LIVE

Menko Hadi Minta Kementerian ATR Perkuat Pengamanan Data: Karena Simpan Dokumen Milik Rakyat

Dikarenakan Kementerian ATR/BPN memiliki data tentang sertifikat lahan serta identitas warga

menko polhukam hadi tjahjanto
Menko Hadi Minta Kementerian ATR Perkuat Pengamanan Data: Karena Simpan Dokumen Milik Rakyat
Menko Hadi Minta Kementerian ATR Perkuat Pengamanan Data: Karena Simpan Dokumen Milik Rakyat (merdeka.com)


Menko Polhukam Hadi Tjahjanto
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto © 2024 maverick

Menko Hadi Minta Kementerian ATR Perkuat Pengamanan Data: Karena Simpan Dokumen Milik Rakyat

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi salah satu instansi yang harus memperkuat pertahanan dan pengamanan data.


Hal tersebut dikarenakan Kementerian ATR/BPN memiliki data tentang sertifikat lahan serta identitas warga yang memiliki lahan tersebut.

"Saya menekankan betapa pentingnya menjaga data, salah satunya Kementerian ATR/BPN karena menyimpan seluruh dokumen milik rakyat dan pemerintah, hampir seluruh Indonesia," 

kata Hadi saat meninjau Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (2/7) .

Menurut Hadi, ragam upaya penguat perlu dilakukan oleh instansi yang membidangi urusan tanah itu.

Salah satunya yakni memperkuat Computer Security Incident Response Team (CISRT) di instansi ATR/BPN.

Hadi Tjahjanto
Hadi Tjahjanto © 2024 maverick

Untuk diketahui, CIRST adalah tim yang menyediakan pelayanan berupa keamanan, pemantauan dan bertanggung jawab atas aktivitas siber jika terjadi insiden di sebuah instansi atau daerah.

Tim ini diharapkan Hadi menjadi garda utama yang bersiaga dalam melindungi dan memperkuat pengamanan data di Kementerian ATR/BPN.

"CISRT ini jangan berperan hanya sebagai ikon semata bahwa di sini ada CISRT tetapi tidak jalan, harus terus melaksanakan fungsi dengan baik, terus melaksanakan monitor, terus respon, dan siap untuk menangani permasalahan siber," kata Hadi.

Tidak hanya kepada CIRST, mantan Menteri ATR/BPN itu juga meminta kepada BSSN sebagai pemegang kendali utama pengawasan data di Pusat Dana Nasional Sementara (PDNS) 2 untuk mengantisipasi setiap aktivitas siber yang dianggap mengancam data nasional.

Dengan upaya tersebut, dia berharap Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu instansi yang memiliki sistem pengamanan data yang tangguh.


"Ini semua kepemilikan tanah ada di ATR/BPN, sehingga tanggung jawab yang diberikan harus dilaksanakan dengan tulus dan kita harus menjaga hak rakyat," tegas Hadi. Dilansir Antara.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Syifa Hanifah
Editor Syifa Hanifah
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Pangkas Setoran Ojol ke Aplikator, Grab Indonesia Buka Suara

{{caption}}
Momen Prabowo di Hari Buruh: Naik Maung Putih, Joget Silat, hingga Lepas Kemeja Safari

{{caption}}
Ngos-ngosan Dapat Rp150 Ribu, Driver Ojol Menanti Janji Potongan 8 Persen

{{caption}}
Prajurit TNI Diduga Cabuli Bocah SD di Konawe Selatan, Kabur Saat Diperiksa

{{caption}}
Ibadah Haji dan Obat Penunda Haid, Ini yang Perlu Dipahami Jemaah Perempuan

{{caption}}
Bandung Ricuh: Gerombolan Pakaian Hitam Ditangkap, Bawa Molotov

Topik Terkait
{{caption}}
Bjorka Retas Data NPWP, Cak Imin Sebut Pembentukan Angkatan Siber Sangat Mendesak

Cak Imin menilai kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber.

6 Juta Data NPWP Bocor
{{caption}}
Menteri AHY Ungkap Alasan Data Kementerian ATR/BPN Tidak Terdampak Serangan Siber dalam Kasus PDNS

Menurutnya, serangan terhadap PDNS 2 merupakan pelajaran yang berharga bagi semua pemangku kepentingan dalam mengelola sistem digital.

Menteri AHY
{{caption}}
Menko Polhukam: CSIRT Jangan Hanya Sebagai Ikon Semata, Harus Siap Tangani Masalah Siber

CSIRT pada seluruh kementerian dan lembaga harus berperan aktif dalam memperkuat sistem pengamanan data.

Menko Polhukam
{{caption}}
Menkopolhukam: CISRT Jangan Hanya Sebagai Ikon Semata

Menkopolhukam: CISRT Jangan Hanya Sebagai Ikon Semata

Hadi Tjahjanto
{{caption}}
Didesak Mundur Buntut Server PDN Dibobol Hacker, Ini Jawaban Menkominfo

Budi Arie akhirnya menjawab desakan agar mundur dari kursi Menkominfo.

Menkominfo Budi Arie
{{caption}}
Menteri Hadi Datangi Kepulauan Riau, Bagikan 10.000 Sertifikat ke Masyarakat Pesisir

Menteri ATR/BPN menekankan mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk tidak segan-segan menggebuk mafia tanah.

Mafia Tanah
{{caption}}
Menteri Hadi Berikan Kepastian Hukum Tanah IKN

Kepastian hukum memberikan kenyamanan bagi investor untuk berinvestasi di IKN.

Hadi Tjahjanto
{{caption}}
Menteri ATR/BPN Minta Peran Aktif Pemda dalam Proses Sertifikasi Aset

Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertipikasi tanah aset

Kementerian ATR/BPN
{{caption}}
Menteri Hadi Tjahjanto Sebut Sertifikasi Tanah Berdampak kepada Hukum hingga Ekonomi

Sertifikasi tanah juga akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi kawasan.

Hadi Tjahjanto
{{caption}}
Eks Panglima TNI Menikmati Hujan Sore Sambil Jalan-Jalan, Terkejut Lihat Kelakuan Bocah Naik Motor Bonceng Tiga

Momen mantan Panglima TNI bertemu dengan anak-anak bonceng tiga saat sedang jalan-jalan.

berita medsos
{{caption}}
Mantan Panglima TNI Ziarah ke Makam Leluhur, Lokasinya Ada di Ketinggian Tengah Hutan

Eks Panglima TNI Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto belum lama ini kedapatan bertolak ke Banyumas, Jawa Tengah berziarah makam leluhur.

banyumas
{{caption}}
Menikmati Masa Pensiun jadi Menteri, Jenderal TNI AU Pulang Kampung Datangi Rumah Bekas Mbah lalu Tulis Silsilah

Eks Panglima TNI sambung silaturahmi dengan kunjungi rumah kerabatnya di Malang, Jawa Timur.

berita medsos
{{caption}}
Akhir Pekan Habiskan Waktu dengan Keluarga, Potret Pensiunan Jenderal Gendong Dua Cucu Dibanjiri Pujian

Aksinya pun menuai sorotan dari warganet. Dia dibanjiri pujian hingga doa mendalam.

hadi tjahjanto
{{caption}}
Menko Polhukam Ungkap Alasan Pilot Susi Air Bebas dari Sandera OPM Tanpa Tebusan

Pilot Susi Air akhirnya dibebaskan OPM pada Sabtu (21/9).

menko polhukam hadi tjahjanto
{{caption}}
Data NPWP Diduga Bocor, Menko Polhukan akan Panggil Dirjen Pajak hingga BSSN

"(Penyebab kebocoran) Nanti kami jelaskan setelah kami memanggil dirjen pajak hari Jumat," kata Menko Hadi

kebocoran data
{{caption}}
BPN Jakbar Luncurkan Layanan Cantik, Konsultasi Pertanahan Gratis dan Terintegrasi untuk Masyarakat

Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat (BPN Jakbar) memperkenalkan Layanan Cantik, konsultasi keliling gratis yang inovatif, mendekatkan akses informasi pertanahan bagi warga.

administrasi tanah
{{caption}}
Ganti Rugi Lahan Bendungan Karangnongko Blora Ditargetkan Rampung 2026

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora menargetkan proses ganti rugi lahan Bendungan Karangnongko di Blora rampung pada 2026, menjadi langkah penting proyek strategis nasional.

bendungan karangnongko
{{caption}}
Pemprov Papua Pegunungan Pastikan Pembangunan Sekolah Rakyat Berjalan Sesuai Tahapan

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan tahapan pembangunan Sekolah Rakyat di Kampung Irliga, Distrik Bpiri, Jayawijaya, telah berjalan sejak 2025. Proyek ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan generasi muda di wilayah tersebut.

akses pendidikan
{{caption}}
DKI Jakarta Raih Rekor MURI atas Sertifikasi Aset Terbanyak Se-Indonesia

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencetak sejarah dengan meraih rekor MURI untuk sertifikasi aset DKI Jakarta terbanyak se-Indonesia, mencapai 3.922 sertifikat senilai Rp102 triliun.

aset daerah
{{caption}}
Menteri ATR/BPN Soroti Maraknya Aset Daerah Dobel Klaim, Dorong Percepatan Sertifikasi

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan masih banyak aset daerah dobel klaim dan belum tersertifikasi, berpotensi menimbulkan masalah hukum. Hal ini mendorong percepatan penertiban aset.

aset daerah
{{caption}}
Penyelesaian SHM Transmigran Kalsel: Kementerian Transmigrasi Pastikan Hak Masyarakat Dipulihkan

Penyelesaian masalah ini akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, mediasi di lapangan, serta langkah administratif yang cepat.

hak lahan