Sorot
{{caption}}
Bupati Angkat Bicara Soal Sumur Minyak di Aceh Timur Meledak

{{caption}}
Oknum Nelayan di Jepara Palsukan 14 Dokumen Kapal Subsidi BBM

{{caption}}
Maroko Yang Belum Terhentikan

{{caption}}
Gunung Anak Krakatau Masih Berpotensi Erupsi, Warga Diminta Waspada

{{caption}}
Gunung Anak Krakatau Siaga, Kapal Dilarang Dekati Kawah

{{caption}}
Sempat Viral, Pelaku Pemukulan Pemotor di Jagakarsa Ditangkap

Topik Terkait
{{caption}}
Catat! ASN Kemenang Diingatkan Tolak Gratifikasi Jelang Lebaran

Imbauan ini disampaikan melalui surat Inspektorat Jenderal Kemenag ditujukan kepada para pimpinan satuan kerja di lingkungan Kemenag.

{{caption}}
Tegas! Pemkab Lampung Selatan Larang Pejabat Terima Bingkisan Lebaran 2026

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengeluarkan surat edaran resmi melarang pejabat daerah menerima bingkisan Lebaran 2026. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik gratifikasi dan korupsi di lingkungan pemerintahan.

{{caption}}
Wali Kota Mataram Tegaskan Larangan Parsel Pejabat Mataram Jelang Idul Fitri 2026

Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengeluarkan larangan tegas bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menerima parsel Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah/2026, menegaskan komitmen Pemkot Mataram terhadap Larangan Parsel Pejabat Mataram dan birokrasi.

{{caption}}
KPK Ingatkan Aturan Kirim Hampers Lebaran, Ini yang Boleh dan Tidak

KPK melalui surat edaran yang mengimbau kepada seluruh jajaran ASN dan penyelenggara negara di pusat maupun daerah untuk menolak keras gratifikasi.

KPK
{{caption}}
KPK Wanti-Wanti ASN Potensi Gratifikasi Parsel Jelang Lebaran

KPK mengingatkan ASN dan pejabat negara soal potensi gratifikasi parsel Lebaran. Laporan bisa dilakukan melalui aplikasi Gratifikasi Online di gol.kpk.go.id.

KPK
{{caption}}
Pemkot Bengkulu Tegaskan Larangan Gratifikasi dan Permintaan THR untuk ASN, Cegah Korupsi

Pemerintah Kota Bengkulu mengeluarkan surat edaran yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima atau meminta gratifikasi, termasuk permintaan THR, sebagai upaya pencegahan korupsi. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih d

KPK
{{caption}}
Gubernur Kaltara Tegaskan Larangan Gratifikasi Jelang Hari Raya, Jaga Integritas ASN

Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang segera menerbitkan surat edaran larangan gratifikasi menjelang hari raya, menegaskan komitmen Pemprov Kaltara dalam menjaga integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mencegah praktik korupsi.

KPK
{{caption}}
Lebaran 2025 Bertabur Gratifikasi: KPK Terima 802 Laporan, Nilainya Tembus Rp506 Juta

Budi mengatakan, dugaan gratifikasi itu terjadi di 135 instansi yang dilaporkan oleh 631 pelapor.

KPK
{{caption}}
Nurhadi Harapkan Putusan Adil di Kasus Gratifikasi, Tantang Jaksa Mubahalah

Mantan Sekretaris MA Nurhadi berharap majelis hakim memberikan putusan adil dalam kasus gratifikasi dan TPPU yang menjeratnya, bahkan sempat menantang jaksa mubahalah.

{{caption}}
Kelakuan 3 Hakim PN Jakpus Bagi-Bagi Duit Suap Rp22 Miliar di Pasar Baru

Mereka yang mengawal jalannya persidangan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO)

{{caption}}
Vonis Lepas Koruptor Kasus Minyak Goreng, 3 Hakim PN Jakpus Terima Suap Rp22 M di Pasar Baru

Suap atas timbal balik vonis lepas terdakwa korporasi kasus korupsi minyak goreng.

{{caption}}
Modus Tak Terbitkan Sertifikat K3, Pejabat Sumsel Palak Sejumlah Pengusaha

Tersangka D mengancam sejumlah perusahaan tidak bakal menerbitkan sertifikat K3 jika tidak memberikan uang kepadanya.

{{caption}}
Giliran Pahala Nainggolan Diperiksa Polda Metro Terkait Pertemuan Alex Marwata & Tersangka Kasus Gratifikasi

Pahala merupakan salah satu petinggi yang mengetahui soal pertemuan antara Alex dengan Eko

{{caption}}
Terungkap, Alex Marwata Belum Pernah Diperiksa Dewas KPK Meski Kabar Pertemuan dengan Pejabat Bea Cukai Tersandung Kasus Beredar

Hal itu diungkap Alexander saat hadir di Polda Metro Jaya. Alexander diperiksa sebagai saksi terkait pertemuan itu hari ini, Selasa (15/10).

{{caption}}
ASN Pemprov Sulsel Perkuat Kampanye Antikorupsi Berbasis Konten Lokal dengan Dukungan KPK

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapatkan pelatihan kampanye antikorupsi berbasis konten lokal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperkuat upaya pemberantasan korupsi di daerah.

{{caption}}
Menhut Raja Antoni Tegaskan Perbaikan Tata Kelola Kehutanan Pasca Kasus Korupsi Kuansing

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkomitmen perbaiki tata kelola kehutanan dan dukung penuh KPK usai Bupati Kuansing terseret kasus korupsi, tegaskan transparansi.

{{caption}}
Plt Bupati Kuansing Tunjuk Plh Sekda, Pastikan Roda Pemerintahan Berjalan Normal

Plt Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mukhlisin menunjuk Kepala BKPP Muradi sebagai Plh Sekda Kuansing, menggantikan pejabat lama yang menjadi tersangka KPK, demi kelancaran pelayanan publik.

{{caption}}
KPK Ungkap Asal Uang Amplop untuk Menhut, Diduga dari Sisa Hasil Usaha KUD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap informasi awal mengenai asal-usul uang amplop yang diserahkan kepada Menteri Kehutanan, diduga berasal dari sisa hasil usaha KUD dan bertujuan untuk pengurusan rekomendasi.

{{caption}}
Terungkap! KPK Ungkap Alasan Penahanan Eks Timses Bupati Langkat di Medan

KPK akhirnya buka suara terkait alasan penahanan eks timses Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu’arif, di Medan. Keterbatasan penerbangan jadi penyebab utama. Simak selengkapnya!

{{caption}}
Kronologi Kasus Bupati Langkat, dari OTT sampai Jadi Tersangka

KPK telah menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Pemerintah Kabupaten Langkat.