Kaesang Hargai Keputusan DKPP kepada Ketua KPU

Menurutnya, paslon 02 itu juga harus diakui memiliki dua titik noda soal etik.

Sanksi diberikan lantaran KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.

DKPP memutuskan memberikan peringatan keras terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan enam anggota KPU lainnya.

Menurut Habiburokhman, putusan DKPP tidak bersifat final.

Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka

Apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Mahfud MD membandingkan putusan DKPP terhadap Ketua KPU dengan putusan MKMK soal pencalonan Gibran.

Sanksi peringatan terakhir DKPP kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari tidak berdampak terhadap pencalonan Gibran sebagai Cawapres.

Pelanggaran terhadap enam anggota KPU lainnya ini dikarenakan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

DKPP telah memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan anggota lainnya karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.

DKPP memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dan enam anggotanya.

elanggaran kode etik KPU merupakan peringatan keras ada penyalahgunaan kewenangan dan prosedur demi kepentingan pihak tertentu.

Ia juga mengajak seluruh kader dari mana pun jika ingin mengundang Dewan Pembina PSI ke wilayah masing masing.

Dalam satu kesempatan, Kaesang memuji Paskalis Imadawa karena wajahnya terpampang di bandara.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep Kunjungi Kantor Baru DPW PSI Papua Pegunungan, disambut hangat oleh Ketua DPW Yotam Wonda. Kunjungan ini menandai komitmen PSI memperkuat eksistensinya di wilayah timur Indonesia.

Saat tiba di kantor, Yotam Wonda langsung membawa Kaesang dan jajaran DPP untuk melihat kantor dan memperkenalkan jajaran DPW PSI Papua Pegunungan.

Kaesang menambahkan, jika sekolah butuh bantuan, ia bisa menyampaikan ke pemerintah pusat.

Ia juga menyoroti sosok Ketua DPW PSI Papua Tengah, Isaias Douw yang dinilai memiliki karakter kuat dan semangat besar dalam membangun partai di wilayah.

Ia dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Tingginya angka pengaduan disebabkan kesadaran atau sikap kritis masyarakat yang meningkat.

Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.

Pemerintah Kota Kediri serius dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memastikan 44 dari 51 SPPG Kediri telah memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) demi kualitas dan keamanan pangan.

Pakar hukum tata negara dan kepemiluan menyoroti efisiensi metode omnibus dalam Revisi UU Pemilu, meski dihadapkan pada tantangan perubahan regulasi setiap lima tahun sekali.

Firman Iman Daeli dinilai terbukti menjalin hubungan di luar pernikahan dengan seorang perempuan.