Fraksi PDIP di Komisi III: Apakah Polisi Masih Perlu Pegang Senjata?

Pesan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar, Rikwanto. Pensiunan jenderal polisi ini menegaskan mendukung Polri tetap di bawah presiden.

Institusi Polri menjadi sorotan dengan rentetan kasus melibatkan anggotanya.

Apel yang berlangsung pukul 08.00-08.30 Wib ini turut dihadiri sejumlah pejabat Polda Metro Jaya, termasuk Irwasda, Karo SDM, dan Kabid Propam.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai anggota Polri masih perlu dipersenjatai dengan senjata api

Arif mengatakan bahwa polisi semestinya tidak militeristik dan tidak menggunakan pendekatan kekerasan.

IPW menilai usulan DPR agar Polri tidak lagi pakai senjata api melainkan dengan menggunakan pentungan, terlalu terburu-buru.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta menanyakan kepada Kombes Irwan, apakah masih perlu polisi memegang senjata api

Komisi III DPR akan membahas dalam rapat lanjutan terkait usulan perlu tidaknya polisi memengang senjata api ke depan.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, senjata api itu seharusnya digunakan oleh aparat bila dalam kondisi terdesak dan darurat

Mereka dipatsuskan tinggal menunggu proses sidang pidana.

Keluarga GRO, siswa SMKN 4 Semarang yang tewas ditembak polisi kecewa karena tidak dihadirkan dalam rapat dengan Komisi III DPR.

Kombes Irwan sempat membuka CCTV sebelum terjadinya penembakan. Ternyata ada dua kelompok Geng Tanggul Vs Geng Seroja

Rikwanto mengatakan, seorang anggota polisi harus mengambil tindakan yang tegas dan tepat

Hinca juga berpesan supaya Propam menegakkan aturan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, terhadap Aipda Robig

Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar siap dievaluasi terkait kasus penembakan yang menewaskan pelajar SMK Negeri 4 Semarang.

Gerakan Baca Senyap kembali digelar di Gramedia Jalma Semarang, menarik ratusan peserta dari berbagai komunitas untuk meningkatkan minat baca dan literasi.

Pemkot Semarang mengumumkan aturan pencairan BOP RT kini lebih fleksibel. Dana Rp25 juta per RT dapat digunakan untuk berbagai kegiatan sosial, budaya, hingga pariwisata.

Annitho Aswaja menegaskan bahwa perempuan tarekat memiliki peran penting dalam mengembangkan spiritualitas dan kemandirian ekonomi, serta membuka pintu bagi siapa saja yang ingin mendalami ajaran tarekat.

Kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan seorang dosen Universitas Negeri Makassar (UNM) kini sepenuhnya ditangani pihak berwajib, membuat korban mengalami trauma mendalam.

Ditjen Imigrasi memperketat pengawasan WNA di Indonesia sebagai bagian dari kebijakan selektif, terbukti dengan pembongkaran jaringan love scamming internasional di Semarang yang melibatkan warga negara asing.

Kementerian Pekerjaan Umum mengawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 lokasi agar siap digunakan pada Tahun Ajaran Baru 2026/2027, dengan lima lokasi progres tertinggi.