Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa masih banyak permasalahan yang perlu terus ditangani dalam proses pemulihan pascabencana di Aceh. Meskipun demikian, Mendagri juga mengakui adanya beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik. Pernyataan ini disampaikan Mendagri saat memberikan sambutan usai melaksanakan Shalat Subuh berjamaah di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada Minggu, 22 Februari.
Sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Mendagri Tito Karnavian telah melakukan kunjungan ke sejumlah daerah terdampak di Aceh sejak Kamis, 19 Februari. Kunjungan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terbaru serta berdiskusi langsung dengan Wakil Gubernur Aceh dan para bupati/wali kota di wilayah yang terkena dampak bencana.
Dari hasil kunjungan dan diskusi tersebut, Mendagri mengidentifikasi beberapa masalah krusial yang memerlukan perhatian serius. Fokus utama adalah pada penyelesaian isu pengungsi, perbaikan infrastruktur vital, serta pentingnya konsolidasi data yang akurat untuk mempercepat penyaluran bantuan dan upaya rehabilitasi.
Advertisement
Advertisement
Salah satu masalah utama dalam Pemulihan Bencana Aceh yang disoroti Mendagri adalah penyelesaian pengungsi, khususnya bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat. Keputusan mengenai apakah mereka akan ditempatkan di hunian sementara (huntara) masih menjadi prioritas.
Mendagri memberikan contoh kasus di Langkahan, Aceh Utara, di mana warga masih tinggal di tenda. Beruntungnya, penanganan huntara di lokasi tersebut telah diambil alih oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) yang berjanji akan menyelesaikannya sebelum Idul Fitri.
Selain itu, bantuan untuk warga dengan rumah rusak ringan dan sedang, serta bantuan stimulan untuk perabotan dan ekonomi, juga menjadi perhatian. Mendagri menekankan pentingnya pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk segera melakukan konsolidasi data. Langkah ini krusial agar bantuan dapat segera disalurkan dan program pemulihan dapat berjalan efektif.
Advertisement
Advertisement
Aspek infrastruktur juga menjadi fokus utama dalam Pemulihan Bencana Aceh. Mendagri menyoroti beberapa jembatan yang masih bersifat temporer dan memerlukan penyelesaian permanen. Selain itu, jalan longsor masih ditemukan di beberapa titik, terutama di jalur pegunungan.
Sebagai contoh, lima titik jalan longsor di kawasan Lokop, Kabupaten Aceh Timur, yang menjadi penghubung jalan menuju Blangkejeren, Gayo Lues, belum sepenuhnya terbuka. Kondisi ini menghambat akses dan mobilitas masyarakat di daerah tersebut.
Masalah lain yang cukup berat adalah penanganan lumpur di Aceh Tamiang, meskipun jalanan utama sudah mulai bersih. Lumpur masih terlihat di beberapa titik pedalaman, serupa dengan kondisi di Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya yang berada di dalam kota. Mendagri juga menyebutkan bahwa sungai di Pidie Jaya sempat banjir lagi, menunjukkan kerentanan wilayah tersebut.
Advertisement
Advertisement
Pemulihan fasilitas umum seperti pendidikan, rumah ibadah, dan pondok pesantren juga masih belum maksimal di beberapa lokasi. Semua persoalan ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi di Jakarta bersama para menteri terkait. Tujuannya adalah untuk membagi tugas dan mempercepat penyelesaian masalah-masalah yang ada.
Di sisi lain, Mendagri menyampaikan kabar positif terkait kelistrikan, di mana sebagian besar wilayah Aceh, sekitar 95 persen, sudah kembali menyala. Meskipun masih ada beberapa desa yang belum teraliri listrik, progres ini jauh lebih baik dibandingkan kondisi awal pascabencana. Untuk jalan nasional, Mendagri memastikan bahwa semua jalur sudah terbuka penuh.
Mendagri Tito Karnavian turut memberikan apresiasi tinggi kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penanganan bencana, mulai dari tahap tanggap darurat hingga proses pemulihan. Apresiasi ini ditujukan kepada TNI, Polri, PLN, Pertamina, Kementerian PUPR, dan Kementerian Kesehatan yang telah berhasil membuat rumah sakit umum daerah kembali beroperasi.
Advertisement
Sumber: AntaraNews