Hasto PDIP Nilai Pembangunan Indonesia Harus Kembali ke Konsep Maritim, Ini Alasannya

Hasto Kristiyanto PDIP menyampaikan pentingnya Indonesia mewujudkan konsep Berdikari Bung Karno

Sabtu, 12 Agu 2023 18:25:00

Hasto Kristiyanto menyampaikan pentingnya Indonesia mewujudkan konsep Berdikari Bung Karno

Hasto PDIP Nilai Pembangunan Indonesia Harus Kembali ke Konsep Maritim, Ini Alasannya

Dosen Ilmu Pertahanan (Unhan) RI Hasto Kristiyanto menyampaikan pentingnya Indonesia mewujudkan konsep Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) yang digaungkan Proklamator RI Bung Karno.

Hasto menyampaikan Bung Karno sudah menyusun secara terperinci bagaimana mewujudkan ide tersebut dengan melihat pembangunan ke arah maritim.

Hal itu disampaikan Hasto saat memberikan paparan di Webinar Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Persatuan Guru Besar Indonesia (Pergubi), Quantum HRM Internasional, dan Pakar dalam pembahasan bertajuk Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Menyongsong Peringatan Proklamasi Kemerdekaan. Webinar ini dilaksanakan melalui daring yang diikuti ratusan akademisi, Sabtu (12/8).

"Sebelum membacakan teks Proklamasi dalam situasi Bung Karno yang kurang sehat, Bung Karno menyampaikan pidato singkat yang intinya menyatakan, kini tiba saatnya sebagai bangsa untuk berani meletakkan nasib bangsa dan nasib tanah air di tangan kita sendiri, hanya bangsa yang berani meletakkan nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri akan berdiri dengan kuatnya," kata Hasto dalam keterangannya.

"Ini pesan dari Bung Karno yang menggambarkan bahwa proklamasi pada dasarnya merupakan suatu tonggak peradaban baru dari Indonesia Raya kita untuk menghancurkan mental kebodohan mental sebagai bangsa yang terjajah menjadi mental yang berkemajuan, mental self reliance, mental yang percaya kepada kekuatan bangsa sendiri. Karena itulah makna kemerdekaan yang hakiki untuk mewujudkan Indonesia yang sejatinya merdeka kita harus menghancurkan mental sebagai negara terjajah tersebut," sambung Sekjen PDIP ini.

Hasto menyampaikan Indonesia harus kembali pada paradigma pembangunan sebagai negara kelautan yang dikelilingi pulau-pulau.

Oleh karena itu, para insinyur Indonesia harus menyiapkan pelabuhan-pelabuhan hebat untuk memiliki sistem kontrol yang kuat. Dengan begitu, Indonesia bisa menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka.

Wacana tersebut sudah dimulai dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Hal itu sebagai upaya mengubah cara pandang bangsa sebagai bangsa laut, sebagai bangsa yang hidup di negara kelautan yang ditebari pulau-pulau.

"Kalau kita melihat peta Alur Laut Kepulauan Indonesia, apa yang bisa kita lihat gambarkan dalam desain masa depan kita, Presiden Jokowi sudah membuat suatu desain masa depan kita,"

ujar Hasto.

Hasto mengungkapkan, Presiden Jokowi telah membuat Indonesia terkoneksi dengan membangun agar negara tersambung dengan sistem global berdasarkan koridor strategis.

Menurut Hasto, Presiden Jokowi melakukan percepatan infrastruktur yang membuat Sumatera terhubung. Di balik itu, koridor strategis dari Sumatera ialah sebagai pusat perkebunan. Di sisi lain, perguruan tinggi juga harus memberikan dukungan seperti menghasilkan riset terbaik.

"Setiap koridor strategis didukung oleh city of intelect yang berpusat di kampus-kampus untuk menjadi aktor intelektual di dalam mengembangkan daerahnya," kata Hasto.

"Universitas di setiap koridor strategis harus menjadi city of intellect, harus menjadi pusat pengembangan kepemimpinan intelektual tentang kemajuan wilayahnya. Bagaimana Sulawesi yang dirancang oleh Bung Karno pada 1958 sebagai sumber pangan, maka di situ harus dikembangkan," lanjut Hasto.

Sekjen PDIP itu menilai dengan memindahkan ibu kota ke Kaltim, Selat Lombok, Makassar, dan Bitung, bisa membangun pelabuhan bebas yang sangat potensial bagi Pasifik. Bung Karno mencita-citakan bahwa Indonesia harus menjadi negara terhebat di Hindia, menjadi pintu gerbang di Pasific.

"Karena masa depan dunia ada di Pasific. Artinya apa? Di dalam merancang SDM kita riset dan inovasi di dalam mempersiapkan para tenaga-tenaga pembangunan kita baik itu insinyur, dokter harus melihat koridor strategis ini sehingga ke depan kita harus melihat laut sebagai jalan masa depan kita, sebagai jalan kejayaan bangsa kita. Kita harus membangun pusat-pusat pertumbuhan pada alur laut kepulauan Indonesia," kata Hasto.

Hasto mencontohkan Indonesia mengimpor daging sapi dengan nilai Rp40 triliun setahun. Di masa Presiden Jokowi, koridor strategis kembali dikuatkan dengan membangun banyak bendungan agar NTT bisa menjadi lokasi penggemukan sapi.

Hasto juga mencontohkan Prof. Ali Zum dari IPB yang menemukan benih unggul kedelai yang mampu berproduksi 4,5 ton per hektare yang angkanya di atas produksi Amerika Serikat. Menurut Hasto, keran impor kedelai Indonesia bisa ditutup apabila benih unggul ini ditanam di 1,1 juta hektare. "Kita impor kedelai Rp50 triliun per tahun. Kenapa kita tidak berdikari? Maka jalan kemajuan Indonesia Raya artinya dengan cara pandang geopolitik, dengan iptek, dengan self reliance yang menjadi spirit 17 Agustus 1945. Kita harus menjadi negara yang berproduksi terutama dalam hal pangan, energi, kita harus berdaulat. Itu yang harus kita lakukan dan kita menatap ke laut sehingga perencanaan SDM strategis bagi kejayaan Indonesia kita itu bisa dilakukan ketika melihat koridor-koridor strategis yang menjadikan laut sebagai jalan kemajuan kita. Kita harus mampu menghasikan ahli kalautan, peternakan, membesarkan benur untuk ekspor ke luar negeri," kata Hasto.

Di ujung paparannya, Hasto kembali mengingatkan betapa pentingnya mengilhami semangat Proklamasi.

"Proklamasi mengajarkan kita untuk meletakkan nasib bangsa di tangan kita sendiri. Dikit-dikit impor dan asing, mengkhianati semangat reformasi. Kuncinya kuasai riset dan inovasi," tandas Hasto.

Dalam webinar ini, hadir sejumlah pembicara, yaitu mantan Gubernur Lemhanas serta Rektor IPDN Prof. Ermaya Suradinata, Ketum Pergubi Prof. Gimbal Doloksaribu, Quantum HRM International Prof. Pribadiyono, dan Ketua APTISI Prof. Budi Djatmiko.