Menteri AHY Ungkap Alasan Data Kementerian ATR/BPN Tidak Terdampak Serangan Siber dalam Kasus PDNS

Menurutnya, serangan terhadap PDNS 2 merupakan pelajaran yang berharga bagi semua pemangku kepentingan dalam mengelola sistem digital.

Menurutnya, serangan terhadap PDNS 2 merupakan pelajaran yang berharga bagi semua pemangku kepentingan dalam mengelola sistem digital.

Menteri AHY Ungkap Alasan Data Kementerian ATR/BPN Tidak Terdampak Serangan Siber dalam Kasus PDNS

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan data kementerian yang dipimpinnya tidak terdampak oleh gangguan/serangan siber yang menimpa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Atas kejadian tersebut AHY telah memerintahkan jajarannnya untuk melakukan back up data secara berkala.

“Kebetulan data kami belum terintegrasi ke sistem PDNS kemarin, sehingga masih dikelola secara mandiri,” ujar AHY ketika ditemui di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (12/7).

Selain terkait data kementerian, AHY juga memastikan tidak ada serangan terhadap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Tidak ada, tidak ada (serangan ke PTSL). Kami semuanya menjaga dengan baik, tapi kami harus melakukan evaluasi,” kata AHY seperti dilansir dari Antara.

AHY pun menyoroti kerentanan yang dimiliki oleh sistem yang bersifat digital. Menurutnya, serangan terhadap PDNS 2 merupakan pelajaran yang berharga bagi semua pemangku kepentingan dalam mengelola sistem digital.

“Berbagai institusi pemerintah, korporasi, maupun perorangan harus meningkatkan sistem keamanan digital,” kata AHY.

Kementerian ATR/BPN, kata dia, akan melakukan langkah-langkah taktis untuk melindungi data-data digital yang dikelola oleh instansi tersebut. Salah satunya melakukan backup data secara berkala.

“Backup itu harus. Sebuah sistem yang memang benar-benar harus dikontrol bersama-sama, jangan sampai lengah,” kata AHY.

Meskipun memiliki kerentanan terhadap serangan siber, AHY mengatakan terdapat berbagai keuntungan yang diperoleh dari layanan sertifikat elektronik.

“Akan semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi tanah. Makin cepat, makin efisien, dan tentunya kita menghindarkan dari praktik-praktik yang merugikan,” ucap AHY.

Oleh karena itu, AHY mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program sertifikasi elektronik.

Sebelumnya, PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur mengalami serangan siber dalam bentuk ransomware bernama Brain Chiper, varian terbaru dari Lockbit 3.0.

Puncaknya, PDNS mulai tidak bisa diakses sejak Kamis (20/6) yang berakibat layanan publik tidak bisa diakses, termasuk layanan imigrasi.

SAFEnet menyebut, terdapat sedikitnya 282 instansi pemerintah pengguna PDNS yang terdampak serangan siber tersebut.

Pemerintah menargetkan pemulihan atas serangan siber PDNS 2 di Surabaya rampung pada bulan ini.