Bandung Dorong Pemilahan Sampah dari Sumber, Empat RT Jadi Percontohan ISWMP

Pola kumpul–angkut–buang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti masih mendominasi.

Kota Bandung menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Lebih dari 1.500 ton sampah dihasilkan setiap hari, sebagian besar masih tercampur antara organik, anorganik, dan residu. Pola kumpul–angkut–buang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti masih mendominasi, sementara pemilahan dari sumber dan pemanfaatan fasilitas pengolahan sampah kota belum optimal.

Kondisi ini menyebabkan TPA Sarimukti terus terbebani, sekaligus memunculkan dampak berupa pencemaran lingkungan, penurunan kualitas hidup warga, serta terhambatnya target nasional pengurangan sampah 30 persen dan penanganan 70 persen sesuai Perpres No. 97 Tahun 2017 dan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pemerintah Kota Bandung sejatinya telah memiliki program Kawasan Bebas Sampah (KBS) berbasis RW. Namun keterbatasan sarana, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat membuat implementasi program ini belum optimal.

Empat RT Jadi Laboratorium Sosial

Untuk menjawab tantangan tersebut, hadir Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) melalui kegiatan Penguatan Peran Aktif Masyarakat (PPAM). Program ini membangun model pengelolaan sampah berbasis komunitas di tingkat RT sebagai percontohan.

Sejak akhir 2024, empat RT ditetapkan sebagai lokasi pilot project:

RT 05 RW 13 Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon (layanan TPST Holis)

RT 03 RW 05 Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage (layanan TPST Gedebage)

RT 06 RW 05 Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar (layanan TPST Nyengseret)

RT 03 RW 06 Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul (layanan TPST Tegalega)

Pemilihan lokasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan wilayah layanan TPST, cakupan PPAM, dukungan pengurus RT/RW, kesiapan warga, serta ketersediaan lembaga offtaker seperti bank sampah atau TPS3R.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat (KBB), dr. Enung Masruroh, MM, menilai replikasi sistem pengelolaan sampah berbasis rumah tangga menjadi langkah strategis menghadapi kondisi darurat sampah. Hal itu ia sampaikan dalam Workshop Pengelolaan Sampah di Padalarang, 22 Juli 2025.

"Pendekatan dari hulu, khususnya di level rumah tangga, sangat sejalan dengan pilar keempat dalam pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan Kota Bandung berkolaborasi dengan PPAM dan ISWMP melalui kampanye publik dan edukasi masyarakat (proses pemicuan) selama dua bulan, dengan peran sanitarian sebagai ujung tombak di lapangan.

Perubahan Perilaku Warga

Kegiatan di lokasi percontohan meliputi koordinasi awal, forum diskusi kelompok (FGD), sosialisasi, penyediaan sarana pemilahan, hingga pemantauan harian praktik pemilahan. Warga diedukasi memilah sampah menjadi tiga kategori: organik, anorganik, dan residu.

Berbagai sarana pemilahan seperti tong sampah terpilah, komposter, pipa loseda, dan dropbox daur ulang disediakan. Menariknya, sebagian besar diperoleh melalui swadaya masyarakat, mencerminkan semangat gotong royong.

Hasil awal menunjukkan perubahan signifikan. Di Kelurahan Cigondewah Kaler dan Rancanumpang, seluruh rumah tangga mencapai 100 persen partisipasi pemilahan. Sampah organik diolah menjadi kompos atau pakan maggot, anorganik disalurkan ke bank sampah, sementara residu diangkut sesuai jadwal musyawarah warga.

Stiker "Saya Sudah Pilah Sampah" menjadi simbol komitmen, mendorong rasa bangga sekaligus kontrol sosial. Antusiasme warga meningkat dalam forum RT maupun kerja bakti lingkungan. Beberapa rumah tangga bahkan sukarela membuka rumahnya sebagai titik dropbox kompos atau bank sampah mini.

Di Kelurahan Nyengseret dan Kujangsari, meski belum seluruh kepala keluarga memilah sampah, tren partisipasi terus meningkat seiring pendampingan.

Dukungan Pemerintah Pusat

Upaya ini juga diperkuat dengan serah terima pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) serta hibah sarana dan prasarana Tahun Anggaran 2023 dari Kementerian PUPR. Penandatanganan dilakukan di Kantor Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Jawa Barat.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, yang hadir mewakili Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, menyampaikan apresiasi.

"Terima kasih dengan Kementerian PU yang telah membantu Kota Bandung dalam rangka mengatasi masalah sampah. Karena Kota Bandung ini seperti yang kita ketahui hampir sama dengan Cimahi tapi volumenya lebih besar. Di Bandung ini kurang lebih tadi sudah disampaikan sekitar 1.500 ton sampah," ujar Iskandar.