MUI Haramkan Orang Kaya Beli Gas 3 Kg dan Pertalite, Ini Dalilnya

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa pajak berkeadilan sebagai respons atas keresahan publik terhadap kenaikan pajak, menekankan objek pajak pada harta produktif dan kebutuhan sekunder.

Kebutuhan pokok tidak layak dikenakan pajak karena pada hakekatnya pajak hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial.

Sri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.

Sebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.

Dia menyebut, kelangkaan gas subsidi itu akibat diborong orang kaya hingga restoran.

"Orang kaya, harusnya malu membeli gas melon, apalagi sudah tertulis pada tabung bahwa produk tersebut memang hanya diperuntukkan bagi orang miskin."

ASN dan warga mampu di Banyuwangi dilarang menggunakan elpiji 3 kilogram bersubsidi untuk memasak di rumah maupun untuk usaha

Kebijakan ini bertujuan agar subsidi LPG tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Saat kejadian, nenek berusia 68 tahun itu berjalan sambil menenteng tabung kosong demi mendapat gas 3 kilogram subsidi

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia melontarkan guyonan saat mebuka Rapat Kerja Nasional Partai Golkar 2025 di Jakarta hari ini.

Berikut adalah penampakan para mantan presiden Indonesia versi AI saat jadi pedagang gas 3kg.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjamin stok gas 3 kilogram (Kg) di Jakarta aman hingga Ramadan 2025.

Anggota DPD Alfiansyah Komeng berkelakar terkait kekisruhan gas LPG 3 kg yang terjadi saat ini. Menurutnya, gas memang harus ada pembatasan.

Tambang memiliki legitimasi dalam perspektif Islam selama dikelola secara adil, tidak merusak lingkungan, dan memberikan manfaat luas.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan A Sidabalok mengakui adanya kendala teknis di lapangan.

MUI mengingatkan bahwa cara menguburkan ikan sapu-sapu dalam kondisi masih hidup menyalahi prinsip ajaran Islam.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama puluhan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan pemerintah teguhkan persatuan bangsa, menekankan pentingnya kolaborasi ulama-umara untuk stabilitas dan kemajuan negara.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyerukan ormas Islam untuk memperkuat **ukhuwah dan ekoteologi** pada Halal Bihalal MUI, menekankan pentingnya menjaga hubungan antarsesama dan kelestarian alam.

Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menegaskan dukungan penuh terhadap pengembangan energi terbarukan berbasis koperasi yang diinisiasi MUI, bertujuan memperluas akses energi dan mendorong ekonomi masyarakat, terutama di wilayah 3T.