Kata Menteri HAM soal Fenomena Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI Singgung Dukungan PBB

Aksi pengibaran bendera One Piece di bawah Merah Putih itu memicu pro dan kontra. Sebagian masyarakat menganggapnya kreatif dan menghibur.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi angkat bicara soal fenomena maraknya bendera dan mural bertema One Piece.

Bendera bajak laut dari anime Jepang One Piece terlihat di sebuah rumah di Solo, Jawa Tengah, Kamis (07/08/2025)

Ajakan pengibaran bendera One Piece jelang HUT ke-80 RI bergema di seluruh daerah-daerah. Pemerintah daerah pun meresponsnya.

Bendera fiktif tersebut memiliki latar hitam dan tengkorak, serta dua tulang yang menyilang di belakangnya.

Prasetyo juga menegaskan, tidak ada niatan pemerintah untuk merazia pengibaran bendera One Piece.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa TNI-Polri tidak akan melakukan razia terhadap pengibaran bendera One Piece.

Pengibaran bendera One Piece jangan sampai dibenturkan atau disandingkan dengan bendera merah putih.

Hal ini mendapatkan tanggapan atau respon dari beberapa kepala daerah.

Bobby Nasution mengeluarkan imbauan terkait banyaknya pengibaran bendera Jolly Rogers One Piece di berbagai daerah di Indonesia.

Dia memilih untuk menyerahkan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat.

Aturan pelarangan pengibaran logo khas bajak laut One Piece itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Nonton One Piece Season 7, kisah kru Topi Jerami diuji lewat Naval Fortress dan Davy Back Fight penuh aksi dan komedi.

Ribuan anak muda Nepal memprotes larangan media sosial dan kepemimpinan PM K.P Sharma Oli yang dinilai korup.

Para pemuda ini sedang menggambar karakter dari anime populer One Piece tepat di tengah jalan lingkungan.

Hal itu disampaikan dalam pidatonya di Sidang Tahunan bersama DPR/DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Menyusul ramai fenomena pengibaran bendera One Piece yang viral di media sosial.

Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu buka suara terkait maraknya pengibaran bendera one piece

Kementerian HAM mencatat Indeks HAM Indonesia berada di angka 63,20. Nilai tersebut menunjukkan kondisi perlindungan HAM nasional kategori moderat.

Menteri HAM Natalius Pigai meminta insan pers tetap berani mengungkap fakta dan membela kebenaran. Ia juga menyatakan siap melindungi media dari intimidasi.

Menteri HAM Natalius Pigai menyebut kepolisian menjadi institusi yang paling banyak dilaporkan masyarakat ke Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM.

Pernyataan itu terkesan menormalisasi teror dan berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebelumnya, kabar reshuffle kabinet muncul saat hari pelantikan Dewan Energi Nasional (DEN) pada Rabu (28/1).

Menurut Pigai, dalam membela Palestina tidak mengenal suku, ras hingga agama.