Jawa Tengah Kekurangan 16 Ribu Dokter Umum
Untuk dokter umum saja, kekurangannya diperkirakan mencapai 16 ribu orang.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengungkapkan masih menghadapi kekurangan tenaga medis yang cukup besar, baik dokter umum maupun dokter spesialis. Untuk dokter umum saja, kekurangannya diperkirakan mencapai 16 ribu orang.
Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, mengatakan kondisi ini membuat rasio ideal jumlah dokter dengan kebutuhan masyarakat belum tercapai.
“Kalau bicara rasio ideal, kita masih kurang banyak. Kita dokter umum saja baru 11 ribu, padahal kebutuhannya 27-an ribu. Kalau bicara dokter spesialis, gap-nya lebih jauh lagi,” ujarnya usai menghadiri Musyawarah Wilayah AIPKI Regional Wilayah IV di Semarang, Jumat (19/9).
Menurutnya, jumlah lulusan kedokteran, baik umum maupun spesialis, dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia masih belum mencukupi.
Karena itu, peran Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) sangat dibutuhkan untuk memperbanyak jumlah lulusan kedokteran.
Sumarno juga menyoroti persoalan biaya pendidikan kedokteran yang kerap menjadi hambatan utama.
“Syukur-syukur memang pendidikan kedokteran itu tidak mahal, untuk mengejar gap ini. Karena untuk mengejar gap dari 11 ribu menjadi 27 ribu butuh puluhan tahun. Sehingga harapan kami banyak suplai dokter,” katanya.
Ia berharap asosiasi pendidikan kedokteran mampu memberi edukasi agar lebih banyak pelajar berani melanjutkan kuliah di jurusan kedokteran.
“Barangkali secara akademik di SMA sebetulnya mereka punya potensi masuk kedokteran. Akan tetapi begitu bicara masalah biaya itu pasti enggak akan berani,” tambahnya.
Bukan Cuma Jumlah, tapi Distribusi
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Khairul Munadi, menyebut isu tenaga medis bukan hanya soal jumlah, tetapi juga distribusi.
“Contoh kecil saja, untuk pendidikan kedokteran dan spesialis butuh rumah sakit. Rumah sakit tidak mungkin didirikan sendiri oleh perguruan tinggi, apalagi kampus yang baru. Sehingga perlu bergandengan tangan, perlu didukung peran pemerintah daerah juga,” jelas Khairul.
Pemerintah pusat melalui pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen mengatasi kekurangan dokter. Salah satu langkahnya dengan membuka 30 fakultas kedokteran baru di berbagai daerah.
Selain itu, pemerintah juga akan membuka 148 program studi (prodi) di 57 fakultas kedokteran. Dari jumlah itu, 125 prodi ditujukan untuk program spesialis dan 23 sisanya untuk subspesialis.