Khofifah Dorong Penguatan Perlindungan Perempuan Jatim demi Pembangunan Optimal

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus mendorong penguatan Perlindungan Perempuan Jatim dan pemberdayaan mereka, memastikan peran optimal sebagai subjek pembangunan daerah dan nasional.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan, pemberdayaan, dan pemajuan perempuan di wilayahnya. Dorongan ini bertujuan agar perempuan Jawa Timur dapat berperan secara optimal sebagai subjek penting dalam pembangunan daerah maupun nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Khofifah di Surabaya pada hari Minggu, 28 Desember, menyoroti potensi besar yang dimiliki kaum perempuan.

Menurut Khofifah, jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 42,08 juta jiwa, dengan proporsi perempuan sebesar 50,17 persen. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan merupakan kekuatan demografi yang signifikan, sekaligus membawa tantangan tersendiri dalam upaya pembangunan daerah yang inklusif. Oleh karena itu, penguatan peran perempuan menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Langkah-langkah strategis terus diupayakan untuk memastikan setiap perempuan di Jawa Timur mendapatkan hak-haknya dan memiliki kesempatan yang sama dalam berkontribusi. Fokus utama adalah menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga partisipasi dalam sektor ekonomi dan politik.

Capaian dan Potensi Perempuan Jawa Timur

Data terbaru menunjukkan kemajuan signifikan dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Timur. Pada tahun 2024, IPG Jawa Timur tercatat sebesar 93,05, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 92,46. Capaian ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai dimensi pembangunan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Selain itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jawa Timur juga menunjukkan perbaikan yang signifikan, turun menjadi 0,347 dari 0,423 pada tahun 2023. Angka ini berada di bawah rata-rata IKG nasional sebesar 0,421, menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan tingkat ketimpangan gender terendah di Indonesia. Hal ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi disparitas antara laki-laki dan perempuan dalam akses sumber daya dan peluang.

Partisipasi perempuan dalam ranah publik juga terus meningkat. Keterwakilan perempuan di legislatif Jawa Timur telah mencapai 20 persen, menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya suara perempuan dalam pembuatan kebijakan. Di sektor ekonomi, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja mencapai 60,64 persen, membuktikan kontribusi aktif mereka dalam menggerakkan perekonomian daerah. Namun, tantangan seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, pernikahan anak, serta stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani bersama secara serius.

Kebijakan dan Upaya Konkret Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kebijakan pencegahan kekerasan serta pemberdayaan perempuan melalui berbagai inisiatif. Salah satunya adalah penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. UPTD PPA berperan vital dalam menyediakan layanan perlindungan yang responsif dan berpihak kepada korban kekerasan.

Selain itu, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) juga menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi dan pendampingan bagi keluarga. Program ini berfokus pada penguatan fungsi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak serta perempuan. Melalui PUSPAGA, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan perempuan dan anak semakin meningkat.

Atas komitmen dan langkah konkret tersebut, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Arifatul Choiri Fauzi. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas dorongan Pemprov Jawa Timur dalam pembentukan UPTD PPA di seluruh kabupaten/kota. Khofifah menyampaikan rasa syukurnya, "Alhamdulillaah, ini merupakan apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI atas langkah Pemprov Jatim dalam memastikan hadirnya layanan perlindungan yang lebih dekat responsif dan berpihak kepada perempuan dan anak."

Apresiasi dan Peran Strategis Perempuan

Menteri KemenPPPA Arifatul Choiri Fauzi menyatakan bahwa peringatan Hari Ibu merupakan tonggak penting bagi gerakan perempuan Indonesia. Hari Ibu menegaskan kembali peran strategis perempuan sebagai pilar utama dalam keluarga dan bangsa. Peran ini tidak hanya terbatas pada domestik, tetapi juga mencakup kontribusi signifikan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.

Arifatul Choiri Fauzi juga menyoroti kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa sebagai contoh nyata dari peran perempuan yang luar biasa. "Gubernur Khofifah salah satu contohnya, merupakan Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur, ini luar biasa," ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memimpin serta membawa perubahan positif di berbagai sektor.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri KemenPPPA mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat nilai-nilai agama dan budi pekerti sebagai fondasi utama. Fondasi ini krusial dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa yang berkeadilan serta berkelanjutan. Dengan demikian, upaya Perlindungan Perempuan Jatim dan pemberdayaan mereka akan semakin kokoh dan berdampak luas bagi kemajuan Indonesia.

Sumber: AntaraNews