Febri Diansyah Beberkan Empat Kejanggalan Kasus Suap Hasto Kristiyanto

Hasto menyebut dakwaan yang ditujukan padanya cuma rekaan Penyidik dan penyelidik KPK:

Hal itu ia ungkap dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta

Hal itu dikatakan Hasto saat bersaksi sebagai terdakwa kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Kuasa hukum terdakwa Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menyatakan kehadiran Maruarar diperlukan untuk menjelaskan tafsir hukum.

Febri Diansyah menegaskan, uang suap pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Caleg DPR RI yang menjerat kliennya jelas berasal dari Harun Masiku.

Sidang Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa diwarnai kegaduhan akibat empat orang yang dituding sebagai penyusup.

Hasto didakwa dua perkara suap Pergantian Antarwaktu (PAW) 2019-2024 dan kasus perintangan penyidikan Harun Masiku.

Hasto disebut memerintahkan orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah, agar memastikan Harun Masiku bisa masuk ke parlemen.

Kuasa hukum menemukan penyimpangan fakta hukum yang telah tertuang di putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Usai Sekjen PDIP itu ditahan, akan mempermudah KPK dalam proses pemeriksaan kasus yang sedang ditanganinya itu.

Hasto tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada pukul 09.53 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan jas hitam.

Pada saat diperiksa, Kusnadi dicecar penyidik KPK soal kasus korupsi yang menjerat Hasto.

Menurut Febri, ada pernyataan hakim yang tidak konsisten

Sekedar informasi, Hasto akan menjalani sidang perdana di PN Jakarta Pusat pada Jumat (14/3) nanti dengan agenda pembacaan dakwaan.

Padahal, kata Hasto Indonesia dibangun atas tradisi dialektika dan kebebasan berpendapat, sehingga kritik seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP Kritik Pemerintah adalah bentuk kasih sayang terhadap negara, bukan keinginan untuk melihat kegagalan, sekaligus menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat.

DPP PDIP menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi dan Dasasila Bandung, bukan sekadar sikap emosional, relevan di tengah krisis geopolitik.

DPP PDIP melalui Sekjen Hasto Kristiyanto menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif, terutama menyikapi dinamika geopolitik di Timur Tengah.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya institusionalisasi partai dalam forum internasional CALD di Filipina, mengungkap kunci ketahanan partai menghadapi tekanan politik.

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Prabowo Tokoh Pemersatu yang mampu merangkul lawan politiknya, memberikan kepastian hukum dan membangun fondasi negara.