Kantor Bupati dan DPRD Pohuwato Dibakar, Pendemo Tuntut Ganti Rugi Lahan Tambang

Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan menegaskan akan menindak tegas pelaku Perusakan Gedung DPRD NTB yang menyebabkan kerugian fantastis. Siapa aktor intelektual di baliknya?

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto mengatakan unjuk rasa di Kota Pekalongan semula berjalan tertib.

Ratusan massa sebelumnya menyerang Polres Metro Jakarta Timur dan membakar sejumlah mobil dan motor.

Ribuan mahasiswa di Nusa Tenggara Barat (NTB) berunjuk rasa di depan markas Kepolisian Daerah dan kantor DPRD pada Sabtu, 3 Agustus 2025.

Polisi berhasil mengamankan 10 pelaku aksi anarkis Semarang yang merusak fasilitas publik di depan Markas Polda dan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Apa motif di balik tindakan mereka?

Polisi mengimbau agar peserta demonstrasi tidak terpengaruh oleh individu-individu yang berusaha memanfaatkan keadaan ini untuk kepentingan pribadi.

Peran ke-26 tersangka berbeda-beda. Namun secara garis besar tindak pidana yang dilakukan seputar pembakaran kantor Bupati Pohuwato

Pemda memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan meski kantor bupati dibakar.

Polisi menyebut situasi terkini sudah kondusif setelah pembakaran kantor bupati Pohuwato

Selain melakukan penganiayaan terhadap polisi, massa juga merusak sejumlah fasilitas publik.

Demontrasi di Kabupaten Pohuwato yang dilakukan massa penambang berakhir rusuh.

Seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, massa yang berjumlah sekira seribuan orang mendatangi kantor bupati dan DPRD setempat.

Selain mendukung mereka juga mendesak pemerintah memperkuat pengawasan dalam pelaksanaannya.

DPD IMM Riau menilai peristiwa tersebut perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut pelaksanaan pengamanan di ruang publik.

Ribuan personel tersebut disiagakan untuk menjaga keamanan, mengatur arus lalu lintas, serta mengantisipasi potensi gangguan selama kegiatan berlangsung.

Menurut jadwal, aksi pertama digelar Dewan Pengurus Nasional Tani Merdeka Indonesia di kawasan Cawan Selatan Monas, Gambir.

Kepolisian menegaskan tidak melarang demonstrasi dengan tidak mengganggu dan mencelakakkan orang lain.

Maka, penyampaian pendapat diminta dilakukan secara tertib, santun, serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum maupun merusak fasilitas publik.