrama Haji Sudiang Makassar sudah baik, ia meminta seluruh pihak terus melakukan peningkatan layanan agar jemaah benar-benar merasakan kenyamanan sebelum berangkat ke Tanah Suci.

"Jadi bagaimana semua yang kita lakukan atau persiapkan untuk melayani JCH yang akan berangkat itu benar-benar optimal dan betul-betul dirasakan bahwa layanan yang memuaskan dan juga memberikan kenyamanan," pungkasnya.