Kantor DPRD dan Bupati Pohuwato Gorontalo Dibakar Massa

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto mengatakan unjuk rasa di Kota Pekalongan semula berjalan tertib.

Ribuan mahasiswa di Nusa Tenggara Barat (NTB) berunjuk rasa di depan markas Kepolisian Daerah dan kantor DPRD pada Sabtu, 3 Agustus 2025.

Kantor DPRD Sulsel terbakar habis di Makassar setelah aksi massa beringas. Simak kronologi dan dampak insiden yang membuat publik bertanya-tanya ini.

Diduga pelaku pembakaran adalah massa aksi forum lintas masyarakat dan pemuda bersatu se-Kabupaten Tolikara.

Peran ke-26 tersangka berbeda-beda. Namun secara garis besar tindak pidana yang dilakukan seputar pembakaran kantor Bupati Pohuwato

Desmont mengaku tak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Alasannya, puluhan orang masih menjalani pemeriksaan.

Pemda memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan meski kantor bupati dibakar.

Polisi menyebut situasi terkini sudah kondusif setelah pembakaran kantor bupati Pohuwato

Selain melakukan penganiayaan terhadap polisi, massa juga merusak sejumlah fasilitas publik.

Demontrasi di Kabupaten Pohuwato yang dilakukan massa penambang berakhir rusuh.

Massa diketahui menuntut ganti rugi lahan tambang.

Warga Teheran terus menunjukkan dukungan kuat terhadap pemerintah dan angkatan bersenjata mereka di tengah ketegangan regional, menyusul serangan AS dan Israel serta perundingan gencatan senjata yang belum final.

Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan potensi kerusuhan saat aksi May Day, mengamankan 101 individu serta berbagai barang bukti yang disiapkan untuk memicu kekacauan.

Demonstrasi berakhir ricuh karena para pengunjuk rasa merasa kecewa ketika gubernur Kalimantan Timur tidak muncul untuk menemui mereka.

Ratusan aparat gabungan disiagakan di Nabire untuk mengamankan aksi penolakan operasi PT Freeport Indonesia, dengan fokus pada pencegahan long march demi stabilitas keamanan.

Ketiga terdakwa diproses hukum karena membuat dan menyebarkan flyer ajakan untuk berkumpul di kawasan Ngarsopuro depan Mangkunegaran.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa permintaan ganti rugi materiel Delpedro Marhaen harus melalui praperadilan, bukan langsung dari pemerintah, sesuai KUHAP baru.