Indonesia Raih Status WLA WHO, BPOM Jadi Pelopor Negara Berkembang dalam Regulasi Vaksin

Indonesia mencetak sejarah sebagai negara berkembang pertama yang meraih Status WLA WHO untuk fungsi regulasi vaksin melalui BPOM, menempatkan sistem pengawasan obat dan makanan nasional di garis depan global.

Indonesia telah menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional dengan meraih Status WLA (World Health Organization’s Listed Authority) dari WHO untuk fungsi regulasi vaksin. Pencapaian ini menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang mendapatkan pengakuan bergengsi tersebut. Melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Indonesia kini memiliki posisi strategis dalam ekosistem vaksin global.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengumumkan bahwa status ini diberikan pada Desember 2025, menegaskan kekuatan sistem regulasi vaksin nasional Indonesia. Pengakuan global ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat kebijakan dan tata kelola. Ini juga menunjukkan komitmen Indonesia terhadap standar kesehatan internasional.

Keberhasilan ini tidak diraih secara instan, melainkan melalui pembangunan sistem regulasi yang konsisten dan transparan. Peningkatan sumber daya manusia serta komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan menjadi fondasi utama. Pencapaian ini menjawab pertanyaan bagaimana Indonesia mampu mencapai standar global.

Penguatan Sistem Regulasi Vaksin Nasional

Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa pengakuan WLA ini bukanlah hasil semalam. Penguatan sistem regulasi telah dibangun melalui kebijakan yang konsisten dan tata kelola yang transparan. Sumber daya manusia juga terus ditingkatkan untuk memenuhi standar global.

Komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan menjadi pilar utama dalam proses ini. Prinsip-prinsip BPOM, yaitu “meraih tinggi, tetap membumi, dan berakar kuat,” menjadi landasan. Ini memastikan keseimbangan antara standar global dan perlindungan publik yang nyata.

Status WLA ini menandakan kepercayaan global bahwa sistem regulasi Indonesia dinilai kuat, transparan, dan setara dengan standar internasional. Hal ini memperkuat kredibilitas BPOM di mata dunia.

Dampak dan Tanggung Jawab Pasca-WLA

Meskipun demikian, Taruna Ikrar menekankan bahwa pengakuan ini akan bermakna jika memberikan dampak langsung pada kesehatan masyarakat. Terutama dalam memastikan kualitas, keamanan, dan ketersediaan vaksin. “Saya perlu menekankan bahwa WLA bukanlah titik akhir, melainkan titik awal dari tanggung jawab yang lebih besar,” ujarnya.

BPOM memiliki peran krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap vaksin. Dengan status WLA, ekspektasi terhadap kinerja BPOM akan semakin tinggi. Lembaga ini harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan global.

Pengawasan yang ketat dan transparan akan terus menjadi prioritas utama. Hal ini untuk menjamin setiap vaksin yang beredar di Indonesia memenuhi standar internasional. Ketersediaan vaksin yang aman dan berkualitas adalah hak setiap warga negara.

Apresiasi Internasional dan Komitmen BPOM

Direktur Negara Asian Development Bank (ADB), Bobur Alimov, menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini. Menurutnya, status WLA secara signifikan memperkuat kredibilitas regulasi Indonesia secara global. Ini menunjukkan pengakuan dari lembaga keuangan internasional.

Melalui pencapaian ini, BPOM menegaskan kembali komitmennya untuk menjadi otoritas yang kredibel, adaptif, dan berpengaruh. Peran ini tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga regional dan internasional. BPOM siap berkontribusi lebih besar dalam isu kesehatan global.

Keberhasilan ini juga diharapkan dapat mendorong negara berkembang lainnya untuk meningkatkan sistem regulasi mereka. Indonesia menjadi contoh nyata bahwa dengan komitmen dan kerja keras, standar global dapat dicapai. BPOM terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Sumber: AntaraNews