Demo di DPRD Jambi, Massa Tuntut Tolak RUU Pilkada

Para demonstran menyoroti putusan MK, upaya revisi UU Pilkada, Bawaslu, hingga statement Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadiala terkait raja Jawa.

Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.

Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan menentang upaya revisi UU Pilkada, Jumat (23/8).

Ratusan mahasiswa ini menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada.

Demonstrasi yang digelar di depan gedung DPRD Jatim itu mengepung dan meminta paksa agar anggota dewan mau keluar dan menemui massa aksi.

Dua eks menteri Jokowi di Kabinet Kerja ikut turun ke jalan menjadi demonstran menyampaikan aspirasi menuntut penolakan revisi UU Pilkada.

Masinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi

Masinton menegaskan pemerintah dan DPR harus mendengar suara rakyat dan mahasiswa.

Di tengah gelombang aksi mahasiswa, Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja di sejumlah tempat di Kota Makassar.

Rombongan massa aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada mulai berdatangan ke Gedung MK.

Ibu-ibu ini mengaku tidak memiliki koordinator. Mereka urunan membeli sejumlah makanan dan minuman ringan.

Pengunjuk rasa dari berbagai kelompok elemen masyarakat mengepung Gedung DPR untuk menolak pengesahan revisi UU Pilkada.

Para pedagang menuntut dapat bertemu langsung dengan Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, guna mempertanyakan kelanjutan nasib mereka pascapenggusuran.

Adapun aksi unjuk rasa yang diinisiasi gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.

Dia menyebut gejolak demo seperti saat Agustus 2025 terjadi karena sejumlah persoalan yang meresahkan masyarakat tak kunjung selesai.

Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sebagai respons atas meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.

Keduanya ditangkap setelah diduga menerima uang hasil pemerasan di lingkungan Kantor DPRD Kota Gunungsitoli.

Selain itu, pihak kepolisian juga mengajak sholawatan bersama massa aksi menjelamg waktu buka puasa.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan urgensi pembahasan Revisi UU Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik secara sepaket. Apa alasannya dan isu krusial apa yang akan dibahas?

344 orang mengalami penangkapan dan penahanan semena-mena.

Dalam rapat tersebut, Arteria Dahlan keras mengkritik KPU karena tidak bisa membuat keputusan dan bergantung pada Bawaslu

Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.

Kondisi massa aksi yang ditahan di Polres Jakarta Barat dalam keadaan baik.

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco mengakui, ada nama Kaesang dalam bursa cawagub Pilkada Jawa Tengah.