Pemprov DKI Tegas: Larangan Razia Ormas Rumah Makan Saat Ramadhan Diberlakukan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan **Larangan Razia Ormas Ramadhan DKI** terhadap rumah makan, demi menjaga ketertiban dan kerukunan di Ibu Kota selama bulan suci.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi melarang organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk melakukan razia atau sweeping terhadap rumah makan selama bulan Ramadhan tahun ini. Kebijakan tegas ini dikeluarkan untuk menjaga ketertiban, kerukunan, serta suasana kondusif di wilayah Ibu Kota selama periode ibadah puasa.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan tidak akan mengizinkan tindakan sweeping tersebut, menegaskan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah dalam menjamin keamanan dan kenyamanan warganya. Ia menekankan bahwa bulan suci Ramadhan harus disambut dengan kedamaian dan toleransi antarumat beragama, tanpa adanya gangguan dari pihak manapun.

Penegasan ini bertujuan menciptakan suasana yang harmonis di Jakarta, sebuah kota yang dikenal dengan keberagaman dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Momentum Ramadhan diharapkan dapat menjadi ajang memperkuat persatuan dan saling menghormati, bukan justru memicu konflik sosial yang tidak diinginkan.

Penegasan Gubernur DKI Jakarta Terkait Larangan Razia Ormas Ramadhan DKI

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk razia yang dilakukan ormas terhadap rumah makan selama Ramadhan. "Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada 'sweeping',” ujar Pramono Anung di Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di Jakarta, Sabtu. Pernyataan ini menunjukkan komitmen kuat Pemprov DKI dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum.

Pramono Anung menekankan bahwa menyambut Ramadhan harus dilakukan dengan penuh kedamaian dan kerukunan di tengah masyarakat. Sebagai kepala daerah, ia bertanggung jawab penuh untuk memastikan situasi di Jakarta tetap kondusif, terutama mengingat Jakarta adalah kota metropolitan dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang menjunjung tinggi toleransi. Hal ini menjadi landasan utama kebijakan **Larangan Razia Ormas Ramadhan DKI** yang dikeluarkan.

Menurutnya, momentum Ramadhan seharusnya menjadi ajang untuk memperkuat toleransi antarumat beragama dan solidaritas sosial, bukan justru menimbulkan permasalahan sosial atau tindakan anarkis. Oleh karena itu, segala aktivitas yang berpotensi memicu kerawanan dan keributan tidak akan diberikan izin oleh pemerintah daerah, demi menjaga suasana ibadah yang khusyuk.

Menjaga Kondusivitas dan Toleransi Selama Bulan Suci di Ibu Kota

Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa setiap hal yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan keributan tidak akan diizinkan di wilayah DKI Jakarta. “Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan saya tidak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan, nanti saya izinkan,” katanya, menggarisbawahi prioritas utama pemerintah provinsi adalah kenyamanan dan keamanan masyarakat. Kebijakan ini merupakan bagian integral dari upaya Pemprov DKI dalam menegakkan **Larangan Razia Ormas Ramadhan DKI** secara menyeluruh.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai agenda dan program untuk menyambut Ramadhan dan Idul Fitri agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan aman. Persiapan ini mencakup penguatan kegiatan keagamaan, sosialisasi ketertiban umum, serta koordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada pelanggaran.

Pramono Anung berharap seluruh lapisan masyarakat, baik yang menjalankan ibadah puasa maupun tidak, dapat menjaga suasana tetap damai dan saling menghormati. Dengan demikian, Ramadhan di Jakarta dapat berlangsung dengan nyaman bagi semua pihak, memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan toleransi antarwarga Ibu Kota.

Sumber: AntaraNews