Bekerja di Lembaga Internasional, Wanita Muda Ini Jadi Tersangka Provokasi Demo

Hakim menjatuhkan pidana pengawasan kepada Laras Faizati meski divonis 6 bulan penjara, dengan pertimbangan pembinaan dan ketentuan KUHP Baru.

Laras terbukti bersalah menyiarkan tulisan di muka umum menghasut supaya melakukan tindak pidana sebagaimana unsur Pasal 161 ayat 1 KUHP tentang penghasutan.

Laras Faizati tidak perlu dijalani dengan syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan dalam waktu satu tahun.

PN Jakarta Selatan menggelar sidang putusan Eks Mantan Pegawai ASEAN (AIPA) Laras Faizati Khairunnisa terkait dugaan penghasutan lewat unggahan media sosial.

Kuasa hukum Laras Faizati, Uli Arta Pangaribuan berharap majelis hakim menjatuhkan putusan yang adil dan berpihak pada terdakwa.

Pelaku seorang buruh inisial RP (24), warga Pakjo Palembang. Dia diamankan saat pengamanan aksi unjuk rasa di Simpang Lima DPRD Sumsel, Senin (1/9).

Kubu Laras mengajukan permohonan restorative justice setelah Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra memberikan sinyal positif untuk kemungkinan tersebut.

Sebelum ditetapkan tersangka penghasutan, Laras memiliki rekam jejak karier mengesankan di bidang komunikasi internasional.

Surat permohonan penangguhan penahanan itu dilayangkan kuasa hukum Laras Faizati, Abdul Gafur Sangadji ke penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kamis (4/9).

Para pelaku memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai mahasiswa, pengangguran, hingga karyawan swasta.

Pemberhentikan Laras merupakan prerogatif dari AIPA ASEAN.

Penetapan tersangka terjadi begitu cepat dan tidak ada pemberian kesempatan klarifikasi oleh Laras kepada penyidik.

Aparat kepolisian yang berjaga kemudian bergerak membubarkan massa untuk mengendalikan situasi.

Dalam pemeriksaan itu, Abdi mengakui bahwa ia telah menerima uang sebesar Rp 20 juta.

Dia menyebut anak-anak yang mengikuti demo tak mengetahui apa isi tuntutan yang disampaikan massa lainnya.

Selain mendukung mereka juga mendesak pemerintah memperkuat pengawasan dalam pelaksanaannya.

DPD IMM Riau menilai peristiwa tersebut perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut pelaksanaan pengamanan di ruang publik.

Ribuan personel tersebut disiagakan untuk menjaga keamanan, mengatur arus lalu lintas, serta mengantisipasi potensi gangguan selama kegiatan berlangsung.

Enam mahasiswa diamankan Polresta Banda Aceh saat aksi menolak Pergub JKA di kantor Gubernur Aceh, memicu pertanyaan tentang batas-batas kebebasan berpendapat dan penanganan aksi massa.

Polres Lumajang baru saja memulangkan empat pelajar yang diduga menjadi pemicu kerusuhan aksi demo di depan Mapolres. Simak detail mengapa Pelajar Pemicu Kerusuhan Lumajang ini dilepaskan dan peran mereka dalam insiden tersebut.