Gaya Hidup Mewah Anak Kapolda Kalsel Ghazyendha Aditya Pratama: Pamer Naik Jet Pribadi, Jajan Rp1 Miliar

Konten yang dibuat Ghazyendha Aditya Pratama, anak Kapolda Kalsel, menjadi perhatian publik di tengah perdebatan mengenai efisiensi anggaran.

Nama Ghazyendha Aditya Pratama, putra dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Kapolda Kalsel) Irjen Polisi Rosyanto Yudha Hermawan, tiba-tiba menjadi sorotan netizen.

Ia menarik perhatian publik setelah konten yang menunjukkan gaya hidup mewah di akun X-nya, yang telah dihapus pada Jumat siang (28/2), beredar luas di platform tersebut.

Awal mula perhatian ini muncul dari sebuah cuitan yang diunggah oleh akun X pada Rabu, 26 Februari 2025, yang menampilkan tangkapan layar iklan cuitan Ghazyendha, berisi perayaan "ulang tahun mewah" Irjen Polisi Rosyanto di tengah isu efisiensi anggaran yang menjadi kontroversi.

"Bukannya ini acara seremonial yang seharusnya jadi target 'efisiensi????'" tulis akun tersebut.

Balasan dari warganet pun bermunculan, mengulas cuitan tersebut dengan tajam. Dalam beberapa tangkapan layar yang beredar, di akun X-nya @ghazyysuck3r, Ghazyendha terlihat memamerkan momen saat ia terbang dengan jet pribadi, disertai keterangan, "Hello Palembang," serta membagikan bukti pengeluarannya yang mencapai Rp1 miliar.

"Ayahnya narsis, anaknya ga tau malu ultah bapaknya pake atribut institusi diboost iklan. Terbaik ga ngotaknya! Love banget pengen kirim rudal sekebon," tulis seorang pengguna dalam komentarnya.

Selain itu, tidak sedikit warganet yang menandai akun X Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (DIVPROPAM POLRI). Akhirnya, pihak DIVPROPAM POLRI memberikan tanggapan pada Kamis, 27 Februari 2025, dengan menyatakan,

"Halo #SahabatPropam, kami sangat mengapresiasi upaya masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan perhatian terhadap kinerja Polri. Pengawasan oleh masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas kami dalam menjaga kepercayaan publik."

Ramai Dikritik

Divpropam Polri menegaskan, akan selalu melakukan evaluasi serta perbaikan yang diperlukan untuk memastikan Polri tetap berada di jalur yang benar.

"Jika ada tindakan yang melenceng dari prinsip-prinsip profesionalisme dan keadilan, masukan masyarakat dalam mengingatkan kami sangatlah krusial. Kami tidak hanya bekerja untuk masyarakat, tetapi juga bersama masyarakat!,"

Namun, respons tersebut dianggap tidak memuaskan oleh publik. Salah satu pengguna menanyakan, "Jadi bakalan ditindaklanjuti apa ngga nih?"

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto tengah menegaskan pemerintahannya harus irit dan efisien. bahkan, seluruh kementerian dan lembaga anggarannya sudah dipotong totalnya, Rp300 triliun lebih.

Wahyudi Kumorotomo, Guru Besar UGM di bidang Manajemen Kebijakan Publik, menyatakan, pemangkasan anggaran di sektor pelayanan publik yang mendasar cenderung tidak seimbang.

"Sektor-sektor tertentu yang sebenarnya lebih fundamental, lebih mendasar untuk pelayanan publik, justru kena pemangkasan," ujarnya pada Jumat, 14 Februari 2025.

Tinjau Kembali Efisiensi Anggaran

Wahyudi berpendapat bahwa pemangkasan anggaran sebaiknya ditunda, dan dana yang ada dalam anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial masyarakat.

"Bukan berarti tidak setuju penghematan, realokasi, atau efisiensi apapun namanya, tapi efisiensi itu juga harus tepat," ujarnya.

Ia meminta pemerintah untuk melakukan kajian ulang terkait efisiensi anggaran, mengingat profil kabinet yang semakin membengkak. Hal ini menyebabkan anggaran meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya memiliki 34 kementerian.

Menurutnya, dengan peraturan yang sama, kabinet akan terus menyerap dana dalam jumlah besar.

Wahyudi memberikan contoh bahwa tunjangan bagi menteri dan wakil menteri tidak jauh berbeda. Bahkan, wakil menteri mendapatkan 85 persen dari tunjangan yang diterima menteri.

Ia sepakat bahwa pemangkasan anggaran seharusnya difokuskan pada pos-pos yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Misalnya, mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu, memanfaatkan alat tulis kantor (ATK) yang masih dapat digunakan, serta mengurangi kegiatan seminar dan renovasi gedung yang masih layak pakai.

"Saya percaya bahwa jika anggaran ini dipangkas, hal itu tidak akan menjadi masalah," ungkapnya.

Pejabat Tidak Hidup Berlebihan

Wahyudi menekankan bahwa pemotongan anggaran harus dilakukan secara kolektif dan tidak berat sebelah. Ia juga menilai bahwa para pejabat seharusnya memberikan contoh dengan menjalani gaya hidup yang lebih sederhana kepada masyarakat.

Ia menambahkan, "Jangan sampai pejabat mendorong rakyat untuk berhemat, sementara mereka sendiri masih menjalani kehidupan yang boros. Tindakan ini jelas akan menyakiti hati rakyat, terutama jika para pejabat tetap mempertahankan gaya hidup yang mewah dan tidak peduli dengan kondisi yang dihadapi rakyat. Kita semua sebenarnya sedang menghadapi situasi yang sulit," ujar Wahyudi.

Dia yakin bahwa masyarakat akan memahami pentingnya penghematan, asalkan semua pihak, terutama pemerintah, benar-benar berkomitmen untuk mengendalikan diri dan menghindari pemborosan. Ia juga berharap agar pemerintah dapat melihat kenyataan yang dialami oleh masyarakat yang sangat terdampak.

"Pemerintah harus memikirkan bagaimana orangtua dari anak-anak tersebut dapat tetap bekerja dan menghidupi keluarga mereka, serta melanjutkan hidup," tegasnya.