Tahukah Anda? Jawa Tengah Masih Kekurangan 16.458 Dokter, Ini Penyebabnya!

Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi defisit tenaga medis yang signifikan. Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, mengungkapkan bahwa provinsi ini memerlukan tambahan setidaknya 16.458 dokter. Kebutuhan ini mencakup penempatan di seluruh kabupaten/kota demi memenuhi standar pelayanan kesehatan yang ideal.

Menurut Sumarno, jumlah dokter yang ada di Jawa Tengah saat ini adalah 11.405 orang. Angka ini jauh di bawah jumlah ideal yang seharusnya mencapai 27.863 dokter untuk melayani populasi secara optimal. Pernyataan ini disampaikan dalam Musyawarah Wilayah Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Regional Wilayah IV pada Jumat lalu di Semarang.

Kesenjangan ini terjadi karena perbandingan jumlah dokter umum maupun spesialis masih belum sebanding dengan persebaran penduduk. Situasi ini menimbulkan urgensi besar bagi berbagai pihak untuk segera mencari solusi. Upaya kolaboratif sangat dibutuhkan guna memastikan ketersediaan tenaga medis yang memadai di masa mendatang.

Kebutuhan dokter di Jawa Tengah hingga saat ini memang masih sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh perbandingan jumlah dokter umum maupun spesialis yang belum mencukupi. Rasio ini masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Sesuai standar WHO, satu orang dokter idealnya mengakomodasi 1.000 penduduk. Dengan jumlah penduduk Jawa Tengah, angka 11.405 dokter yang ada saat ini jelas belum memadai. Kesenjangan ini berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Lulusan dokter umum maupun spesialis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia juga belum mampu menutupi kebutuhan ini. Oleh karena itu, peran AIPKI sangat krusial untuk memperbanyak lulusan baru kedokteran. Langkah ini diharapkan dapat menekan kesenjangan yang ada di lapangan.

Salah satu hambatan utama dalam memenuhi kebutuhan dokter adalah stigma yang berkembang di masyarakat. Persepsi publik mengenai mahalnya biaya masuk fakultas kedokteran seringkali menjadi penghalang. Stigma ini harus dihilangkan agar lebih banyak pelajar termotivasi untuk melanjutkan pendidikan di bidang kedokteran.

Sumarno menekankan pentingnya edukasi kepada publik agar lebih banyak pelajar berminat pada jurusan kedokteran. "Barangkali secara akademik di sekolah SMA mungkin sebetulnya mereka punya potensi untuk masuk di kedokteran. Akan tetapi begitu bicara masalah biaya itu pasti enggak akan berani," ujarnya.

Menghilangkan persepsi biaya mahal dapat membuka peluang lebih lebar bagi anak-anak bangsa. Setiap individu yang memiliki potensi akademik tinggi harus berani melanjutkan pendidikan tinggi di jurusan kedokteran. Ini adalah langkah penting untuk memastikan pasokan tenaga medis di masa depan.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Khairul Munadi, menyoroti tantangan lain. Selain jumlah yang kurang, distribusi dokter di Indonesia juga menjadi masalah serius. Diperlukan kerja sama dari semua pihak untuk mengatasi tantangan ini.

Pemerintah pusat, daerah, dan perguruan tinggi harus bergandengan tangan. "Contoh kecil saja. Untuk pendidikan kedokteran dan spesialis butuh rumah sakit. Rumah sakit tidak mungkin didirikan sendiri oleh perguruan tinggi, apalagi kampus yang baru sehingga perlu bergandengan tangan, perlu didukung peran pemerintah daerah juga," jelas Khairul Munadi.

Dalam visi Indonesia Sehat 2045, Presiden Prabowo Subianto memiliki harapan besar. Beliau menargetkan pembukaan 158 program studi kedokteran baru di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan jumlah lulusan dokter.

Koordinator Humas dan Kemitraan AIPKI, Tonang Dwi Ardyanto, menambahkan bahwa AIPKI terus berupaya menjaga mutu pendidikan kedokteran. Sejak didirikan pada tahun 2001, AIPKI telah berkembang dari 17 fakultas menjadi 127 anggota. Forum ini bertujuan menjawab persoalan pemenuhan kebutuhan dokter umum dan spesialis di Indonesia.

Sumber: AntaraNews