PAN Dorong Optimalisasi Pengelolaan Wakaf untuk Cipta Banyak Lapangan Kerja
PAN Dorong Optimalisasi Pengelolaan Wakaf untuk Cipta Banyak Lapangan Kerja
Partai Amanat Nasional (PAN) berkomitmen untuk terus berupaya membuka lapangan pekerjaan selebar-lebarnya kepada masyarakat luas. Salah satunya dengan mendorong mekanisme pengelolaan wakaf secara optimal sehingga dapat lebih produktif menyerap banyak tenaga kerja.
"Bila dikelola dengan produktif, wakaf akan menghasilkan sesuatu yang berdaya guna, seperti menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, menambah kegiatan ekonomi masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan," kata Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, Kamis (20/7).
Potensi sektor perwakafan di Indonesia, terutama wakaf uang, ditaksir dapat menembus Rp180 triliun per tahun. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat perolehan pada tahun 2022 mencapai Rp1,4 triliun.
Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018-2021 senilai Rp855 miliar. Angka tersebut sebenarnya masih di bawah proyeksi mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas beragama Islam.
Oleh sebab itu, PAN mendorong peningkatan wakaf agar dampaknya menjadi lebih optimal. Salah satunya dengan menggandeng Badan Wakaf Indonesia (BWI).
“Sekarang kita gaungkan wakaf uang,” ucapnya.
Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi berita untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Selain itu, PAN juga mendorong nadzir sebagai pihak yang mengelola wakaf agar diberikan literasi dan pemahaman yang cukup. Pasalnya, dalam beberapa kasus ditemukan tanah yang sudah diwakafkan digugat kembali oleh ahli waris atau keturunannya karena persoalan administrasi yang tidak rapi.
“Pembinaan nadzir seperti ini sangat penting. Mereka selanjutnya akan menjadi ujung tombak tentang wakaf di tengah masyarakat,” ucap Yandri.
PAN Dorong Optimalisasi Pengelolaan Wakaf untuk Cipta Banyak Lapangan Kerja
Artikel ini ditulis oleh
Editor Titin Supriatin
Reporter
Optimalisasi pengelolaan wakaf dianggap jadi solusi masalah lapangan kerja.
Hal itu tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu.
Follow
Rekomendasi
