Kemenag Janji Tak Ada Pengalihan Kuota Tambahan di Haji 2025

Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi tinggi atas langkah proaktif Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2026, khususnya terkait visa dan distribusi kartu Nusuk, demi memastikan layanan optimal bagi jemaah

Kementerian Agama memastikan proses Peralihan Aset Haji ke Kementerian Haji dan Umrah berjalan mulus. Simak bagaimana transisi penting ini dijamin tanpa hambatan signifikan!

Prasetyo menyebut kuota haji Indonesia 2026 masih mengacu pada kuota dasar yang diberikan pemerintah Arab Saudi yakni 221.000 jemaah.

Nasaruddin menyebut, saat ini hanya masalah teknis yang coba diselesaikan oleh Kementerian Agama meski tak menjelaskan detailnya.

Nasaruddin berharap agar pembatasan jemaah haji diatur dari faktor kesehatan.

Jumlah kuota haji tersebut tidak mengalami perubahan dibanding 2024 yakni sebanyak 221 ribu orang sebelum mendapat kuota tambahan.

Pemerintah akan melakukan efisiensi agar ibadah haji dapat dijangkau banyak masyarakat Indonesia.

Nasaruddin berjanji tidak akan lagi terjadi kekacauan pelaksanaan haji di kemudian hari seperti era Menteri sebelumnya.

Komisi VIII DPR menggelar rapat dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i bersama seluruh jajaran eselon

Menag Yaqut menyebut kekurangan selama proses ibadah haji 2024 adalah hal wajar.

Kuota haji Indonesia tahun ini berjumlah 221.000 orang, kemudian mendapatkan tambahan 20.000.

Tahun ini, pengelolaan seluruh rangkaian ibadah haji untuk pertama kalinya dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Papua Musa Narwawan akan melakukan seleksi secara ketat untuk petugas haji tahun 2027.

Masa tunggu haji merupakan salah satu isu yang paling menjadi perhatian Prabowo dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Prabowo menyoroti pentingnya pengembangan konsep Kampung Haji untuk meningkatkan pelayanan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Samira Travel berhasil pecahkan rekor dunia Guinness World Records. Pencapaian ini menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan jamaah dalam perjalanan spiritual umrah dan haji.

Istilah kartel haji menggambarkan kenyataan bahwa dalam waktu lama terdapat kelompok-kelompok yang menikmati keuntungan dari tata kelola tidak transparan.

Kementerian Agama (Kemenag) tengah melakukan uji kapasitas intensif bagi bakal calon anggota Majelis Masyayikh periode 2026-2031, memastikan kompetensi dan profesionalisme tinggi.

Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu mengusulkan kepada Kementerian Agama agar capaian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi PPID Syarat Unggul APT, mendorong transparansi informasi publik di lingkungan PTKIN.

Baznas RI sedang memperkuat kajian tentang Penguatan Asnaf Riqab, golongan penerima zakat yang kini direkonstruksi untuk merespons tantangan sosial seperti perdagangan orang dan jeratan utang modern.

Ombudsman Sumatera Barat membuka posko pengaduan untuk mengawasi proses Penerimaan Siswa Baru tahun ajaran 2026/2027. Langkah ini bertujuan memastikan seleksi berjalan transparan dan bebas maladministrasi, serta mengajak partisipasi aktif masyarakat.

Pelaku usaha di Jambi diimbau segera memanfaatkan program Sertifikasi Halal Gratis melalui skema Self Declare yang akan berakhir Oktober 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meningkatkan daya saing produk Anda!

Kemenag menegaskan Nasaruddin tak menyamakan siapa pun dengan Fir’aun.