Hampir 100 Persen Pengungsi Bencana di Sumatera Tak Lagi di Tenda

Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak masa darurat, tanggap darurat, hingga menuju pemulihan.

Satgas PRR menargetkan seluruh fasilitas penunjang, termasuk air bersih dan aktivasi listrik, dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari ke depan.

Jumlah pengungsi yang telah pindah ke huntara dihitung berdasarkan data terbaru dibandingkan dengan akhir tahun 2025.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan seluruh pengungsi pascabencana Sumbar telah menempati hunian alternatif per 24 Maret 2026, menandai langkah maju dalam penanganan pascabencana Sumbar dan pemulihan daerah.

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung progres Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang yang telah mencapai hampir 100 persen, memastikan seluruh warga terdampak kini menempati hunian layak menjelang Idul Fitri.

Keberhasilan merelokasi seluruh pengungsi di Sumut dan di Sumbar ini tidak terlepas dari percepatan pembangunan huntara.

Menurut Tito, sebagian besar jalan nasional dan jalan provinsi di wilayah terdampak saat ini sudah dapat digunakan kembali.

Mendagri Tito Karnavian melaporkan penurunan signifikan jumlah pengungsi pascabencana di Sumatera, dari jutaan menjadi belasan ribu, menandakan progres positif dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti berbagai tantangan dalam Pemulihan Bencana Aceh, menekankan perlunya percepatan penanganan pengungsi, perbaikan infrastruktur, dan konsolidasi data.

Menurut Tito, saat ini pemerintah bersama pihak terkait terus bekerja keras untuk mempercepat pemulihan, termasuk dari sisi infrastruktur.

DPR dan pemerintah membahas percepatan rehabilitasi pascabencana Sumatera. Sebanyak 12.944 pengungsi masih bertahan di tenda di Aceh dan Sumut.

Prabowo meminta perkembangan pemulihan di wilayah terdampak bencana dilakukan berkala.

Seluruh kementerian dan lembaga diminta memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang telah memperoleh dukungan anggaran.

Pendekatan tersebut menjadi kunci agar pembangunan daerah tetap berjalan tanpa bergantung APBD.

Wamendagri Minta Pemprov Papua mengusut insiden tersebut secara tuntas. Ia juga meminta aparat keamanan segera melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan (binwas) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ribka menegaskan penanganan perlu dilakukan secara menyeluruh.

Sepuluh rekomendasi tersebut merupakan hasil konsolidasi berbagai forum dan pembahasan selama Rakernas.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus membangkitkan semangat masyarakat pascabencana.

Tri juga menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda yang sehat, terdidik, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Ribka menjelaskan, berbagai program dalam Asta Cita dirancang untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Penguatan kualitas SDM aparatur Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas juga menjadi perhatian penting, termasuk dalam mendukung efektivitas penegakan Perda.

Bima mengapresiasi jerih payah praja IPDN yang telah berkontribusi nyata terhadap upaya pemulihan di Aceh Tamiang.

Wiyagus menambahkan, sinergi antarlembaga, termasuk hingga tingkat desa, menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas daerah.