AHY Tinjau Lahan Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang
AHY Tinjau Lahan Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang
ahy
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau calon lahan relokasi warga pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Ruang di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Minggu (5/4).
AHY Tinjau Lahan Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang
Perjalanan ini dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (3/5) kemarin.
- Nahas, Pendaki Gunung Cikuray Meninggal Tersambar Petir saat Berteduh
- Awas! Gunung Ruang Kembali Erupsi, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 5 Km
- Gunung Ruang Bakal Dijadikan Kawasan Konservasi, Warga Direlokasi ke Bolaang Mongondow
- Gunung Ibu Erupsi Lagi, Munculkan Awan Abu Vulkanik Raksasa
- VIDEO: Momen Dramatis Helikopter TNI AU Tembus Daerah Terisolir Evakuasi Lansia & Anak
- Yayasan Pendidikan Telkom dan Yayasan Indosiar Punya Kesamaan Visi Misi Majukan Generasi Mendatang
"Saat ini, ada 301 keluarga yang akan segera direlokasi karena memang mereka selama ini berpenghidupan di sekitar Gunung Ruang yang berpotensi terdampak secara langsung dari erupsi, sehingga keputusan pemerintah dalam rapat terbatas yang dipimpin Bapak Presiden Joko Widodo kita ingin merelokasi masyarakat tersebut agar lebih aman," kata AHY, Minggu (5/4).
Ketua Umum Partai Demokrat ini menjelaskan, pemerintah sudah menetapkan Desa Modisi ini sebagai lahan relokasi, baik untuk permukiman warga pengungsi.
"Saya ingin meyakinkan apakah lahan yang dipersiapkan di Bolaang Mongondow Selatan ini sudah siap, statusnya sudah clean and clear, karena kita berharap relokasi ini segera bisa dilakukan," jelasnya.
Pemerintah Provinsi Sulut akan membebaskan tanah di wilayah yang sudah ditetapkan menjadi tempat relokasi. Kementerian ATR/BPN bertugas memastikan tanah di lokasi relokasi tersebut berstatus clean and clear.
Setelah semua syarat administrasi pertanahan terpenuhi, barulah pembangunan hunian masyarakat bisa dilakukan.
Putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini berkomitmen mempercepat administrasi pertanahan itu agar relokasi dan pembangunan bisa segera dilakukan.
"Pemerintah harus segera hadir untuk memastikan masyarakat yang terdampak itu mendapatkan kepastian. Kita harus memberikan rasa aman, rasa kepastian kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa segera kita follow up dengan langkah-langkah selanjutnya," tegasnya.
Sekadar informasi, sebelum dini hari tadi terbang ke Gorontalo, kemarin malam Menteri ATR/Kepala BPN melakukan rapat koordinasi terkait lahan relokasi ini.
Dia menggelar rapat dengan Sekjen, para Dirjen terkait, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulut dan para Kepala Kantor Pertanahan terkait, untuk memastikan status tanah calon lahan relokasi. Hasil rapat koordinasi ini langsung dikirimkan kepada Presiden RI sebagai laporan awal.
