BGN Dinilai Jadikan Kritik Sebagai Perbaikan Jalankan Program MBG

Pembagian tugas pengawasan harus jelas dan berjenjang agar kesalahan tidak berulang

Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai tidak alergi terhadap kritik dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN justru menjadikan kritik sebagai pendorong untuk melakukan perbaikan.

"Saya pikir BGN soal MBG harus jujur bahwa banyak kritik dari berbagai kalangan. Tetapi justru karena kritik itu, banyak perbaikan dilakukan. Ini sangat positif," kata Pengamat komunikasi Emrus Sihombing dalam keterangannya, Kamis (27/11).

Emrus mengatakan bahwa MBG adalah program milik masyarakat, sehingga wajar jika ada kritik. Yang terpenting, menurutnya, adalah bagaimana BGN merespon dengan langkah konkret.

"Tidak ada lembaga yang sempurna. Tetapi ketika kritik dan masukan dijawab dengan perbaikan, itu jauh lebih progresif dan bermanfaat," ujarnya.

Emrus menilai seluruh fungsi manajemen—perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian memang penting. Namun, menurutnya, pengawasan adalah kunci utama.

"Dari seluruh fungsi manajemen, yang paling penting adalah pengawasan dari semua unsur," imbuhnya.

Ia menyarankan agar peran para Wakil Kepala BGN diperkuat, khususnya dalam hal pengawasan teknis dan legalitas pelaksanaan MBG di lapangan. Menurutnya, pembagian tugas pengawasan harus jelas dan berjenjang agar kesalahan tidak berulang.

Emrus yakin kalau pengawasan yang dilakukan berjalan baik kasus keracunan yang beberapa waktu lalu terjadi bisa diatasi.

Menurut Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) ini, pengawasan mencakup dua dimensi yaitu proses penyediaan makanan MBG, mulai dari pengolahan hingga distribusi. Serta aspek legalitas dapur, termasuk kepatuhan terhadap aturan kepemilikan dan kapasitas operasional.

"Jangan sampai dapur berkapasitas 10–20 porsi tiba-tiba melayani hingga 30, tapi memakai badan hukum lain untuk mengakali batasan. Secara yuridis mungkin tidak melanggar, tapi itu akal-akalan. Jangan dimainkan," tegasnya.

Emrus mengingatkan bahwa program MBG harus tetap berbasis ekonomi lokal. Karena itu, ia menolak keterlibatan pihak tidak berpengalaman dalam bisnis makanan.

"Biarlah yang mengerjakan adalah mereka yang memang berpengalaman dalam memasak dan mengelola makanan," tegasnya.

Dia mendorong agar UMKM kuliner seperti warteg, rumah makan Padang, pengelola kantin sekolah, dan kelompok ibu rumah tangga diberi ruang dalam rantai pasok MBG.

"Jangan sampai program ini justru jadi lahan bisnis. Saya mengimbau ketua umum parpol melarang kadernya masuk bisnis MBG kalau bukan bidangnya," ujarnya.

Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Emrus yakin BGN sudah memetakan titik-titik rawan yang perlu diantisipasi, terutama terkait lonjakan permintaan bahan pangan.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai lembaga, seperti Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kemendag, pemerintah daerah, dan BGN sendiri.

"Tanpa koordinasi, Nataru dan MBG bisa menjadi dua kekuatan yang saling menekan. Maka koordinasi harus solid," sarannya.

Emrus mendukung langkah tegas BGN dalam menutup dapur yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Ia menegaskan bahwa peningkatan gizi nasional sangat menentukan kualitas SDM Indonesia 2045.

Menurutnya, gagasan dan konsep yang digagas Presiden Prabowo sangat baik, khususnya dalam memperbaiki kualitas gizi anak bangsa. Karena itu, ia berharap implementasi di lapangan terus diperkuat.

"Konsepnya hebat, Presiden Prabowo sudah menyiapkan fondasi. Sekarang semua tergantung implementasi di bawah. BGN sudah melakukan berbagai perbaikan sejauh ini dan itu sangat positif," tandasnya.