Ini Kata Jokowi Soal Sosok Pengganti Panglima TNI Laksamana Yudo dan Kasad Jenderal Dudung
Jokowi enggan berbicara banyak mengenai sosok pengganti dua perwira tinggi TNI tersebut.
20230804
Yudo dan Dudung bakal pensiun pada November 2023 mendatang.
Ini Kata Jokowi Soal Sosok Pengganti Panglima TNI Laksamana Yudo dan Kasad Jenderal Dudung
Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan berkomentar soal calon pengganti Panglima TNI Laksamana Yudo Margano dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman segera memasuki masa pensiun pada November 2023. Jokowi menilai masa pensiun kedua perwira tinggi TNI itu masih lama. "Ya masih lama," kata Jokowi di Pasar Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (4/8). Saat ditanya masa tugas Kasad Jenderal Dudung diperpanjang untuk diproyeksikan menjadi Panglima TNI, Jokowi juga memberi jawaban yang sama.
- Jokowi Undang Siswa SMKN 4 Jambi yang Jahit Kemejanya ke HUT ke-78 RI di Istana
- Membaca Sinyal Kedekatan Jokowi Bareng Ganjar-Prabowo di Pekalongan
- Setelah Goyang Ombak Panglima TNI, Kini Jokowi Pamer Goyang Jempol di HUT TNI ke-78
- Jokowi Bantah Bertemu Agus Rahardjo Minta Kasus Setnov Disetop: Saya Cek ke Setneg, Enggak Ada
- Terungkap, Pengakuan ART Tega Aniaya Anak Aghnia Punjabi Sampai Lebam
- Hendropriyono Soal Orang Toxic: Kalau Ikut Pemerintahan Prabowo akan Jadi Racun yang Membunuh
Jokowi menyebut bahwa masa pensiun Dudung masih lama.
"Masih lama. Masih, masih November," ujar Jokowi.
Sebagai informasi, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bakal mengakiri masa kedinasan militer pada akhir 2023 dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman juga memasuki masa purnatugas.
Pengamat Intelijen, Pertahanan dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai suksesi kepemimpinan di TNI mengikuti saja aturan yang ada yakni Undang-Undang TNI. "Secara objektif, transisi kepemimpinan dalam organisasi mengikuti prosedur yang ada saja. Pergantian personel dan kepemimpinan dalam organisasi itu hal yang lumrah dan wajar," kata Ngasiman kepada wartawan, Jumat (14/4). Menurutnya, perpanjangan masa jabatan itu tidak ada dasar hukumnya dalam UU TNI. Perpanjangan adalah murni keputusan politik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan presiden sebagai pimpinan tertinggi.
