LIVE

Menko Hadi Minta Kementerian ATR Perkuat Pengamanan Data: Karena Simpan Dokumen Milik Rakyat

Dikarenakan Kementerian ATR/BPN memiliki data tentang sertifikat lahan serta identitas warga

menko polhukam hadi tjahjanto
Menko Hadi Minta Kementerian ATR Perkuat Pengamanan Data: Karena Simpan Dokumen Milik Rakyat
Menko Hadi Minta Kementerian ATR Perkuat Pengamanan Data: Karena Simpan Dokumen Milik Rakyat (merdeka.com)


Menko Polhukam Hadi Tjahjanto
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto © 2024 maverick

Menko Hadi Minta Kementerian ATR Perkuat Pengamanan Data: Karena Simpan Dokumen Milik Rakyat

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi salah satu instansi yang harus memperkuat pertahanan dan pengamanan data.


Hal tersebut dikarenakan Kementerian ATR/BPN memiliki data tentang sertifikat lahan serta identitas warga yang memiliki lahan tersebut.

"Saya menekankan betapa pentingnya menjaga data, salah satunya Kementerian ATR/BPN karena menyimpan seluruh dokumen milik rakyat dan pemerintah, hampir seluruh Indonesia," 

kata Hadi saat meninjau Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (2/7) .

Menurut Hadi, ragam upaya penguat perlu dilakukan oleh instansi yang membidangi urusan tanah itu.

Salah satunya yakni memperkuat Computer Security Incident Response Team (CISRT) di instansi ATR/BPN.

Hadi Tjahjanto
Hadi Tjahjanto © 2024 maverick

Untuk diketahui, CIRST adalah tim yang menyediakan pelayanan berupa keamanan, pemantauan dan bertanggung jawab atas aktivitas siber jika terjadi insiden di sebuah instansi atau daerah.

Tim ini diharapkan Hadi menjadi garda utama yang bersiaga dalam melindungi dan memperkuat pengamanan data di Kementerian ATR/BPN.

"CISRT ini jangan berperan hanya sebagai ikon semata bahwa di sini ada CISRT tetapi tidak jalan, harus terus melaksanakan fungsi dengan baik, terus melaksanakan monitor, terus respon, dan siap untuk menangani permasalahan siber," kata Hadi.

Tidak hanya kepada CIRST, mantan Menteri ATR/BPN itu juga meminta kepada BSSN sebagai pemegang kendali utama pengawasan data di Pusat Dana Nasional Sementara (PDNS) 2 untuk mengantisipasi setiap aktivitas siber yang dianggap mengancam data nasional.

Dengan upaya tersebut, dia berharap Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu instansi yang memiliki sistem pengamanan data yang tangguh.


"Ini semua kepemilikan tanah ada di ATR/BPN, sehingga tanggung jawab yang diberikan harus dilaksanakan dengan tulus dan kita harus menjaga hak rakyat," tegas Hadi. Dilansir Antara.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Syifa Hanifah
Editor Syifa Hanifah
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Harry Kane Brace Lawan RD Kongo, Inggris Tantang Meksiko di 16 Besar Piala Dunia 2026

{{caption}}
Hasil Inggris vs RD Kongo: Harry Kane Gendong 3 Singa ke 16 Besar Piala Dunia 2026

{{caption}}
Prediksi Portugal vs Kroasia: Pertaruhan Terakhir Cristiano Ronaldo dan Luka Modric

{{caption}}
Rusa TMP Kalibata Kabur, Berkeliaran di Jalanan

{{caption}}
Momen Akrab Prabowo dan Jokowi di HUT Bhayangkara ke-80

{{caption}}
Tak Hanya Penyekapan, Taufik Hidayat Terjerat Kasus Kejahatan Lain

Topik Terkait
{{caption}}
Bjorka Retas Data NPWP, Cak Imin Sebut Pembentukan Angkatan Siber Sangat Mendesak

Cak Imin menilai kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber.

6 Juta Data NPWP Bocor
{{caption}}
Menteri AHY Ungkap Alasan Data Kementerian ATR/BPN Tidak Terdampak Serangan Siber dalam Kasus PDNS

Menurutnya, serangan terhadap PDNS 2 merupakan pelajaran yang berharga bagi semua pemangku kepentingan dalam mengelola sistem digital.

Menteri AHY
{{caption}}
Menko Polhukam: CSIRT Jangan Hanya Sebagai Ikon Semata, Harus Siap Tangani Masalah Siber

CSIRT pada seluruh kementerian dan lembaga harus berperan aktif dalam memperkuat sistem pengamanan data.

Menko Polhukam
{{caption}}
Menkopolhukam: CISRT Jangan Hanya Sebagai Ikon Semata

Menkopolhukam: CISRT Jangan Hanya Sebagai Ikon Semata

Hadi Tjahjanto
{{caption}}
Didesak Mundur Buntut Server PDN Dibobol Hacker, Ini Jawaban Menkominfo

Budi Arie akhirnya menjawab desakan agar mundur dari kursi Menkominfo.

Menkominfo Budi Arie
{{caption}}
Menteri Hadi Datangi Kepulauan Riau, Bagikan 10.000 Sertifikat ke Masyarakat Pesisir

Menteri ATR/BPN menekankan mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk tidak segan-segan menggebuk mafia tanah.

Mafia Tanah
{{caption}}
Menteri Hadi Berikan Kepastian Hukum Tanah IKN

Kepastian hukum memberikan kenyamanan bagi investor untuk berinvestasi di IKN.

Hadi Tjahjanto
{{caption}}
Menteri ATR/BPN Minta Peran Aktif Pemda dalam Proses Sertifikasi Aset

Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertipikasi tanah aset

Kementerian ATR/BPN
{{caption}}
Menteri Hadi Tjahjanto Sebut Sertifikasi Tanah Berdampak kepada Hukum hingga Ekonomi

Sertifikasi tanah juga akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi kawasan.

Hadi Tjahjanto
{{caption}}
Eks Panglima TNI Menikmati Hujan Sore Sambil Jalan-Jalan, Terkejut Lihat Kelakuan Bocah Naik Motor Bonceng Tiga

Momen mantan Panglima TNI bertemu dengan anak-anak bonceng tiga saat sedang jalan-jalan.

berita medsos
{{caption}}
Mantan Panglima TNI Ziarah ke Makam Leluhur, Lokasinya Ada di Ketinggian Tengah Hutan

Eks Panglima TNI Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto belum lama ini kedapatan bertolak ke Banyumas, Jawa Tengah berziarah makam leluhur.

banyumas
{{caption}}
Menikmati Masa Pensiun jadi Menteri, Jenderal TNI AU Pulang Kampung Datangi Rumah Bekas Mbah lalu Tulis Silsilah

Eks Panglima TNI sambung silaturahmi dengan kunjungi rumah kerabatnya di Malang, Jawa Timur.

berita medsos
{{caption}}
Akhir Pekan Habiskan Waktu dengan Keluarga, Potret Pensiunan Jenderal Gendong Dua Cucu Dibanjiri Pujian

Aksinya pun menuai sorotan dari warganet. Dia dibanjiri pujian hingga doa mendalam.

hadi tjahjanto
{{caption}}
Menko Polhukam Ungkap Alasan Pilot Susi Air Bebas dari Sandera OPM Tanpa Tebusan

Pilot Susi Air akhirnya dibebaskan OPM pada Sabtu (21/9).

menko polhukam hadi tjahjanto
{{caption}}
Data NPWP Diduga Bocor, Menko Polhukan akan Panggil Dirjen Pajak hingga BSSN

"(Penyebab kebocoran) Nanti kami jelaskan setelah kami memanggil dirjen pajak hari Jumat," kata Menko Hadi

kebocoran data
{{caption}}
KUHP Baru Jadi Senjata Ampuh Berantas Mafia Tanah, Bamsoet Ungkap Strategi Penegakan Hukum

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan KUHP Baru jadi landasan hukum kuat berantas mafia tanah, terutama kasus pemalsuan dokumen. Sinergi lintas lembaga dan digitalisasi kunci sukses penegakan hukum.

bambang soesatyo
{{caption}}
Kemendagri Percepat Penegasan Batas Desa di Sultra, Dorong Pemerataan Ekonomi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat program penegasan batas desa di Sulawesi Tenggara, krusial untuk legalitas wilayah dan pemerataan ekonomi desa. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah membangun dari desa.

astacita prabowo
{{caption}}
DPRD Jabar Dukung Penambahan Luas Lahan Pertanian Berkelanjutan Karawang Jaga Ketahanan Pangan

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Karawang menambah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi menjaga ketahanan pangan dan mencegah alih fungsi lahan di Karawang.

alih fungsi lahan
{{caption}}
Menteri PKP Prioritaskan Pemanfaatan Lahan Rusun dan Kota Satelit dari Kementerian ATR/BPN

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memprioritaskan pemanfaatan lahan rusun dan kota satelit yang disediakan Kementerian ATR/BPN untuk program perumahan nasional, demi mengatasi kebutuhan hunian masyarakat.

hunian vertikal
{{caption}}
Pertamina EP dan Pemda Perkuat Sinergi Dukung Ketahanan Energi Pangan Nasional

PT Pertamina EP berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga ketahanan energi pangan nasional. Sinergi ini diwujudkan melalui harmonisasi tata ruang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

hulu migas
{{caption}}
Optimalisasi Aset Tanah Gowa: Pemkab Gowa, Kementerian ATR/BPN, dan KPK Bersinergi Tingkatkan PAD

Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk optimalisasi aset tanah Gowa, membuka jalan bagi peningkatan Pendapatan As

aset tanah