Bukan Sekadar Rutinitas, Reformasi Birokrasi Kemenpar Targetkan Nilai 90 dan 30% Unit WBK/WBBM

Kemenpar serius perkuat Reformasi Birokrasi Kemenpar dengan target nilai 90 dan 30% unit kerja meraih WBK/WBBM, bukan hanya administratif tapi komitmen moral. Apa dampaknya bagi pariwisata nasional?

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) secara serius menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB) serta pembangunan Zona Integritas (ZI) di seluruh unit kerjanya. Langkah strategis ini bertujuan menciptakan birokrasi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala Biro SDMO Kemenpar, Antonio Wasono Imam Prakoso, di Jakarta pada Sabtu (25/10). Kemenpar menargetkan capaian nilai Reformasi Birokrasi sebesar 90 pada tahun 2025, meningkat dari 86,31 pada 2024. Peningkatan nilai ini menjadi prasyarat penting untuk penyesuaian tunjangan kinerja aparatur.

Reformasi birokrasi ini bukan sekadar kewajiban administratif tahunan, melainkan sebuah komitmen moral dan profesional. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Fokusnya kini bergeser dari orientasi proses menjadi orientasi hasil yang konkret.

Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Kemenpar dengan Fokus Hasil

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah menetapkan target ambisius untuk nilai Reformasi Birokrasi (RB) mereka, yaitu sebesar 90 pada tahun 2025. Angka ini lebih tinggi dari capaian tahun 2024 yang berada di angka 86,31. Peningkatan nilai ini tidak hanya menunjukkan komitmen Kemenpar terhadap tata kelola yang lebih baik, tetapi juga menjadi prasyarat bagi penyesuaian tunjangan kinerja aparatur di lingkungan Kemenpar.

Kepala Biro SDMO Kemenpar, Antonio Wasono Imam Prakoso, menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan komitmen moral dan profesional. “Reformasi birokrasi harus menjadi napas dalam setiap proses kerja kita,” ujar Antonio, menekankan pentingnya integritas dalam setiap aspek pekerjaan. Fokus pelaksanaan RB kini bergeser dari orientasi proses menjadi orientasi hasil yang berdampak.

Antonio menambahkan, “Keberhasilan birokrasi tidak lagi diukur dari tumpukan laporan yang rapi, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta kontribusinya terhadap agenda pembangunan nasional.” Penguatan fokus RB Tematik tahun 2025 diarahkan pada enam bidang prioritas nasional, termasuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi. Keenam bidang ini diharapkan menjadi kontribusi nyata Kemenpar dalam mendukung pembangunan nasional melalui sektor pariwisata.

Pembentukan Tim Khusus dan Strategi Pembangunan Zona Integritas di Kemenpar

Untuk mendukung upaya ini, Kemenpar telah membentuk tim Reformasi Birokrasi yang komprehensif. Tim ini mencakup berbagai bidang, seperti Tata Kelola ASN dan Kelembagaan, Tata Kelola Pemerintahan Digital, serta Pengawasan dan Pembangunan Zona Integritas. Tim RB didorong untuk menyusun rencana aksi yang terukur, inovatif, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik.

Antonio Wasono Imam Prakoso menegaskan, “Melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang konsisten dan terarah, Kemenpar menegaskan komitmennya untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif, transparan, dan berintegritas dalam mendukung kemajuan pariwisata nasional.” Selain itu, Kemenpar juga memperkuat langkah strategis dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui lokakarya hybrid.

Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi, Kurleni Ukar, menjelaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan hanya aspek administratif. “Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi merupakan transformasi menyeluruh yang dimulai dari perubahan pola pikir, etika kerja, dan perilaku aparatur,” kata Kurleni. Kemenpar menargetkan 30 persen unit kerjanya meraih predikat WBK dan WBBM pada tahun mendatang.

Strategi Utama dan Pengawasan Berkelanjutan untuk Birokrasi Kemenpar yang Bersih

Strategi utama pembangunan Zona Integritas di Kemenpar mencakup penguatan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran, menjadikan integritas sebagai budaya organisasi. Selain itu, penyederhanaan tata laksana dan prosedur kerja dilakukan agar pelayanan publik lebih efisien, cepat, dan transparan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur juga menjadi fokus melalui penegakan disiplin dan pengembangan kompetensi.

Pembentukan agen perubahan di setiap unit kerja serta integrasi teknologi digital dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) turut menjadi bagian dari strategi ini. Langkah-langkah tersebut bertujuan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses kerja Kemenpar. Seluruh upaya ini diperkuat dengan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan.

Pengawasan tersebut mencakup pengendalian gratifikasi, penerapan whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan secara ketat. Kurleni Ukar menegaskan, “Melalui strategi terintegrasi ini, Kemenpar berkomitmen menciptakan birokrasi yang adaptif, bersih, dan melayani, serta menjadi contoh nyata penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan instansi pemerintah.”

Sumber: AntaraNews