MPR Angkat Tangan, Minta Maaf atas Kejadian Lomba Cerdas Cermat di Kalimantan Barat

MPR menyampaikan permohonan maaf terkait insiden penilaian pada final LCC Empat Pilar di Kalimantan Barat.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Abcandra Muhammad Akbar Supratman, mengungkapkan permintaan maaf terkait insiden yang terjadi dalam penilaian Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 di Kalimantan Barat.

Akbar menegaskan bahwa MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dewan juri serta sistem perlombaan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

"Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," ujar Akbar kepada wartawan pada hari Senin (11/5/2026).

Ia menyesalkan insiden tersebut dan berpendapat bahwa pelaksanaan LCC Empat Pilar perlu diperbaiki secara menyeluruh, baik dari segi teknis maupun mekanisme perlombaan.

Menurut Akbar, ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi, mulai dari tata suara hingga mekanisme banding dalam perlombaan agar kesalahan yang sama bisa diminimalkan. Akbar juga mengaku telah menerima informasi bahwa insiden serupa pernah terjadi pada pelaksanaan lomba di provinsi lain tahun lalu.

"Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa evaluasi akan dilakukan terhadap panitia pelaksana dan dewan juri untuk memastikan bahwa pelaksanaan LCC Empat Pilar di masa mendatang dapat berlangsung dengan lebih profesional dan akuntabel.

Lomba Cerdas Cermat MPR menjadi viral karena sejumlah faktor yang menarik perhatian publik

Video final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR yang diadakan di Provinsi Kalimantan Barat menjadi viral di media sosial. Sorotan publik muncul karena dewan juri memberikan penilaian yang berbeda terhadap jawaban yang diberikan oleh dua peserta yang berbeda.

Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pertimbangan apa saja yang harus diperhatikan oleh DPR dalam memilih anggota BPK. Kelompok C dari SMAN 1 Pontianak menjadi yang pertama memberikan jawaban.

"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," ungkap Grup C saat ditayangkan di YouTube MPR pada Senin (11/5/2026).

Namun, salah satu juri, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR Dyastasita, memberikan nilai minus lima untuk jawaban dari grup C.

Kemudian, Grup B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban yang sama dengan grup C.

"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," kata peserta dari Grup B.

Menariknya, Dyastasita memberikan nilai sempurna yaitu 10 poin untuk grup B.

"Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10," ujarnya.

Grup C pun langsung mengajukan protes, menegaskan bahwa jawaban mereka sama persis dengan jawaban Grup B.

"Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama," kata peserta dari Grup C.

Dyastasita kemudian menjelaskan bahwa jawaban Grup C tidak menyebutkan unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi," jelas Dyastasita.

Pentingnya kejelasan

Juri lainnya, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR Indri Wahyuni, menekankan pentingnya kejelasan dalam artikulasi saat peserta memberikan jawaban. Ia juga menyatakan bahwa juri memiliki hak untuk memberikan nilai minus jika diperlukan.

"Perlu diingat bahwa kami telah memberikan peringatan sebelumnya, bahwa artikulasi sangatlah penting. Oleh karena itu, kebiasaan menjawab dengan artikulasi yang jelas harus diterapkan. Jika menurut kalian sudah baik, tetapi Dewan Juri tidak mendengar dengan jelas, maka Dewan Juri berhak memberikan nilai -5," ujar Indri.