Kabar Jaksa Agung Mundur, Ini Penjelasan Kejagung

Kabar pencopotan Burhanuddin itu beredar di sosial media lewat TikTok dengan akun @buceh_2024.

Jaksa Agung berpesan agar jajaran Kejaksaan tetap semangat bekerja meski diterpa berbagai isu hingga pemberitaan bohong alias hoaks.

Adapun sosok yang akan menggantikan jabatan Jaksa Agung disebut-sebut adalah Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan tugas seorang Jaksa layak seorang pengacara tingkat negara.

Kejaksaan telah menunjukkan sejumlah capaian signifikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memanggil Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung St Burhanuddin.

Amar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.

Ketut menegaskan, hingga kini Burhanuddin masih menjalankan tugasnya sebagai Jaksa Agung.

Hashim Djojohadikusumo menuturkan bahwa ABPEDNAS memiliki peran krusial dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah seperti MBG.

Kebijakan mutasi tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja institusi.

Burhanuddin menyebut, Kejaksaan menerima 4.748 laporan masyarakat terkait kasus korupsi dan TPPU.

Uang Rp6,625 triliun itu merupakan hasil eksekusi tindak pidana korupsi ekspor CPO dan denda penindakan administratif kehutanan

Momen itu turut disaksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Jaksa Agung ST Burhanuddin serta para pejabat lainnya.

ST Burhanuddin juga menjelaskan hasil kerja Satgas PKH yang merelokasi masyarakat dari Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.

Bareskrim Polri resmi menaikkan status kasus dugaan **Akses Ilegal PT MASI** ke tahap penyidikan, menyusul kerugian nasabah yang mencapai puluhan miliar rupiah. Simak detailnya di sini.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyatakan pemerintah tidak pandang bulu dalam penegakan hukum terkait Kasus Korupsi Program Makan Bergizi Gratis, termasuk dugaan keterlibatan aparat, demi menjaga kepercayaan publik.

Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menegaskan penegakan hukum tanpa pandang bulu dalam penanganan Kasus Korupsi Makan Bergizi Gratis, melibatkan prajurit TNI dan anggota Polri aktif.

Kejaksaan Agung RI mendorong Pemkab Bekasi mengadopsi skema pihak ketiga dalam Pengelolaan Stadion Wibawa Mukti untuk efisiensi dan peningkatan pendapatan daerah. Bagaimana model ini akan mengubah wajah olahraga dan ekonomi lokal?

Kejaksaan Agung telah menetapkan Brigjen Pol LMI, seorang pejabat BGN yang masih aktif sebagai polisi, sebagai tersangka dalam kasus korupsi MBG.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengoptimalkan peran penegak hukum dengan program Jaksa Garda Desa, fokus mengawal program prioritas nasional dan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, demi Sumsel yang lebih berintegritas.