Pemprov Malut Gelar Rapat Integrasi Data Perumahan Bencana, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Disperkim menggelar rapat penting untuk integrasi data perumahan korban bencana, guna memastikan bantuan relokasi tepat sasaran dan mengatasi ketidaksesuaian data di lapangan.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) belum lama ini menggelar rapat koordinasi penting. Pertemuan ini berfokus pada integrasi data rumah korban bencana serta program relokasi pemerintah yang sedang berjalan. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan informasi dan memastikan setiap bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.

Rapat yang dilaksanakan di Ternate pada Senin (8/12) tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dan Kepala Disperkim Malut, Musrifa Alhadar. Acara ini juga melibatkan perwakilan dari BPBD serta Disperkim dari berbagai Kabupaten/Kota se-Malut. Inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penanganan pasca-bencana.

Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa akurasi data merupakan kunci utama dalam penyaluran bantuan. Ia menyoroti seringnya keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian data penerima manfaat. Oleh karena itu, standarisasi data antar instansi menjadi prioritas mutlak untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan keadilan bagi seluruh korban bencana.

Pentingnya Akurasi Data untuk Kesejahteraan Masyarakat

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menekankan bahwa persoalan data menjadi penentu utama dalam memastikan bantuan perumahan bencana tepat sasaran. Ia menggarisbawahi bahwa ketidakjelasan indikator dan variabel data seringkali memicu keluhan dari masyarakat. "Sering muncul pertanyaan dari masyarakat, kenapa dia dapat, saya tidak ? Itu soal indikator, soal variabel, dan soal bagaimana menentukan data yang baik. Jika indikator dan variabel jelas, tidak ada lagi keluhan masyarakat seperti itu," ungkapnya.

Perbedaan data antar instansi juga kerap menimbulkan ketidaksinkronan di lapangan, sehingga standarisasi data menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Wagub Sarbin Sehe juga menyinggung pentingnya integritas dan ketaatan aparatur terhadap regulasi yang berlaku. Ia mendorong agar setiap pihak bekerja sesuai aturan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, demi terciptanya data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, data yang bagus dan akurat akan membawa harapan yang baik bagi masyarakat. "Kalau data bagus dan akurat, insya Allah harapan juga bagus. Indikator utama adalah kesejahteraan masyarakat," jelasnya. Meskipun statistik menunjukkan perbaikan, ia menyoroti fakta kemiskinan di lapangan yang masih mencerminkan banyak tantangan. Oleh karena itu, pembangunan data yang benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat secara nyata sangat diperlukan.

Capaian dan Kolaborasi dalam Penanganan Bencana

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Malut, Musrifa Alhadar, memaparkan sejumlah capaian pembangunan rumah relokasi dan rehabilitasi yang telah dilakukan. Selama tahun 2025, Disperkim telah berhasil membangun unit rumah di tiga kabupaten. Di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), telah dibangun 4 unit rumah relokasi korban bencana beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

Sementara itu, di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), pembangunan rumah beserta PSU telah dilakukan di beberapa desa prioritas dengan total 3 unit. Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) juga mencatat pembangunan 4 unit rumah relokasi korban bencana beserta PSU. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat yang terdampak.

Musrifa Alhadar menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara berbagai pihak. Ia menyebutkan kerja sama antara Pemerintah Provinsi, BPBD, pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah Desa, dan masyarakat sebagai kunci utama. "Penyediaan data yang akurat, valid, dan terintegrasi adalah syarat utama dalam penanganan bencana, yang merupakan cerminan dari komitmen kita dalam memperkuat pemulihan masyarakat pasca bencana," ujarnya.

Selain itu, Musrifa juga menyampaikan kabar baik mengenai dukungan dana CSR dari BNI 46. Dana tersebut akan digunakan untuk program relokasi rumah masyarakat pesisir di Desa Sidangoli Dehe, yang pelaksanaannya direncanakan akan dimulai pada 12 Desember mendatang. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan pembangunan kembali kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

Fokus Integrasi Data dan Harapan ke Depan

Dalam rapat integrasi data perumahan bencana tersebut, terdapat empat poin utama yang menjadi fokus pembahasan. Poin-poin ini dirancang untuk memperkuat sistem pendataan dan penyaluran bantuan. Berikut adalah fokus utama yang dibahas:

• Pemaparan posisi pendataan rumah terdampak bencana dan kebutuhan hunian masyarakat.
• Integrasi data antara BPBD dan Dinas Perkim guna mencegah tumpang tindih pendataan.
• Perumusan mekanisme kerja kolaboratif yang efektif antar instansi terkait.
• Penyusunan rekomendasi konkret terkait penyediaan hunian bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Kegiatan yang diikuti oleh BPBD dan Disperkim Kabupaten/Kota se-Malut ini diharapkan dapat memperkuat integrasi data perumahan korban bencana secara lebih komprehensif dan akurat. Dengan data yang terintegrasi, program bantuan pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Hal ini juga diharapkan mampu mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana di Maluku Utara, menciptakan sistem yang lebih responsif dan efisien.

Sumber: AntaraNews