Luhut Buka Suara soal Polemik IMIP Morowali, Pastikan Tak Ada Negara dalam Negara

Luhut Pandjaitan, menegaskan bahwa investor di IMIP harus beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak ada praktik 'negara dalam negara'.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan buka suara mengomentari polemik Bandara Morowali. Ia memastikan tidak ada aturan yang dilanggar.

Luhut mengungkap langkah-langkah diplomatik Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang sebagian besar diinvestasikan oleh China, sepenuhnya mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak berfungsi sebagai entitas otonom.

Ia menekankan bahwa telah melakukan koordinasi langsung dengan individu yang ditunjuk oleh Presiden Tiongkok, Xi Jinping, sebagai mitra utama bagi Indonesia.

"Terkait persoalan lingkungan dan yang lainnya, saya berkoordinasi langsung dengan Wang Yi, yang ditunjuk Presiden Xi Jinping sebagai mitra utama Indonesia, untuk memastikan seluruh operasi mematuhi standar dan tidak ada 'negara dalam negara' yang melanggar hukum kita," tegas Luhut dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (2/12).

Penegasan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap berbagai isu dan kontroversi mengenai investasi asing yang masif, terutama dalam sektor hilirisasi nikel yang dipimpin di Morowali.

Kepentingan Nasional Jadi Titik Pijak Utama

Luhut, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengungkapkan bahwa kebijakan hilirisasi yang dimulai dengan penghentian ekspor bijih nikel (nickel ore) telah berhasil meningkatkan nilai ekspor dari sekitar USD 1,2 miliar menjadi USD 34 miliar pada tahun lalu, dan diperkirakan akan mencapai USD 36-38 miliar pada tahun 2025.

Ia menyatakan bahwa China merupakan satu-satunya negara yang saat itu siap dan mampu memberikan teknologi serta investasi yang diperlukan Indonesia untuk memulai proses hilirisasi. Luhut menegaskan bahwa keputusan untuk mendatangkan Tiongkok bukanlah bentuk keberpihakan, melainkan berdasarkan kepentingan nasional.

"Kita tidak berpihak kepada Tiongkok atau Amerika; kita berpihak kepada Indonesia. Faktanya, saat itu Tiongkok adalah satu-satunya negara yang siap masuk," ujarnya.

4 Hal Syarat buat Investor Asing

Luhut menjelaskan empat ketentuan utama yang telah ditetapkan oleh Indonesia dan disampaikan kepada Tiongkok serta seluruh mitra internasional lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi yang masuk dapat memberikan manfaat yang maksimal. Pertama, Penggunaan Teknologi Terbaik: Investor diwajibkan untuk menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan dilarang untuk membawa teknologi kelas dua (second-class technology).

Kedua, Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal: Investor harus memprioritaskan tenaga kerja Indonesia dengan menyediakan program pendampingan dan pelatihan untuk mengatasi kekurangan keahlian. Ketiga, Pembangunan Industri Terintegrasi dari Hulu ke Hilir: Setiap investasi diharuskan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekosistem industri yang terintegrasi, seperti yang sedang berlangsung pada ekosistem baterai litium.

Keempat, Transfer Teknologi dan Capacity Building: Kerja sama yang terjalin harus mencakup transfer teknologi yang telah disepakati dalam pertemuan dengan jajaran menteri Tiongkok untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Dengan demikian, semua ketentuan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

Nilai Investasi Berbanding Lurus dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Saat ini, total nilai investasi dalam sektor hilirisasi telah mencapai USD 71 miliar. Dari jumlah tersebut, Morowali berkontribusi lebih dari USD 20 miliar dan memberikan lapangan pekerjaan kepada lebih dari 100 ribu orang.

Luhut juga menunjukkan langkah tegasnya dengan meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak perusahaan industri hilir asal Tiongkok yang belum memenuhi standar lingkungan sejak tahun 2021.

"Saya sampaikan bahwa dua hingga tiga tahun pertama akan berat, tetapi setelah itu manfaatnya akan terlihat jelas... Tanpa hilirisasi, Indonesia tidak akan berada pada posisi ekonomi seperti hari ini," ungkap Luhut.

Ia juga mengajak semua pihak untuk tidak cepat berburuk sangka demi menjaga kesinambungan kebijakan pembangunan.